New York, Purna Warta – Pengakuan cepat terhadap Negara Palestina oleh berbagai negara di dunia telah menjadi tonggak penting dalam politik internasional. Gelombang ini, bersamaan dengan dukungan luas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah meningkatkan kemarahan dan kekhawatiran para pemimpin Israel terkait isolasi mereka yang semakin meningkat.
Baca juga: Benyamin Netanyahu: Isolasi Rezim Israel Semakin Mengkhawatirkan
Pertemuan internasional baru-baru ini di New York, yang berfokus pada penghentian perang Gaza dan pembentukan negara Palestina merdeka, membuka front baru dukungan global untuk solusi dua negara. Pada sesi 12 September, sebuah resolusi diadopsi di Majelis Umum PBB dengan dukungan 142 negara, menyerukan pengakuan terhadap Palestina—suatu langkah yang mencerminkan pergeseran signifikan dalam keseimbangan diplomatik global.
Prancis dan Arab Saudi bersama-sama mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan kedua terkait isu ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Palestina—langkah yang, mengingat posisi menonjol komunitas Yahudi di Prancis, mendapatkan perhatian luas dari sekutu Barat dan regional. Selain Prancis, negara-negara seperti Kanada, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara Eropa lainnya juga telah mengakui Palestina.
Sebaliknya, Jerman masih bertindak hati-hati. Kanselir Jerman menyatakan bahwa pengakuan Palestina adalah langkah akhir yang bergantung pada proses perdamaian; namun survei menunjukkan mayoritas warga Jerman mendukung pengakuan segera Negara Palestina. Tekanan baik domestik maupun internasional pada Berlin untuk mengubah sikapnya semakin meningkat.
PBB, melalui Sekretaris Jenderal dan Presiden baru Majelis Umum, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina dan menekankan bahwa dunia tidak boleh acuh terhadap kejahatan dan pembatasan yang diberlakukan rezim Israel terhadap rakyat Gaza.
Sementara itu, Tel Aviv, menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, merespons dengan pengerahan pasukan ke Tepi Barat dan mengancam akan menganeksasi bagian tambahan dari wilayah tersebut. Netanyahu juga menekankan kemandirian ekonomi dan militer sambil memperingatkan kemungkinan sanksi dan tekanan internasional.
Jika tren ini terus berlanjut, hal itu berpotensi membentuk kembali peta politik Timur Tengah dan semakin memperketat tekanan terhadap rezim Israel, sementara krisis kemanusiaan di Gaza terus berlanjut.