Islamabad,Purna Warta – Pakistan tampaknya akan mengadakan pemilihan baru dalam 90 hari ke depan setelah presiden melakukan pembubaran parlemen atas saran Perdana Menteri Imran Khan, yang telah berusaha menghindari upaya terkoordinasi oleh oposisi untuk menggulingkannya.
Wakil ketua majelis nasional memblokir mosi tidak percaya terhadap pemerintah Khan pada hari Minggu (2/4), memicu kegaduhan di arena politik Pakistan di tengah protes oleh oposisi terhadap langkah tersebut.
Baca Juga : Parlemen Pakistan Bubar
“Saya telah mengirim saran kepada presiden untuk membubarkan majelis … Kami akan pergi ke publik dan mengadakan pemilihan dan membiarkan bangsa Pakistan yang memutuskan,” kata Khan dalam pidato di TV pemerintah, mengacu pada legislatif nasional dan negara bagian.
Dia mengulangi tuduhannya bahwa telah terjadi campur tangan dalam institusi demokrasi Pakistan, dan pemerintah sementara harus dibentuk untuk mengadakan pemilihan baru.
Kepresidenan – sebuah kantor yang bersifat seremonial – menyetujui langkah tersebut beberapa jam kemudian. “Presiden Pakistan, Dr Arif Alvi, telah menyetujui saran Perdana Menteri untuk membubarkan Parlemen,” kata pernyataan dari kantornya.
Secara terpisah, Menteri Negara Penerangan Farrukh Habib mengumumkan dalam sebuah tweet bahwa pemilihan akan diadakan dalam 90 hari.
Baca Juga : PM Pakistan Imran Khan : Oposisi Memberi 3 Pilihan
The President of Pakistan, Dr Arif Alvi, has approved the advice of the Prime Minister of Pakistan to dissolve the National Assembly under the Article 58 (1) read with Article 48(1) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan.
— The President of Pakistan (@PresOfPakistan) April 3, 2022
Tentara Tidak Memiliki Hubungan dengan Politik
“Tentara tidak ada hubungannya dengan proses politik,” Mayor Jenderal Babar Iftikhar, kepala sayap hubungan masyarakat militer, mengatakan kepada kantor berita Reuters dalam menanggapi pertanyaan tentang keterlibatan lembaga tersebut dalam perkembangan hari Minggu.
Sementara itu, Mahkamah Agung mengatakan mengetahui perkembangan politik hari Minggu di negara itu.
“Ketua Mahkamah Agung telah memperhatikan situasi saat ini. Rincian lebih lanjut akan segera dibagikan,” kata kantor ketua kehakiman dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga : Kumpulkan Dukungan dalam Reli di Islamabad, PM Pakistan : Ada Konspirasi Musuh untuk Menggulingkan Saya
Penangguhan Parlemen
Imran Khan telah menghadapi tantangan terbesar dalam pemerintahannya sejak pemilihannya pada tahun 2018, dimana lawan menuduhnya telah keliru dalam mengurus ekonomi dan kebijakan luar negeri yang diambilnya amatlah ceroboh.
Perlu diketahui, tidak ada perdana menteri Pakistan yang pernah menyelesaikan masa jabatan penuh.
Parlemen dijadwalkan untuk memperdebatkan mosi tidak percaya pada Khan pada hari Minggu, tetapi wakil ketua menolak untuk menerimanya, dan menyebabkan kegemparan di ruangan.
“Saya mengesampingkan mosi tidak percaya ini sesuai dengan konstitusi,” kata wakil ketua Qasim Suri, seorang loyalis Khan, saat sesi dimulai.
Oposisi, yang mengatakan akan menggelar protes duduk di parlemen, menyebut keputusan wakil ketua itu ilegal dan bersumpah untuk pergi ke Mahkamah Agung Pakistan.
Baca Juga : Siapa “The Electables” yang Siap Mengancam Pemerintahan Pakistan Imran Khan?
Perebutan Kekuasaan
Partai Imran Khan Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) secara efektif kehilangan mayoritasnya di majelis yang beranggotakan 342 orang pekan lalu ketika seorang mitra koalisi mengatakan tujuh anggota parlemennya akan berpihak kepada oposisi.
Belasan anggota parlemen PTI juga telah mengindikasikan bahwa mereka akan bergabung pada pihak sebelah. Pihak oposisi membutuhkan 172 suara agar mosi menentang pemerintahan Khan berhasil.
Baca Juga : Mengapa Orang Kaya Rusia yang Melarikan Diri ke Dubai?
AS Tertuduh
Awal pekan ini, Khan menuduh Amerika Serikat ikut campur dalam urusan Pakistan, sebuah negara berpenduduk 220 juta orang. Washington telah membantah tuduhan itu.
Imran Khan terpilih setelah berjanji untuk menghapus korupsi dan kronisme selama beberapa dekade. Tetapi ia juga telah berjuang untuk mempertahankan dukungan dengan inflasi yang meroket, rupee yang lemah, dan utang yang melumpuhkan.
Pemerintahannya meraih prestasi dengan dengan mempertahankan rekening cadangan devisa sebesar $18 miliar dan membawa rekor $29 miliar tahun lalu dari orang Pakistan di luar negeri. Pemerintahnya juga mendapat pujian atas penanganan pandemi Covid-19.
Baca Juga: Ancaman Geng, Dokter Tanpa Batas Haiti Hentikan Operasi