Washington, Purna Warta – Pemerintah Amerika Serikat memberi waktu dalam 30 hari semua badan federal Amerika Serikat untuk menghapus TikTok dari semua perangkat pemerintah. Seperti dilansir Al Arabiya Selasa 28 Februari 2023, hal ini karena aplikasi media sosial milik China itu dianggap memiliki masalah keamanan.
Kantor Manajemen dan Anggaran AS menyebut pedoman tersebut, yang dikeluarkan Senin, sebagai “langkah maju yang penting dalam mengatasi risiko yang disajikan oleh aplikasi terhadap data pemerintah yang sensitif.”
Baca Juga : AS Masih Telusuri Asal Penyebaran Covid-19; Desak China untuk Jujur
Beberapa lembaga, termasuk Departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, dan Negara Bagian, telah memberlakukan pembatasan. Pedoman tersebut meminta seluruh pemerintah federal untuk mengikutinya dalam waktu 30 hari.
“Pemerintahan Biden-Harris telah banyak berinvestasi dalam mempertahankan infrastruktur digital negara kita dan membatasi akses musuh asing ke data Amerika,” kata Chris DeRusha, kepala petugas keamanan informasi federal.
“Panduan ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan Administrasi untuk mengamankan infrastruktur digital kami dan melindungi keamanan dan privasi rakyat Amerika.” Tambahnya.
Kongres mengesahkan “No TikTok on Government Devices Act” pada Desember sebagai bagian dari paket pendanaan pemerintah. Meski demikian, UU tersebut mengizinkan penggunaan TikTok dalam kasus-kasus tertentu, termasuk untuk keamanan nasional, penegakan hukum, dan tujuan penelitian.
Anggota Kongres dari Partai Republik diperkirakan akan mengusulkan RUU yang memberi Presien Joe Biden kekuatan untuk melarang TikTok secara nasional. Undang-undang, yang diusulkan oleh anggota DPR Mike McCaul, terlihat untuk menghindari tantangan yang akan dihadapi pemerintah di pengadilan jika bergerak maju dengan sanksi terhadap perusahaan media sosial.
Jika disetujui, proposal tersebut akan memungkinkan pemerintah melarang tidak hanya TikTok, tetapi juga aplikasi perangkat lunak apa pun yang mengancam keamanan nasional.
McCaul, ketua Komite Hubungan Luar Negeri DPR, telah menjadi pengkritik vokal aplikasi tersebut, dengan mengatakan bahwa aplikasi tersebut digunakan oleh Partai Komunis China untuk “memanipulasi dan memantau penggunanya, sambil melahap data orang Amerika untuk digunakan sebagai bahan fitnah mereka.”
“Siapa pun yang mengunduh TikTok di perangkat mereka telah memberikan pintu belakang kepada PKT untuk semua informasi pribadi mereka. Itu adalah balon mata-mata ke ponsel Anda, ”kata anggota DPR dari Texas itu.
Baca Juga : Inggris Alami Krisis Pangan; Kok Bisa?
Senator Bob Menendez, rekannya di Senat dari Partai Demokrat, tidak menutup gagasan Senat menerima proposal yang akan memberdayakan Biden untuk mengambil tindakan terhadap TikTok. “Tentu saja ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan.”
Namun, larangan ini menuai kecaman dari TikTok. Juru bicara TikTok Brooke Oberwetter mengatakan, “Larangan TikTok pada perangkat federal disahkan pada Desember tanpa pertimbangan apa pun, dan sayangnya pendekatan itu telah berfungsi sebagai cetak biru bagi pemerintah dunia lainnya. Larangan ini tidak lebih dari teater politik.”
Ia menambahkan, “Kami berharap bahwa ketika menangani masalah keamanan nasional tentang TikTok di luar perangkat pemerintah, Kongres akan mencari solusi yang tidak akan berdampak menyensor suara jutaan orang Amerika.”
TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance Ltd., tetap sangat populer dan digunakan oleh dua pertiga remaja di AS. Tetapi ada kekhawatiran yang meningkat bahwa Beijing dapat memperoleh kendali atas data pengguna Amerika yang diperoleh aplikasi tersebut.
Perusahaan telah mengabaikan larangan perangkat federal dan mencatat bahwa mereka sedang mengembangkan rencana keamanan dan privasi data sebagai bagian dari tinjauan keamanan nasional yang sedang berlangsung dari pemerintahan Biden.
Kanada juga mengumumkan Senin (27/2) bahwa mereka melarang TikTok secara resmi dari semua perangkat seluler yang dikeluarkan pemerintah. Cabang eksekutif Uni Eropa mengatakan pekan lalu telah melarang sementara TikTok dari ponsel yang digunakan oleh karyawan sebagai tindakan keamanan siber.
Kebijakan pelarangan ini bisa menjadi awal dari tindakan keras terhadap perangkat lunak asal Tiongkok itu lebih lanjut, kata Perdana Menteri Justin Trudeau.
“Ini mungkin langkah pertama, mungkin satu-satunya langkah yang perlu kami ambil, tetapi setiap langkah kami akan memastikan bahwa kami menjaga keamanan warga Kanada. Jelas kami menganggap sangat serius kebebasan berekspresi, kebebasan warga Kanada secara online seperti yang mereka inginkan,” kata Trudeau.
Dia mengatakan Kanda memiliki prinsip yang sangat penting seputar perlindungan data, perlindungan keselamatan dan keamanan warganya. TikTok dimiliki oleh perusahaan teknologi ByteDance Beijing dan muncul kekhawatiran atas perusahaan induk yang mengizinkan pemerintah Tiongkok mengakses informasi pengguna pribadi TikTok.
Baca Juga : Liga Arab menuju Rekonsiliasi Penuh dengan Suriah; Bagaimana Turki dan AS?
Langkah tersebut mengikuti penyelidikan terhadap TikTok yang diumumkan oleh pemerintah Kanada pekan lalu. “Temuan dari penyelidikan tersebut adalah bahwa aplikasi tersebut menghadirkan tingkat risiko yang tidak dapat diterima terhadap privasi dan keamanan,” kata Mona Fortier, Presiden Dewan Keuangan Kanada.
Larangan Kanada mengikuti jejak pemerintah lain. Komisi Eropa dan Dewan Eropa melarang aplikasi tersebut, dan mayoritas pekerja federal Amerika juga dilarang memiliki perangkat tersebut di ponsel pemerintah mereka. Kongres Amerika Serikat sedang mempelajari undang-undang yang akan melarang TikTok di seluruh negeri.