Tripoli, Purna Warta – Perdana Menteri Libya yang diakui secara internasional telah mendapat sorotan karena perannya dalam upaya menormalisasi hubungan dengan rezim Israel, kata para analis, dan beberapa orang menyerukan pemecatannya.
Abdul Hamid Dbeibah, kepala Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) yang berbasis di Tripoli, memecat Menteri Luar Negeri Najla al-Mangoush setelah pertemuannya dengan mitranya di rezim Israel Eli Cohen di Roma pekan lalu bocor ke publik. Media menyebutkan, dia telah meninggalkan negara itu.
Pada Minggu malam (27/8), sebuah pernyataan dari kementerian luar negeri rezim Israel mengatakan al-Mangoush dan Cohen telah membahas cara-cara untuk memiliki hubungan baik antara Lybia dan rezim di Tel Aviv.
Pertemuan tersebut memicu protes pada Minggu malam di Tripoli dan kota-kota lain, dengan para demonstran memblokir jalan dengan ban yang terbakar dan mengibarkan bendera Palestina.
Parlemen saingan Libya di wilayah timur, yang menolak GNU, mengatakan pada hari Minggu bahwa pihaknya akan mengadakan dengar pendapat mengenai pertemuan tersebut sementara Dewan Kepresidenan yang berbasis di Tripoli meminta klarifikasi kepada Dbeibah dan Dewan Tinggi Negara, badan penting lainnya, mengecam tindakan tersebut.
Berdasarkan undang-undang Libya tahun 1957, menjalin hubungan formal dengan rezim Israel adalah ilegal. Para analis mengatakan al-Mangoush telah menerima dampak dari keputusan yang dibuat oleh para pemimpin saingan Libya, dan menghubungkan pertemuan tersebut dengan upaya Amerika Serikat untuk menekan lebih banyak negara Arab agar menormalisasi hubungan dengan rezim Israel.