Kairo, Purna Warta – Mesir dan Yordania telah menggarisbawahi persatuan terkait masalah Jalur Gaza, dengan menyerukan pembangunan kembali wilayah Palestina tanpa merelokasi warga Gaza. Presiden AS Donald Trump telah mengusulkan untuk merelokasi seluruh penduduk Gaza sebelum mengambil alih wilayah tersebut.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II menekankan persatuan Kairo dan Amman terkait posisi mereka terkait nasib Gaza, hanya sehari setelah pemimpin Yordania dan Trump mengadakan pembicaraan di Washington.
“Kedua pemimpin menegaskan kesatuan posisi Mesir dan Yordania,” mengenai pembangunan kembali wilayah yang dilanda perang, “tanpa menggusur rakyat Palestina dari tanah mereka,” demikian bunyi pernyataan dari kepresidenan Mesir.
Secara terpisah, pengadilan kerajaan Yordania mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Sisi dan Raja Abdullah menekankan “posisi bersama” mereka dalam menolak pemindahan paksa warga Gaza.
Menurut kedua pernyataan tersebut, kedua pemimpin juga merujuk pada kesediaan mereka untuk “bekerja sama” dengan presiden AS untuk mencapai “perdamaian yang adil dan abadi” di Asia Barat.
Minggu lalu, Trump mengatakan AS tengah mengupayakan “kepemilikan” Gaza sebagai bagian dari rencana yang ia luncurkan dengan kedok “membangun kembali” wilayah Palestina yang dilanda perang, dengan mengusulkan relokasi sekitar 2,4 juta warga Gaza ke Mesir dan Yordania.
Kairo dan Amman sebelumnya telah dengan tegas menolak rencana yang sangat provokatif oleh Trump, yang telah mengancam akan menghentikan bantuan kepada kedua negara jika mereka menolak menerima pengungsi Palestina.
“Ini adalah posisi Arab yang bersatu,” tulis Raja Abdullah di media sosial setelah pertemuannya dengan Trump pada hari Selasa, menekankan bahwa Yordania tetap “teguh” dalam posisinya menentang relokasi paksa warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Mesir akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak Arab bulan ini, yang menyajikan “visi komprehensif” untuk rekonstruksi Gaza sambil memastikan warga Palestina tetap tinggal di tanah mereka.
Mesir dan Yordania, sekutu utama AS, sangat bergantung pada bantuan asing, dengan AS sebagai salah satu donor utama mereka. Usulan Trump untuk merelokasi warga Palestina muncul saat perjanjian gencatan senjata telah berlaku di Gaza sejak 19 Januari.
Usulannya disambut dengan kecaman dari Palestina, negara-negara Arab, dan banyak negara lain di seluruh dunia, termasuk sekutu AS Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris.