Purna Warta – Surat kabar kondang Israel, Haaretz, melaporkan bahwa tuntutan rezim Zionis tidak didengarkan dalam perundingan strategis pekan lalu antara petinggi Israel dengan sekutu Amerika-nya di Washington.
Eyal Hulata, Penasihat Keamanan Nasional Israel, mengadakan pertemuan dengan Jake Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional AS, di Gedung Putih. Mereka membahas beberapa masalah, khususnya program nuklir Iran.
Haaretz meyakini kegagalan perundingan tersebut dan menuliskan catatan, “Tel Aviv dan badan keamanan pertahanannya putus harapan melihat keputusan Amerika untuk memulai perundingan Wina menghidupkan JCPOA.”
Berdasarkan analisa Haaretz, pertemuan kedua belah pihak antara Hulata dan Sullivan belum bisa menyatukan perbedaan pandangan mereka tentang Iran.
“Meskipun secara eksplisit kedua negara menyatakan perundingan yang menguntungkan, akan tetapi tidak ada satupun kesepakatan untuk melakukan satu pekerjaan bersama,” tulis Haaretz.
Menurut laporan Haaretz, Tel Aviv menawarkan kepada pemerintahan Joe Biden satu opsi lain ketika konferensi Wina gagal.
Undangan perundingan pemerintahan Joe Biden sudah disebar sejak awal Joe Biden menduduki Gedung Putih di bulan Januari 2021 meskipun dalam bentuk potongan-potongan. Perundingan Wina sendiri telah berhenti di periode ke-6 pertemuan. Dan semenjak periode Ibrahim Raeisi, konferensi Wina belum juga dijadwalkan.
Ketika perundingan berhenti, Tel Aviv menjalankan semua siasatnya untuk menyatukan sosial dunia bersatu melawan Iran dan menekan keras Tehran.
Menurut laporan Haaretz, Israel menuntut AS untuk mengoperasikan sanksi berat atas Republik Islam Iran. Akan tetapi pemerintahan AS pimpinan Joe Biden tidak memperlihatkan hasrat melihat tuntutan ini.
Para Penasihat keamanan Joe Biden tidak menggebu-gebu untuk melakukan tekanan langsung dan transparan kepada Iran ataupun unjuk kekuatan militer di Barat Asia, yang diyakini oleh Israel sebagai salah satu opsi yang perlu diperhatikan.
Namun demikian, petinggi keamanan Israel meyakini bahwa Amerika akan menunjukkan simpatinya kepada Israel melihat laporan analisis intelijensi Tel Aviv tentang program nuklir Iran.
Setelah tiba dari Jerman menemui Angela Merkel, PM Naftali Bennett kembali mengulang klaim yang telah lalu dan menyatakan bahwa Tel Aviv harus segera meyakinkan bahwa Republik Islam Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir.
Di lain pihak, Kanselir Jerman, Angela Merkel menegaskan bahwa pekan-pekan ke depan ini akan sangat menentukan program nuklir Iran. Kanselir Merkel menyebut program nuklir Iran sebagai ancaman dan mengajak semua pihak internasional untuk berupaya meyakinkan bahwa Iran tidak akan mengembangkan bom atom.
Sementara Washington, tentang pertemuan Sullivan dan Hulata ini, menjelaskan, “Sullivan menegaskan janji utama Presiden Joe Biden tentang keamanan Israel dan meyakinkan kantong kosong Iran untuk meraih senjata pembunuh massal.”
Haaretz menambahkan bahwa Sullivan menjelaskan bahwa Amerika yakin jalan diplomasi adalah jalan terbaik untuk sampai pada target tersebut. Sullivan mengingatkan bahwa Presiden Amerika Serikat menekankan bahwa jika diplomasi gagal, AS siap mengambil semua opsi.”
Hal aneh dalam resolusi nuklir ini adalah meskipun JCPOA telah ditandatangani dan sukses, ditambah pengakuan IAEA akan realisasi JCPOA oleh Iran, Amerika Serikat tetap keluar sepihak dari kesepakatan ini pada tahun 2015.
Meskipun Joe Biden, Presiden AS, mengakui keruntuhan siasat tekanan ekstrim, namun dirinya tidak sudi kembali ke resolusi nuklir 5+1 dan Iran. Di lapangan, Joe Biden masih menjalankan strategi keras Donald Trump versus Iran.
Bersama dengan para Penasihatnya, Presiden Joe Biden menyatakan bahwa mereka ingin memulangkan Washington ke JCPOA. Tetapi mereka ingin menjadikan kepulangan ini sebagai tangga yang lebih panjang.
Sedangkan pihak Tehran menegaskan bahwa karena AS sendiri yang memutuskan keluar, maka mereka seharusnya mematikan sanksi-sanksinya. AS harus diselidiki tingkat realisasi perjanjiannya. Dalam menanggapi undangan kilat AS ini, Iran hanya mengatakan bahwa mereka tidak ingin terburu-buru.