Purna Warta – Arabi21 mengupas keputusan bersejarah pengadilan Saudi dan menegaskan bahwa Barat dan AS telah memberikan lampu hijau kepada Saudi karena kelemahan serta nihilnya tanggung jawab mereka di depan petinggi Riyadh.
Arabi21 membahas peningkatan keputusan kontroversial pengadilan Riyadh terhadap para aktivis politik, pendukung hak asasi perempuan bahkan anak-anak di bawah umur. Media online ini melihat faktor layunya AS serta tidak adanya tanggung jawab dunia Barat dalam merespon tingkah arogan petinggi Istana dan menekankan bahwa Saudi telah mendapatkan lampu hijau Barat untuk meneruskan pemerintahan keji dan perilaku jahat ini.
Baca Juga : Barang Kiriman Saudi Jatuh ke Tangan Intel Iran
Kasus tahanan berbau agama dan mazhab di Saudi mengalami perubahan besar dalam beberapa bulan ini. Pengadilan pidana khusus kasus terorisme telah menjatuhkan hukuman bertahun-tahun dan mengawasi setiap aktivis serta pembela HAM negeri ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah pengadilan revisi telah menghapus hukum sebelumnya yang membuka amnesti serta pembebasan tahanan yang telah lama di balik jeruji. Mereka hanya menjatuhkan hukum-hukum berat jangka panjang.
Pengusiran Hakim dan Pengajuan Penjahat Dekat Bin Salman
Arabi21 dalam analisanya melaporkan penghapusan beberapa hukum sebelumnya dan peningkatan hukuman tahanan sejak tahun ini, salah satunya penambahan hukuman 8 tahun penjara kepada Sheikh Khalid al-Rashid pasca akhir penjara 15 tahunnya. Namun demikian, di periode pasca kunjungan Joe Biden dan pertemuannya dengan Raja Salman bin Abdulaziz bersama Putra Mahkota Mohammed bin Salman ada perubahan dalam penanganan pengadilan di Saudi. Pengadilan menolak revisi puluhan hukum pengurangan hukuman ataupun amnesti, bahkan dalam peninjauan ulang hukum dijatuhkan hukuman yang sampai pada setengah abad.
Salah satu organisasi HAM dunia menganalisa bahwa pengangkatan beberapa pihak dekat dengan petinggi Al Saud di pengadilan merupakan salah satu faktor adanya perubahan brutal ini.
Hakim Awadh bin Ali al-Ahmari pada Oktober lalu diangkat sebagai Kepala Pengadilan Pidana dan dia adalah penanggungjawab hukuman berat. Al-Ahmari merupakan anggota tim Saudi yang dikirim ke Konsulat Saudi di Istanbul, Turki, yang kemudian dia sering pergi ke Turki dalam upaya kerajaan untuk menutupi kasus pembunuhan Jamal Khashoggi pada tahun 2018.
Baca Juga : Ketika Bin Salman Ancam Iran dengan Perang Dalam Negeri
Nihilnya Komitmen AS Sebabkan Saudi Keluar Kontrol
Para pakar meyakini bahwa kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Arab Saudi pada Juni telah memberikan lampu hijau kepada Putra Mahkota MBS untuk berbuat lebih keji kepada para tahanan.
Adrew Hammond, Sejarawan sekaligus Jurnalis asal Inggris, menyatakan, “Kunjungan ini dilakukan di musim panas. Selain menunjukkan perselisihan Washington dan Riyadh terkait produksi minyak, ini juga merupakan kemenangan untuk Bin Salman.”
Dalam telewicaranya dengan Arabi21, Hammond mengingatkan, “Sejak kunjungan musim panas Joe Biden ke Jeddah ini hingga sekarang, hanya ada celah sedikit akan diaadakannya reformasi dalam kasus pengadilan HAM di Arab Saudi.”
“Perhatian Joe Biden dalam kasus minyak adalah menguatkan peran AS di Kawasan dan berupaya meningkatkan persatuan negara-negara regional dan Israel, di mana hal ini telah memberikan kesempatan kepada MBS untuk menumpas aktivis,” tambahnya.
Muhammad Umari, Direktur Pusat Media Jazirah Arab Saudi, menyatakan, “Meskipun Barat menuntut Saudi untuk memperbaiki proses kasus HAM, namun fokus mereka dalam perdagangan, khususnya perdagangan senjata dengan AS dan negara-negara lainnya, telah menutup mulut Barat untuk menangani penjegalan rezim Saudi (atas para aktivis).”
Dalam wawancaranya dengan Arabi21, Umari menekankan bahwa meskipun ada perselisihan dalam beberapa bulan terakhir antara Riyadh dan Washington, namun fakta politik di Saudi menunjukkan pengangkatan MBS atas izin AS.
Quincy, salah satu institute penelitian dan studi AS, melaporkan bahwa klaim Gedung Putih dalam reformasi kasus hukum HAM yang diserahkan kepada Joe Biden telah terbukti bahwa itu tak bernilai. Dan pemerintahan Joe Biden harus memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka yang sebelumnya lalu menekan rezim Saudi terkait hal ini.
“Ketika sebuah kerajaan berkata perdamaian dan bertindak seperti teroris, maka dia tidak akan bisa menjadi sekutu keamanan yang bisa dipercaya. Pemerintahan Joe Biden telah menghidupkan lampu hijau kepada Mohammed bin Salman untuk melakukan kebrutalan dalam hukum pengadilan dan masalah HAM, khususnya di saat (Joe Biden) tidak pernah mengeluarkan kecaman sejak aktif,” tulis Quincy.
Baca Juga : Rekonsiliasi Hamas-Assad: Sebuah Kesatuan Arena
Nasib Sama di Tahanan, baik Pembela HAM, Aktivis Perempuan Maupun Anak di Bawah Umur
Dalam beberapa bulan terakhir, Arab Saudi telah memasuki masa baru dalam mengurus masalah aktivis HAM dan peselancar dunia maya, khususnya Twiter.
Pasca dibebaskannya Loujain al-Hathloul pada Februari 2021 bersama beberapa tahanan perempuan lainnya, pengadilan Saudi menjatuhkan hukuman berat kepada beberapa perempuan.
Berdasarkan laporan organisasi dan media Barat dikatakan bahwa Arab Saudi telah menjatuhkan hukuman 35 tahun penjara kepada seorang Dokter perempuan Salma al-Shehab serta hukuman 45 tahun penjara kepada Noura al-Qahtani, aktivis politik perempuan. Pengadilan juga menghapus hukuman 8 tahun penjara Israa al-Ghomgham kemudian menjatuhkan hukuman baru 13 tahun penjara.
Sebelum kejadian ini, pengadilan pidana Saudi juga telah menjatuhkan hukuman berat kepada anak-anak di bawah umur. Di mana mereka menjatuhkan hukuman mati kepada 8 anak dan pemuda bermazhab Syiah, salah satunya Abdullah al-Huwaiti.