New York, Purna Warta – Duta Besar dan Deputi Wakil Tetap Iran di PBB Zahra Ershadi pada sidang Dewan Keamanan PBB Selasa (07/03) malam mengatakan, “Meskipun menghadapi tantangan seperti sanksi sepihak tidak manusiawi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Iran masih berkomitmen untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan.”
Baca Juga : Peran Perempuan Yaman dalam Melawan Koalisi Agresor
Hal tersebut disampaikan Ershadi saat sidang Dewan Keamanan PBB membahas tentang Wanita, Perdamaian dan Keamanan Internasional. Ia merespon keras pernyataan Wakil Tetap Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Inggris, yang memanfaatkan kesempatan pertemuan tersebut untuk menyudutkan Iran dengan menggambarkan situasi perempuan dan mengulangi klaim dan sikap pemerintah mereka terhadap Republik Islam Iran, di mana mereka mencampuri urusan dalam negeri Iran dengan mengklaim dukungan dan pembelaan atas hak-hak perempuan Iran menyusul kerusuhan yang terjadi di Iran.
Dalam hal ini Zahra Ershadi menyebut masalah pemberdayaan perempuan dan gadis Iran adalah salah satu prioritas Iran. Ia berkata, “Kami dengan tegas menolak dan mengutuk klaim tak berdasar dan referensi yang tidak dapat dibenarkan terhadap Iran dalam sidang ini oleh beberapa negara anggota. Wanita Iran aktif di berbagai bidang, termasuk di bidang ilmiah, pendidikan dan politik, serta memainkan peran yang menentukan dalam masyarakat Iran.”
Menunjuk standar ganda dan kemunafikan politik beberapa negara yang menerapkan hukum internasional dan hak asasi manusia secara selektif demi memajukan kepentingan politik mereka, Ershadi menambahkan, “Mengkhawatirkan bahwa negara tertentu tanpa malu-malu mendukung kebijakan apartheid rezim Zionis Israel dalam kerangka hak membela diri yang sah dan pada saat yang sama mengabaikan penderitaan dan penindasan perempuan Palestina.”
Baca Juga : Statistik Membuktikan, Iran lebih Memajukan Perempuan Dibanding Barat
Diplomat Republik Islam Iran di PBB tersebut juga mengkritik kehadiran perwakilan rezim Zionis yang tidak dapat dibenarkan dalam pertemuan DK-PBB, lalu menyebut pelanggaran berat hak-hak perempuan di Wilayah Pendudukan. “Perwakilan rezim Zionis Israel harus menjelaskan tentang wanita dan gadis Palestina yang tak terhitung jumlah dan menjadi korban kejahatan rezim Zionis Israel di Gaza dan Wilayah Pendudukan Palestina lainnya.” Tegasnya.