New York, Purna Warta – Pada hari Kamis, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi yang diajukan Amerika Serikat untuk menghapus sanksi terhadap Abu Mohammad al-Joulani — yang juga dikenal sebagai Ahmad al-Shara — pemimpin Suriah yang mengklaim dirinya sebagai presiden.Pernah dilaporkan bahwa al-Joulani pernah menjadi salah satu komandan al-Qaeda.
Dalam teks resolusi disebutkan: “(Dewan) memutuskan bahwa Ahmad al-Shara dan Anas Khattab, Menteri Dalam Negeri Suriah, akan dicoret dari daftar sanksi terkait ISIS dan al-Qaeda.”
Resolusi tersebut disetujui dengan 14 suara setuju, sementara Tiongkok memilih abstain.
Menurut kantor berita AFP, pencabutan resmi sanksi terhadap al-Joulani sebagian besar bersifat simbolis, mengingat pembatasan itu setiap kali ditangguhkan bila ia perlu melakukan perjalanan luar negeri sebagai “Presiden Suriah.” Pembekuan aset dan embargo senjata terhadap dirinya juga akan dicabut.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menjadi tuan rumah al-Joulani pada 10 November. Trump sebelumnya mengklaim bahwa al-Joulani telah “membuat kemajuan signifikan” dalam upaya mewujudkan perdamaian di negara yang dilanda perang tersebut.
Meski kunjungan ini akan menjadi kunjungan pertama al-Joulani ke Washington, namun ini merupakan perjalanan keduanya ke Amerika Serikat. Kunjungan pertama berlangsung pada September dalam rangka sidang PBB.
Kelompok Hayat Tahrir al-Sham (sebelumnya al-Nusra) yang dipimpin al-Joulani, dan pernah berafiliasi dengan al-Qaeda, pada bulan Juli dicabut dari daftar organisasi teroris Amerika Serikat.
Sementara rezim Israel masih menduduki sebagian wilayah Suriah, Trump berharap Suriah bergabung dengan negara-negara Arab lain yang telah menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv dalam kerangka apa yang disebut Kesepakatan Abraham.
Seorang pejabat Suriah sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa Damaskus berharap dapat menuntaskan perjanjian keamanan dan militer dengan Israel pada tahun 2025.
Sejak Desember, Israel telah melancarkan ratusan serangan udara di wilayah Suriah sementara Damaskus sejauh ini belum memberikan respons.