Washington, Purna Warta -p Politico melaporkan dengan mengutip sejumlah keterangan dari senator AS bahwa Washington sedang melakukan pembicaraan untuk menggunakan instalasi militer di negara-negara tetangga Afghanistan, termasuk pangkalan Rusia di kawasan itu, dengan dalih operasi kontra-terorisme.
Menurut laporan itu, para senator AS menghadiri pertemuan tertutup dengan pejabat senior Pentagon kemarin (Rabu, 29/9).
Politico mengutip pernyataan para senator AS bahwa “Tiga pejabat senior militer memberikan informasi secara tertutup kepada anggota parlemen tentang pembicaraan dengan pemerintah Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan, dan negara-negara lain.”
Mereka mengatakan langkah itu bertujuan untuk mengerahkan peralatan militer AS di negara-negara itu untuk operasi kontra-terorisme di Afghanistan setelah militer Amerika pergi dari Afghanistan bulan lalu. Menurut Politico, fasilitas ini mungkin termasuk pangkalan yang digunakan oleh Rusia di negara-negara ini.
Kepala Pentagon Lloyd Austin mengatakan kepada para senator dalam sesi terbuka bahwa tawaran bantuan Rusia dibuat pada pertemuan Juni lalu antara kedua pemimpin dan kepala staf gabungan negara di Jenewa pada bulan September. Kepala Staf Gabungan AS Mark Milley mencoba mengklarifikasi rincian untuk Rusia selama pertemuan dengan Rusia, Valery Gerasimov. Sebelumnya, juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov tidak mengomentari laporan bahwa Amerika Serikat ingin menggunakan pangkalan Rusia di Asia Tengah setelah meninggalkan Afghanistan.
Pada awal bulan Agustus lalu, pasukan Taliban meningkatkan serangan mereka terhadap pasukan pemerintah Afghanistan. Kelompok itu memasuki Kabul pada tanggal 15 Agustus, dan hari berikutnya mengumumkan bahwa perang telah berakhir. Dalam dua minggu terakhir bulan Agustus, warga negara Barat dan warga Afghanistan yang bekerja dengan mereka dievakuasi secara massal dari bandara Kabul yang dijaga AS.
Pada malam 31 Agustus, militer AS meninggalkan Bandara Kabul berikut pihaknya mengakhiri kehadiran militernya selama 20 tahun di Afghanistan. Pada awal September, komposisi pemerintahan sementara Taliban diumumkan yang dipimpin oleh Mohammad Hassan Akhundzadeh yang menjabat sebagai menteri luar negeri pertama Taliban di bawah sanksi PBB sejak 2001.