Washington, Purna Warta – Sebuah situs web kongres yang berafiliasi dengan AS melaporkan bahwa pemerintahan Biden bermaksud untuk melancarkan kebijakan demi meningkatkan tekanan pada Iran untuk kembali ke komitmennya selama periode penangguhan pembicaraan Wina saat ini.
Situs berita The Hill yang berafiliasi dengan AS melaporkan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden selama penangguhan pembicaraan nuklir di Wina mencoba untuk menekan Republik Islam Iran dengan tujuan memaksa Tehran untuk Kembali ke komitmen JCPOA.
Menurut laporan itu, opsi AS untuk meningkatkan tekanan pada Republik Islam Iran tampaknya termasuk pengetatan pembatasan ekspor minyak Iran, serta memberlakukan sanksi baru pada program rudal dan drone Iran.
Baca Juga : Ketua Parlemen Tunisia: Emirat Dukung Kudeta Tunis
Namun, situs web The Hill melaporkan bahwa kebijakan pemerintahan Biden untuk meningkatkan tekanan pada Republik Islam Iran dengan harapan membawa Tehran kembali ke komitmen JCPOA kemungkinan besar akan meningkatkan ketegangan di tengah upaya berbulan-bulan dalam menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran.
Dalam beberapa hari terakhir, para pejabat AS telah berulang kali mengabaikan tanggung jawab mereka untuk kembali ke kesepakatan JCPOA, bahkan berulang kali melempar kesalahan kepada pihak Iran, dan selain itu pembicaraan mengenai JCPOA tidak dapat begitu saja berjalan tanpa adanya batas waktu, Iran dikritik AS, dikarenakan pihaknya menolak isi dari pembicaraan Wina untuk menghidupkan kembali JCPOA.
Jurnal The American Wall Street juga melaporkan dalam laporan khusus Kamis lalu (29/7) bahwa pemerintah Biden berusaha menjatuhkan sanksi terhadap drone dan peluru kendali Republik Islam Iran.
Baca Juga : Tuduh Atlet Iran Teroris, Penembak Korea Selatan Dihujat & Dicap Rasis
Dalam beberapa hari dan minggu terakhir, pejabat pemerintah Biden telah meningkatkan serangan mereka terhadap Republik Islam Iran dan melakukan segala upaya untuk menciptakan suasana negatif terhadap Iran.
Robert Malley, utusan khusus pemerintah AS untuk permasalahan Iran, baru-baru ini mengklaim bahwa mungkin saja Iran memasuki putaran ketujuh pembicaraan Wina dengan tuntutan yang tidak realistis.
Dalam sebuah wawancara dengan Sky News di Kuwait Kamis lalu, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menyalahkan Iran karena tidak memulai putaran ketujuh pembicaraan Wina, dengan mengatakan: “Kami percaya pada kembalinya kepada kesepakatan JCPOA adalah suatu kebaikan bagi AS dan Iran, tetapi itu tergantung pada Iran, yang sampai saat ini belum membuat keputusan.”
Tanpa menyebut dampak sanksi sepihak AS terhadap kondisi kehidupan rakyat Iran, Blinken malah membuat gerakan kemanusiaan fiktif dan berpura-pura mendukung rakyat Iran dalam permasalahan unjuk rasa atas masalah air Khuzestan.
“Dan kami pasti bersama rakyat Iran untuk membuat suara mereka didengar, dan kami sangat mendesak pemerintah Iran untuk tidak menggunakan kekerasan dan represi untuk membungkam suara-suara ini,” katanya.
Baca Juga : Tim Bola Voli Iran Harus Kalahkan Jepang Untuk Masuk ke Perempat Final Olimpiade
Selain laporan tentang rencana pemerintahan Biden untuk meningkatkan tekanan pada Republik Islam Iran, di sisi lain, Biden berusaha menunjukkan dukungannya untuk pendekatan diplomatik dengan Iran, dan menurut Hill, pemerintahan Biden telah mengatakan bahwa pihaknya siap mencabut sanksi yang tidak sesuai dengan kondisi awal kesepakatan JCPOA.
Di sisi lain, menurut laporan itu, Biden meminta Iran untuk berkomitmen pada negosiasi lebih lanjut dalam mengatasi masalah program rudal dan masalah regional.
Para pejabat AS memaksa Iran dengan syarat supaya Republik Islam Iran kembali mematuhi kesepakatan JCPOA, tetapi Iran telah berulang kali menekankan bahwa bukanlah hal yang terburu-buru untuk menghidupkan kembali JCPOA, selain dari pada itu Washington harus mencabut semua sanksi terhadap Iran jika memutuskan untuk kembali pada kesepakatan nuklir.
Robert Einhorn, anggota senior dari Inisiatif Kontrol Senjata dan Non-Proliferasi Brookings Institution, percaya bahwa pembicaraan Wina kemungkinan akan berlangsung setelah pelantikan Presiden terpilih Iran Ayatullah Sayyidd Ibrahim Raisi pada tanggal 5 Agustus mendatang Akan dilanjutkan, tetapi ada akan ada perbedaan yang signifikan dalam negosiasi antara anggota.
Baca Juga : Bisakah Amerika Serikat Bersekutu Dengan China Lawan Iran?
“Akan ada dimulainya kembali pembicaraan, tetapi tidak jelas apakah itu akan berjalan mulus atau tidak,” kata Einhorn. Walaupun di sisi lain Ayatullah Ibrahim Raisi telah mengatakan berulah kali dan sebagian besar orang Iran telah menjelaskannya pula bahwa jikalau JCPOA pun dihidupkan kembali, mereka tidak tertarik pada putaran pembicaraan berikutnya.