New York, Purna Warta – AS adalah sebuah negara yang telah banyak diketahui memiliki sejarah rasisme dan kasus penindasan dalam skala nasional.
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendesak Amerika Serikat untuk memulai proses menawarkan penggantian kepada keturunan orang-orang yang diperbudak, sebagai bagian dari kebutuhan yang lebih besar untuk memberikan ganti rugi atas warisan masa lalu.
“Komite prihatin bahwa warisan kolonialisme dan perbudakan yang tersisa terus menyulut rasisme dan diskriminasi rasial di AS yang merusak penikmatan penuh semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua individu dan komunitas,” Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial menulis dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Selasa (30/8). Komite tersebut merupakan bagian dari kantor hak asasi manusia PBB.
Baca Juga : Kapal Tanker Minyak Raksasa Berlabuh di Shabwah untuk Jarah Minyak
The Independent melaporkan bahwa Badan PBB memantau kemajuan yang dibuat oleh negara-negara anggota dalam menegakkan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), dimana AS bergabung pada tahun 1994 dengan berbagai keberatan dan peringatan.
“Ini adalah perkembangan penting bagi Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) untuk mengeluarkan laporan yang memperingati masalah warisan perbudakan Afrika,” kata Abayomi Azikiwe dalam wawancara dengan Press TV, Rabu.
“Laporan CERD memulainya dari kerja yang dilakukan oleh beberapa kelompok lingkungan di negara bagian Louisiana, dimana banyak terjadi kekerasan dan penindasan sehingga diberi label ‘wilayah kanker’. Kondisi ini tidak lepas dari sejarah rasisme dan penindasan nasional di Amerika Serikat,” tambah Azikiwe, editor di Pan-African News Wire.
“Laporan CERD sebagai tanggapan atas penyelidikan komite PBB yang menyebar luas melalui komunitas yang terkena dampak. Tiga dari kelompok Louisiana mengeluarkan laporannya. Delegasi dari Louisiana melakukan perjalanan ke Jenewa untuk memberikan kesaksian langsung kepada PBB. Daerah yang dimaksud terletak di sepanjang Sungai Mississippi antara Baton Rouge dan New Orleans, dimana secara historis, orang-orang Afrika diperbudak untuk keuntungan sosial dan keuntungan kelas penguasa kulit putih,” katanya.
“Pada tahun 2022, lebih dari 200 pabrik petrokimia telah menggantikan perkebunan padi dan jagung. Udara, tanah dan air telah terkena dampak yang buruk. Meskipun demikian, bahkan dengan laporan PBB, akan diperlukan gerakan massa di AS untuk memaksa pemerintah membayar ganti rugi atas masalah historis dan kontemporer yang dihadapi orang Afrika-Amerika,” kata wartawan itu.
Baca Juga : Perusahaan Kanada Mulai Mengebor Sumur Minyak Baru di Provinsi Hadhramaut
Menurut laporan itu, AS terus melanggengkan ketidaksetaraan rasial melalui kekerasan polisi, kekerasan senjata dan rasisme lingkungan. Laporan itu pun merekomendasikan komisi penggantian sebagai strategi kunci untuk memulai proses peradilan.
Badan PBB itu memuji Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Lynching Maryland, badan yang pertama di AS, begitupula studi California yang sedang berlangsung untuk penggantian keturunan orang-orang yang diperbudak.
Laporan tersebut mendesak Kongres untuk mengadopsi HR 40, sebuah RUU dari perwakilan AS Sheila Jackson Lee, seorang Demokrat dari Texas, yang akan membentuk komisi untuk mempelajari dan mengembangkan proposal penggantian.