Tunis, Purna Warta – Presiden Tunisia, Kais Saied menegaskan kebijakannya yang tidak bisa disebut kudeta dalam sebuah wawancara pada hari Jumat (30/7).
Presiden Tunisia mengambil langkah mengejutkan dengan melucuti jabatan Perdana Menteri serta menonaktifkan Parlemen dan menekankan harta rakyat yang harus segera dikembalikan. Miliaran dolar uang rakyat dicuri.
Baca Juga : Hari-Hari Buruk Tunisia, Krisis Pasca Melawan Diktator 2011
Kepada surat kabar Amerika, New York Times, Presiden Kais Saied mengatakan, “Saya bukan diktator. Tidak ada diktatorisme di Tunisia. Kebebasan pendapat telah terjamin di Tunis dan tidak ada satupun kekurangan dalam kebebasan pendapat. Manajemen khusus telah dibangun demi menjaga sistem pemerintahan.”
Presiden Kais Saied menuduh oposisinya dengan diktator senyap dan menyatakan, “Sebagian orang membangun pangkalan di balik Undang-Undang dan maju berjalan dengan diktatorisme diam-diam.”
“Saya tahu benar isi UUD dan saya sangat menghormatinya. Saya telah mengajarkan pasal Undang-Undang dan saya bukanlah diktator sebagaimana yang dicapkan oleh beberapa pihak,” tegasnya menolak tuduhan oposisi.
Baca Juga : Israel Masuk Anggota Uni Afrika, Lonceng Bahaya untuk Palestina
Pasca pertemuan darurat dengan petinggi negara, kantor Kepresidenan mengumumkan bahwa Presiden Kais Saied akan mengambil tanggung jawab urusan Kabinet. Dengan dinonaktifkannya Parlemen, maka kekebalan anggota Parlemen akan dicabut. Dalam pernyataan ini, Kais Saied menyandarkan kebijakan ini ke pasal 80 UUD Tunisia.
Keputusan Presiden dikeluarkan satu hari setelah demonstrasi besar kontra partai al-Nahdah, partai mayoritas di Parlemen.