Kopenhagen, Purna Warta – Pemerintah Greenland secara terbuka menolak kemungkinan bergabung dengan Amerika Serikat dan menegaskan kembali posisinya dalam Kerajaan Denmark, menyusul pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump yang memicu kekhawatiran akan tekanan sepihak terkait wilayah Arktik tersebut.
Dalam konferensi pers di Kopenhagen pada Selasa, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyebut situasi saat ini sebagai ujian geopolitik yang serius. Ia menegaskan bahwa jika dipaksa memilih, Greenland akan berdiri bersama Denmark.
“Kami sedang menghadapi krisis geopolitik, dan jika harus memilih antara Amerika Serikat dan Denmark saat ini, pilihan kami adalah Denmark,” ujar Nielsen.
Greenland Tolak Aneksasi
Pernyataan tersebut menyusul komentar Trump pada akhir pekan lalu yang kembali mengangkat gagasan pengambilalihan Greenland, dengan peringatan bahwa Washington akan menguasai pulau itu “dengan satu cara atau cara lain.” Trump telah lama berargumen bahwa kepemilikan Greenland penting bagi keamanan nasional AS, terutama di tengah meningkatnya persaingan strategis di kawasan Arktik.
Nielsen menolak tegas narasi tersebut dan menekankan bahwa warga Greenland tidak memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat.
“Greenland tidak ingin dimiliki, diperintah, atau menjadi bagian dari Amerika Serikat,” katanya.
Pemerintah Greenland juga menegaskan sikap itu dalam pernyataan terpisah awal pekan ini, dengan menyatakan akan memperkuat upaya memastikan pertahanan pulau tersebut tetap berlandaskan kerangka NATO. Pemerintah koalisi menegaskan bahwa Greenland, sebagai bagian dari Kerajaan Denmark, berada di bawah payung pertahanan kolektif NATO dan setiap pengaturan pertahanan di masa depan harus ditempuh secara multilateral.
Denmark Tolak Tekanan
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, yang berdiri bersama Nielsen, mengatakan Kopenhagen telah menolak pendekatan Washington meski hal itu memberi tekanan pada hubungan dengan sekutu dekat. Ia menyebut tekanan tersebut “sepenuhnya tidak dapat diterima,” seraya memperingatkan bahwa tantangan terberat mungkin masih di depan.
Meski demikian, Frederiksen menegaskan komitmen Denmark untuk memperkuat kerja sama keamanan di Arktik dengan Amerika Serikat, NATO, Eropa, dan negara-negara Arktik anggota NATO.
Diplomasi Tingkat Tinggi
Ketegangan ini mendorong diplomasi tingkat tinggi. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt dijadwalkan berkunjung ke Washington pada Rabu untuk bertemu Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Kekhawatiran di Kopenhagen dan Nuuk meningkat seiring retorika Washington yang kian keras, ditambah langkah di Kongres AS. Seorang legislator Partai Republik, Randy Fine, mengajukan rancangan undang-undang berjudul Greenland Annexation and Statehood Act yang memberi kewenangan luas kepada presiden AS untuk mengejar aneksasi atau akuisisi Greenland atas dasar keamanan nasional, tanpa merinci jalur diplomatik atau hukum.
Dampak ke Eropa
Isu Greenland juga bergaung di Eropa. Komisioner Pertahanan Uni Eropa Andrius Kubilius menyebut ancaman AS terkait Greenland sebagai sinyal bahwa Eropa perlu meninjau ulang ketergantungan pada penjamin keamanan eksternal. Dalam konferensi keamanan di Swedia, ia menyerukan pembentukan kekuatan militer permanen Eropa berjumlah 100.000 personel serta reformasi tata kelola pertahanan UE.
Penegasan Greenland pada pertahanan berbasis NATO dan dorongan baru integrasi militer Eropa menandai pergeseran lebih luas dalam hubungan transatlantik, ketika para pemimpin Eropa menimbang implikasi retorika keamanan AS yang kian kabur antara komitmen aliansi dan tekanan unilateral.