Purna Warta – Pemberian Oscar untuk film dokumenter berjudul “No Other Land” yang menyoroti pembongkaran desa Palestina oleh Israel dan pengusiran penduduknya telah membuat Israel marah. Menteri Kebudayaan Israel Miki Zohar pada hari Senin mengecam tindakan tersebut.
“Ini adalah momen yang menyedihkan bagi dunia perfilman,” kata Zohar di akun X miliknya.
Menteri Israel mengklaim bahwa “para pembuat film memilih untuk menggaungkan narasi yang mendistorsi citra Israel di dunia,” Anadolu melaporkan.
“No Other Land,” sebuah film dokumenter tentang warga Palestina yang berjuang untuk melindungi rumah mereka dari pembongkaran oleh tentara Israel, memenangkan Oscar untuk Film Dokumenter Terbaik.
Film ini menyoroti pemindahan paksa warga Palestina oleh tentara Israel dari daerah mereka di desa Masafer Yatta di Tepi Barat selatan setelah rumah mereka dihancurkan.
Film ini mengikuti kisah sebuah keluarga Palestina yang dipindahkan secara paksa oleh tentara Israel dari rumah mereka di wilayah yang diduduki.
Saat mereka naik panggung untuk menerima penghargaan pada hari Minggu, para sutradara film tersebut, Basil Adra, Yuval Abraham, Hamdan Bilal, dan Rachel Szor, menyerukan diakhirinya pembersihan etnis warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Bulan lalu, Presiden AS Donald Trump mengusulkan untuk “mengambil alih” Gaza dan memukimkan kembali penduduknya untuk mengembangkannya menjadi tujuan wisata, gagasan tersebut ditolak keras oleh dunia Arab dan banyak negara lain, yang mengatakan bahwa hal itu sama saja dengan pembersihan etnis.
Lebih dari 48.300 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 111.000 lainnya terluka dalam perang brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan gencar tersebut, yang membuat daerah kantong itu hancur, dihentikan sementara berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku pada 19 Januari.
Namun, Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada hari Minggu, beberapa jam setelah berakhirnya fase pertama perjanjian gencatan senjata.
November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.