Washington, Purna Warta – Pemerintah Amerika Serikat telah mengajukan permohonan surat perintah pengadilan untuk menyita puluhan kapal tanker minyak yang terkait dengan perdagangan minyak Venezuela, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengendalikan aliran ekspor dan impor minyak negara Amerika Selatan itu, menurut beberapa sumber yang mengetahui perkembangan ini.
Langkah ini terjadi ketika Amerika semakin memperketat kontrol terhadap minyak Venezuela setelah operasi militer besar-besaran awal Januari yang menewaskan Presiden Nicolás Maduro dan membuatnya ditahan oleh pasukan AS, serta blokade maritim yang sejak Desember 2025 hampir menghentikan ekspor minyak Venezuela. Namun, pengiriman minyak kini dilaporkan mulai berlanjut kembali di bawah pengawasan AS.
Eskalasi Penyitaan dan “Armada Bayangan”
Dalam beberapa minggu terakhir, militer AS dan Penjaga Pantai telah menyita setidaknya lima kapal tanker di perairan internasional yang diduga membawa atau sebelumnya membawa minyak Venezuela yang terkena sanksi. Upaya ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih agresif dibandingkan sebelumnya, ketika AS biasanya hanya menyita muatan minyak, bukan kapal itu sendiri.
Sumber juga menyatakan bahwa tindakan penyitaan sempat ditangguhkan sementara sejak Jumat lalu, namun operasi dapat dilanjutkan terhadap kapal atau muatan yang bergerak tanpa izin dari otoritas AS. Pentagon menegaskan akan “memburu dan mencegat semua kapal armada gelap yang mengangkut minyak Venezuela di waktu dan lokasi yang dipilih AS.”
Reaksi Global dan Dampak Hukum
Beberapa kapal yang disita sebelumnya telah menimbulkan kecaman internasional. Misalnya, penyitaan sebuah kapal berbendera Rusia yang terkait Venezuela menuai kritik tajam dari Moskow, yang menyebutnya sebagai pelanggaran hukum maritim internasional.
Jumlah pasti surat perintah penyitaan yang diajukan atau yang sudah disetujui masih belum dipublikasikan secara resmi karena sifat tindakan hukum tersebut yang tertutup. Namun, sumber Reuters mengatakan bahwa puluhan surat perintah telah diajukan di pengadilan federal, terutama di Washington DC.
Langkah ini dipandang sebagai eskalasi signifikan dalam tekanan Washington terhadap ekspor minyak Venezuela, yang secara historis merupakan tulang punggung ekonomi negara itu.