Washington, Purna Warta – Menurut sumber-sumber tersebut sebagaimana dilaporkan oleh Al Jazeera, rancangan resolusi revisi tersebut mendesak semua pihak untuk segera dan sepenuhnya melaksanakan rencana resolusi konflik Gaza.
Dinyatakan bahwa rancangan resolusi tersebut menyambut baik pembentukan Dewan Perdamaian dan menggambarkannya sebagai badan pemerintahan transisi untuk mengawasi pemerintahan Gaza.
Ditegaskan bahwa rancangan resolusi tersebut menyerukan dimulainya kembali bantuan secara penuh ke Gaza dengan berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Rancangan resolusi tersebut mengizinkan pembentukan pasukan internasional untuk menstabilkan Gaza di bawah kepemimpinan terpadu, yang akan bekerja sama dengan Mesir dan Israel untuk melucuti senjata dan melindungi warga sipil.
Selain itu, rancangan resolusi tersebut memungkinkan Dewan Perdamaian untuk membentuk badan eksekutif sementara guna mengelola otoritas sipil di Gaza.
Rancangan resolusi tersebut mendesak Bank Dunia dan para donor untuk membentuk dana guna mendukung rekonstruksi Gaza.
Rancangan tersebut juga menyatakan bahwa penarikan pasukan Israel dari Gaza akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kriteria pelucutan senjata, serta adanya pengaturan keamanan sementara di sekitar Jalur Gaza hingga ancaman dinetralisir.
Rancangan tersebut memungkinkan kehadiran Dewan Perdamaian di Gaza hingga akhir tahun 2027, sambil menunggu langkah-langkah Dewan Keamanan lainnya.
Rancangan resolusi tersebut menyerukan kepada pemerintah dan organisasi untuk menyumbangkan personel dan dana bagi Dewan Perdamaian di Gaza dan menetapkan bahwa Dewan Perdamaian Gaza akan memerintah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
Rancangan resolusi tersebut menawarkan syarat dan urutan yang lebih jelas untuk penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza.