Venezuela: ExxonMobil Ubah Guyana Jadi Pangkalan Militer AS

Venezuela ExxonMobil Ubah Guyana Jadi Pangkalan Militer AS

Caracas, Purna Warta Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada hari Senin (25/9) menuduh Guyana mengizinkan ExxonMobil mengambil alih wilayah perbatasan yang kaya akan minyak dan telah lama disengketakan.

Baca Juga : Raisi – Putin Kecam Campur Tangan Asing dalam Urusan Regional

Dalam acara TV mingguannya, Maduro mengatakan bahwa Exxon-Mobile, sebuah perusahaan yang menawar blok minyak lepas pantai dan Komando Selatan Amerika Serikat mengubah Guyana menjadi pangkalan militer AS dengan mengambil kendali atas perairan Jalur Essequibo yang disengketakan.

Presiden Venezuela menyerukan pembicaraan langsung dengan tetangganya di Amerika Selatan untuk menyelesaikan ketegangan yang meningkat sambil menyebut eksplorasi minyak lepas pantai Exxon Mobil ilegal.

“Hanya ada satu solusi di sini dan itu adalah melanjutkan dialog, tatap muka, secara langsung,” kata Maduro.

Hubungan diplomatik antara kedua negara tegang karena perselisihan yang sedang berlangsung mengenai wilayah Essequibo, tempat Guyana melakukan lelang blok minyak.

Baca Juga : Negara-Negara Bermain-main dengan Ukraina dalam Kesepakatan Senjata, Keluh Paus

Venezuela terus-menerus menyatakan bahwa wilayah seluas 160.000 kilometer persegi, yang saat ini berada di bawah pemerintahan Guyana, merupakan hak milik wilayahnya.

Perselisihan selama satu abad ini meningkat setelah ditemukannya cadangan minyak mentah pada tahun 2015 di wilayah pesisir oleh konglomerat minyak yang berbasis di AS, Exxon Mobile.

Pada hari Sabtu, Maduro menuduh Presiden Guyana Irfaan Ali “mengubah Guyana menjadi cabang Exxon Mobil.”

Tindakan Guyana, kata Maduro, “melanggar hukum internasional dan membahayakan perdamaian di kawasan.”

Temuan terbaru memberi Guyana peluang untuk menjadi salah satu negara penghasil minyak terkemuka di Amerika Latin.

Baca Juga : Laporan: Umat Muslim Jadi Sasaran Setiap Hari Dalam Pertemuan Ujaran Kebencian Di India

Pada bulan April, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan yang menegaskan yurisdiksinya atas masalah yang berpotensi menentukan kepemilikan sah atas suatu wilayah yang kaya akan sumber daya minyak dan gas, khususnya yang terletak di lepas pantai.

Selama sidang PBB pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, secara resmi mengumumkan bahwa Majelis Nasional Venezuela telah memberikan persetujuan untuk referendum konsultatif mengenai sengketa wilayah yang sedang berlangsung.

Parlemen Venezuela baru-baru ini mengajukan usulan untuk mengadakan referendum mengenai wilayah tersebut, yang kemudian menyebabkan Guyana memanggil duta besar Venezuela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *