Biden Tandatangani RUU Pendanaan Pemerintah, Cegah Krisis Penutupan Pemerintah

Washington, Purna Warta – Presiden AS Joe Biden menandatangani RUU pendanaan pemerintah pada hari Sabtu, secara resmi mencegah krisis penutupan pemerintah setelah Kongres meloloskan RUU tersebut. Paket tersebut mendanai pemerintah pada tingkat saat ini hingga 14 Maret dan mencakup $100 miliar dalam bentuk bantuan bencana dan RUU pertanian satu tahun. Itu tidak termasuk perpanjangan batas utang yang diminta oleh Presiden terpilih AS Donald Trump, NBC News melaporkan.

“Perjanjian ini merupakan kompromi, yang berarti tidak ada pihak yang mendapatkan semua yang diinginkannya,” kata Biden dalam sebuah pernyataan. “Tetapi itu menolak jalur yang dipercepat menuju pemotongan pajak bagi para miliarder yang dicari oleh Partai Republik, dan itu memastikan pemerintah dapat terus beroperasi dengan kapasitas penuh.”

“Itu kabar baik bagi rakyat Amerika, terutama saat keluarga berkumpul untuk merayakan musim liburan ini,” tambahnya.

Senat meloloskan RUU pendanaan pada Sabtu malam, tak lama setelah DPR meloloskan RUU tersebut. Hasil pemungutan suara Senat adalah 85-11, dan DPR 366-34.

Pada hari Jumat, sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan Biden mendukung undang-undang yang akhirnya disahkan Kongres. “Meskipun tidak mencakup semua yang kami minta, undang-undang tersebut mencakup bantuan bencana yang diminta Presiden bagi masyarakat yang baru pulih dari badai, menghilangkan jalur yang dipercepat menuju pemotongan pajak bagi para miliarder, dan akan memastikan bahwa pemerintah dapat terus beroperasi dengan kapasitas penuh,” kata Jean-Pierre dalam pernyataan hari Jumat.

Penandatanganan RUU tersebut mengakhiri beberapa hari yang kacau yang dimulai ketika Trump dan sekutunya Elon Musk secara terbuka menentang kesepakatan bipartisan awal, yang secara efektif menghancurkannya.

Ketika kedua pria itu secara vokal menentang kesepakatan tersebut, Partai Republik di Kongres dengan cepat menyuarakan kritik mereka.

Namun, Trump juga mendesak Partai Republik untuk memperpanjang atau menghapuskan pagu utang, permintaan yang tidak masuk dalam RUU final. Awal minggu ini, Trump mengancam akan mengadakan pemilihan pendahuluan bagi Partai Republik yang menentang dorongannya untuk memperpanjang batas utang. Namun, Partai Republik tetap sangat mendukung RUU final tersebut.

Setelah kesepakatan bipartisan awal gagal, DPR gagal meloloskan RUU pendanaan baru pada hari Kamis, ketika mayoritas besar Demokrat dan beberapa lusin Republik menolaknya. Pada hari Kamis, Jean-Pierre menuduh Partai Republik “melakukan perintah para dermawan miliarder mereka dengan mengorbankan warga Amerika yang bekerja keras,” mengecam partai tersebut karena menggagalkan kesepakatan bipartisan awal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *