Caracas, Purna Warta – Televisi Venezuela melaporkan, untuk mengakhiri krisis delegasi dari pemerintah Nicolas Maduro ke Meksiko telah menandatangani nota kesepahaman dengan perwakilan presiden yang memproklamirkan diri Venezuela, Juan Guido.
Lebih dari dua tahun dan enam bulan setelah Juan Guido secara ilegal menyatakan dirinya sebagai presiden Venezuela dan Amerika Serikat mendukungnya, sebuah nota kesepahaman ditandatangani di Meksiko pada hari Jumat (13/8) antara Guido dan pemerintah sah Venezuela untuk mengakhiri krisis.
Televisi pemerintah Venezuela melaporkan bahwa pemerintah Presiden Nicolas Maduro dan lawan-lawannya (dipimpin oleh Guido) telah menandatangani nota kesepahaman untuk bekerja mengakhiri krisis politik di Venezuela.
“Perwakilan pemerintah Venezuela dan oposisi mengadakan pembicaraan di ibu kota Meksiko, Mexico City, pada hari Jumat (13/8) dengan mediasi dari negara Norwegia,” lapor kantor berita Sputnik.
“Kami menyatakan komitmen kami untuk bekerja mencapai kesepakatan tentang isu-isu yang harus menjadi agenda,” kata Geraldo Blaide, kepala delegasi oposisi Venezuela, saat penandatanganan memorandum tersebut.
Menurut Sputnik, agenda pembicaraan meliputi: menjamin hak politik bagi seluruh warga Venezuela, jadwal penyelenggaraan pemilu, pencabutan sanksi internasional terhadap Venezuela dan pemulihan hak berbagai kelompok politik di Venezuela.
Menurut nota kesepahaman yang ditandatangani antara pemerintah Venezuela dan lawan-lawannya, kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk menghormati tatanan konstitusional, koeksistensi politik dan sosial, dan menolak kekerasan dan melindungi ekonomi Venezuela.
“Krisis saat ini di Venezuela hanya dapat diselesaikan oleh aktor politik negara itu, dan hasil negosiasi sepenuhnya bergantung pada komitmen politik dan kemauan para pihak yang dimaksud,” kata Doug Halor Nelander, seorang diplomat Norwegia yang telah memediasi pembicaraan antara pemerintah sah dan pihak oposisi.
Jorge Rodriguez, ketua delegasi pemerintah Venezuela, yang juga memimpin Majelis Nasional (Parlemen Venezuela), berharap kedua pihak akan mencapai kesepakatan akhir tentang hasil nota kesepahaman.
“Krisis politik dan kemanusiaan Venezuela telah meningkat sejak Januari 2019, menyusul tindakan pemimpin oposisi Juan Guido dalam menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dan menyangkal kemenangan Nicolas Maduro dalam pemilihan. Amerika Serikat dan beberapa negara lain telah mengakui Guido, tetapi sejumlah negara lain, termasuk Rusia dan China, mengatakan mereka mengakui Maduro sebagai presiden Venezuela yang sah,” lapor Sputnik.
Pada tanggal 23 Februari 2016, Presiden Majelis Nasional Venezuela saat itu, Juan Guido, memperkenalkan dirinya sebagai Presiden negara tersebut, dan kurang dari setengah jam setelah tindakannya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam sebuah pernyataan menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah melakukan kecurangan dalam pemilu dan mengumumkan bahwa Amerika Serikat mengakui Guido sebagai presiden sementara Venezuela.
Pernyataan Pemerintahan Trump sejak itu telah meningkatkan tekanan politik, ekonomi dan militer AS di Venezuela, bahkan mendukung kelompok yang akan mengkudeta Nicolas Maduro untuk menggulingkan pemerintah sah Venezuela, tetapi berakhir dengan kegagalan.
Langkah ilegal AS untuk mengakui Juan Guido sebagai presiden Venezuela berlanjut setelah berakhirnya masa kepresiden Donald Trump dan digantinkan oleh Joe Biden.
“Pemerintahan Joe Biden bermaksud untuk mengakui Juan Guido sebagai presiden Venezuela yang memproklamirkan diri dan tidak memiliki rencana untuk membatalkan keputusan pemerintahan Trump untuk mengakuinya,” kata Anthony Blinken pada sidang konfirmasi sebagai menteri luar negeri yang baru.