Nouakchott, Purna Warta – Sejumlah mahasiswa di Nouakchott, ibu kota Mauritania, mengadakan unjukrasa untuk memprotes normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan rezim Israel dan untuk mendukung Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa.
Mereka berkumpul di luar Masjid Saudi di Nouakchott membawa bendera Palestina. Mereka meneriakkan slogan-slogan yang mengutuk serangan harian rezim Israel terhadap Masjid Al-Aqsa dan penodaan kiblat pertama umat Islam di dunia.
Baca Juga : Presiden Aljazair Serukan Keanggotaan Penuh Palestina di Majelis Umum PBB
Para mahasiswa juga memuji posisi Mauritania dalam mendukung perjuangan Palestina sebagai isu utama dunia Arab dan Islam. Mereka menyerukan semua negara Islam dan Arab untuk berupaya membebaskan Palestina.
Mereka menekankan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa sebagai kepercayaan ilahi dan mengingatkan bahwa normalisasi hubungan dengan rezim Israel adalah sebuah pengkhianatan.
Ulama Mauritania: Normalisasi hubungan dengan Israel dilarang
Sebeulumnya 200 Ulama dan Imam Mauritania mengeluarkan Fatwa yang menekankan pelarangan hubungan dengan rezim Zionis. Menurut Fatwa tersebut, hubungan apa pun dengan rezim Zionis yang “menduduki tanah Palestina dan Al-Qods serta sekitarnya adalah terlarang.”
Ulama meminta pemerintah Mauritania untuk mematuhi pernyataan sebelumnya.
Nouakchott sebelumnya sempat menyatakan tidak berniat menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis. Mantan Presiden Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz memutuskan untuk membekukan hubungan Mauritania dengan Israel pada tahun 2009 menyusul perang brutal pendudukan terhadap Jalur Gaza.
Baca Juga : Laporan Terakhir PBB: Korban Tewas akibat Banjir Libya Capai 11.300 Jiwa
Hal ini diikuti dengan penghentian permanen dan resmi hubungan dengan pendudukan pada tahun 2010 dan pengusiran duta besar Israel dari Nouakchott.
Kekuatan dan organisasi politik Mauritania telah menyuarakan penolakan mereka terhadap perjanjian normalisasi yang ditandatangani antara negara-negara Arab dan Israel di bawah sponsor Presiden AS Donald Trump, yang terbaru adalah perjanjian perdamaian yang disepakati oleh Maroko dan pendudukan.
Anggota parlemen Mauritania sebelumnya (pada Januari 2021) menyerukan untuk memberlakukan undang-undang yang mengkriminalisasi normalisasi hubungan dengan pendudukan Israel.
Dalam pernyataan bersama, partai oposisi Persatuan Kekuatan Kemajuan (UFP), Aliansi Progresif Rakyat (APP), dan Aliansi untuk Keadilan dan Demokrasi (AJD) mengatakan: “Mengingat meluasnya lingkaran normalisasi politik dan ekonomi dengan Israel dan gaungnya mencapai wilayah Maghreb dan negara-negara Afrika, sudah bukan rahasia lagi bahwa para pendukung normalisasi melakukan banyak tekanan, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, agar lebih banyak negara ikut serta dalam gerakan jahat ini.”
Baca Juga : PBB: Konflik Berakhir, tapi Kejahatan Perang tetap Dilakukan di Ethiopia
Pernyataan tersebut menyerukan semua blok parlemen untuk melakukan upaya mendesak untuk mencerminkan realitas konsensus nasional historis permanen yang diadakan sejak berdirinya negara Mauritania untuk mendukung sepenuhnya tujuan emansipasi, yang paling menonjol adalah masalah Palestina.
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa “kejahatan normalisasi, selain merupakan pelanggaran terhadap konsensus masyarakat dunia yang mengadvokasi perdamaian, kebebasan, dan anti-kolonialisme, berarti menerima semua kejahatan yang menjadi dasar pendirian entitas brutal Zionis. dan terus berkomitmen setiap hari.”