Purna Warta – Pemerintahan baru Lebanon pimpinan Najib Mikati akhirnya berhasil mengumpulkan 85 suara setuju dan 15 suara tidak setuju di Parlemen Beirut.
Majelis pengambilan suara Parlemen atas pemerintahan baru Beirut berjalan selama 8 jam dan sempat terjadi dialog panas di tengah perundingan.
Secara lahir, menurut analisis al-Akhbar, pemerintahan Najib Mikati persis dengan pemerinthan pimpinan Hassan Diab. Adapun batinnya, sama seperti pemerintahan Persatuan Nasional yang tugas pembentukan Kabinet diserahkan kepada fraksi-fraksi besar Lebanon dengan pemilihan menteri dari partai-partai yang tunduk kepada jaringan mereka.
Al-Akhbar mencoba menelisik sejarah dan menuliskan catatan bahwa ketika pemerintahan Hassan Diab disusun dengan 20 Menteri, hanya ada dua Menteri yang sarat pengalaman dan yang lainnya baru menjabat sebagai ketua departemen pemerintah. Pemerintahan Mikati banyak kesamaannya dengan pemerintahan Hassan Diab, kecuali PM-nya yaitu Najib Mikati yang telah menjabat sebagai Perdana Menteri sebanyak dua kali.
Pemilihan Menteri dalam pemerintahan Mikati juga dilakukan di bawah persetujuan fraksi-fraksi besar. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa partai atau fraksi-fraksi tersebut tentu mengeluarkan suara positif sehingga mereka terus menjalankan strateginya dalam kedaulatan Beirut.
“Pemerintahan ini dengan terpaksa akan beroperasi berasaskan pemerintahan kepartaian, kecuali si pemimpin non-partainya”, catat al-Akhbar.
“Yang bergulir secara lahir adalah pemerintahan ini hampir sama persis dengan pemerintahan teknokrat yang dimaksud Saad Hariri dan pemerintahan Hassan Diab, dari sisi lain. Akan tetapi pemerintahan Najib Mikati harus melewati satu ujian besar yang kebanyakan Perdana Menteri sebelumnya gagal dalam menjalaninya. Salah satunya Hassan Diab, dirinya tidak bisa mengetuk pintu Arab Saudi dan negara-negara Arab Teluk Persia untuk mengakuinya secara resmi dan membantunya demi melewati krisis besar Lebanon. Setelahnya, pemerintahan sementara Saad Hariri, yang meskipun sudah yakin, tapi tidak jua berhasil membuka pintu Arab, khususnya Saudi,” tambah al-Akhbar menganalisa.
Akhir-akhir ini ada informasi yang mengungkapkan bahwa Arab Saudi menyebut saudara Saad Hariri, yaitu Ayman Hariri beserta keluarganya, dengan elemen tak diinginkan di negaranya. Mereka menyita rumahnya dan dituntut keluar dari kedaulatan Riyadh. Pemerintah Saudi mengambil keputusan ini dengan alasan hutang Saad Hariri yang mencapai 4 miliyar.
“Mereka (Saudi) berasalan bahwa keputusan ini berkaitan dengan satu langkah pengadilan dan berkaitan dengan hutang Saad Hariri dan saudaranya. Tidak ada hubungannya dengan politik. Saad Hariri dan saudaranya masih memiliki kewarganegaraan Saudi. Ini bukan hanya masalah Saad Hariri, sebab dia juga bermasalah dengan saudarinya, Hind Hariri. Saudarinya menuntut pengucuran saham 80 juta dolar di Bankmed SAL dan perusahaan Saudi, Oger. Jika Hariri tidak menyerahkan, maka pengadilan akan mengeluarkan hukum penghentian pesawat pribadi Saad Hariri di bandara-bandara Eropa,” tambah al-Akhbar.
Media analisis Lebanon tersebut melanjutkan dalam catatannya, “Ada indikasi bahwa Riyadh adalah ujian pertama pemerintahan Najib Mikati, orang pertama yang harus menyambungkan kembali benang putus dan membangun jaminan. Dan jaminan tersebut akan sulit diciptakan karena perhitungan kekuatan dalam negeri Lebanon yang di pegang Hizbullah. Pernyataan tidak suka Najib Mikati atas peristiwa yang menurutnya pelanggaran terkait pendaratan pesawat Iran di Lebanon, hanyalah bukti awal akan tidak diindahkannya tuntutan yang diinginkan Arab Saudi dari pemerintah Beirut yang dijadikan syarat pengiriman bantuan.”
Sinyal pertama dari pesan negatif tersebut adalah kepulangan Dubes Saudi ke Riyadh di hari pembentukan pemerintahan baru. Ketika Saad Hariri ditunjuk sebagai petugas penyusunan Kabinet, Saudi langsung merespon. Namun hingga kini, sudah 10 hari berlalu dari pembentukan Kabinet Mikati, Riyadh belum mengeluarkan pernyataan apapun.
Sebagian Menteri mendapatkan telpon dari sekutu Kuwait dan Qatar ataupun Kedubes dua negara ini di Beirut. Mereka menjanjikan bantuan. Para Menteri tidak menganggap kecil hubungan telpon dari dua negara kaya Teluk Persia ini, tapi mereka memiliki penantian lebih dari sekedar janji lewat telpon.
“Ini adalah hal yang dinantikan oleh PM Najib Mikati bahwa tidak ada perseteruan ataupun kebencian antara Najib Mikati dengan Michel Aoun, Presiden Lebanon, sebagaimana perseteruan Presiden dengan Saad Hariri. Dan gerak-gerik balasan dari Gebran Bassil terhadap Mikati juga tidak terlihat.
Mikati adalah pihak utama di akhir periode kepresidenan Michel Aoun. Diprediksikan bahwa dia akan meminta izin keluar negeri, ke dunia Barat dan Arab, untuk meminta bantuan. Diindikasikan bahwa Mikati juga akan melakukan pertemuan dengan IMF dan pihak-pihak terkait untuk mengadakan kesepakatan reformasi dalam negeri Lebanon.
Najib Mikati tidak memiliki sejarah kelam di Arab Saudi seperti keluarga Hariri. Hal ini paling tidak membukakan peluang baginya untuk mengetuk pintu, tapi tidak bisa dipastikan akankah pintu itu terbuka atau tidak,” akhir al-Akhbar menganalisa.