Newyork, Purna Warta – Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan sidang khusus untuk melakukan pemungutan suara mengenai pemberian keanggotaan penuh negara kepada Palestina.
Seruan tersebut disampaikan dalam pidato Tebboune pada sesi pembukaan Majelis Umum PBB, yang secara resmi dimulai pada hari Selasa. Dia menyerukan diadakannya sesi khusus di PBB untuk melakukan pemungutan suara yang memberikan keanggotaan penuh kepada Palestina.
Baca Juga : Israel kembali Serang dan Nodai Masjid al-Aqsa
Presiden Aljazair juga menyebut pendudukan Israel di wilayah Palestina sebagai penyebab utama ketidakstabilan regional. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Aljazair mendukung inisiatif Arab pada tahun 2002 untuk mengakhiri pendudukan wilayah Palestina, “yang merupakan penyebab mendasar ketidakstabilan di wilayah tersebut.”
Tebboune lebih lanjut meminta PBB untuk mengeluarkan resolusi yang melindungi solusi dua negara dan mengakhiri pendudukan Israel. Saat ini, status Palestina di PBB adalah “negara pengamat non-anggota”, yang ditingkatkan dari “entitas pengamat” pada tahun 2012.
Namun, agar Palestina dapat menjadi anggota penuh PBB, diperlukan persetujuan Dewan Keamanan PBB yang kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara di Majelis Umum PBB.
Palestina mengajukan permohonan keanggotaan penuh PBB pada tahun 2011 namun gagal mendapatkan dukungan yang diperlukan di Dewan Keamanan PBB, yang didominasi oleh negara-negara Barat yang dipimpin AS, yang merupakan pendukung utama Israel.
Baca Juga : Presiden Assad tiba di Tiongkok untuk Kunjungan Pertama dalam Dua Dekade Terakhir
Pejabat senior Palestina dari Otoritas Palestina telah mendesak komunitas internasional untuk mengakui negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan al-Quds Timur sebagai ibu kotanya dan menuntut dukungan penuh bagi keanggotaan penuhnya di PBB.
Para pengamat mengatakan inisiatif dua negara ini mulai memudar dan dilanggar secara sistematis oleh Israel dan sekutu Baratnya, dan menjadi cukup sulit untuk diterapkan.
Pada bulan Juni, gerakan perlawanan Palestina Hamas mengatakan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai rencana rezim pendudukan untuk menghilangkan aspirasi rakyat Palestina untuk sebuah negara merdeka menegaskan sifat “fasis” Israel.
Di bagian lain dalam sambutannya, presiden Aljazair menyerukan reformasi di DK PBB, menyoroti inefisiensinya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan dalam mencegah penggunaan kekuatan.
Dia juga menunjuk pada “ketidakadilan historis” yang diderita Afrika dan menggarisbawahi perlunya benua tersebut memiliki perwakilan di dewan tersebut.
Baca Juga : Tiongkok Deklarasikan Kemitraan Strategis dengan Suriah
Tebboune juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyuarakan sikap Aljazair terhadap krisis di Niger. Ia menyatakan solidaritasnya untuk pemulihan tatanan konstitusional dan resolusi politik damai. Presiden menentang intervensi militer asing dalam situasi tersebut.
Niger menyaksikan kudeta militer pada tanggal 26 Juli, dipimpin oleh Jenderal Abdourahamane Tiani, mantan komandan Pengawal Presiden, yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum.