Purna Warta – The Intercept dalam laporannya mengungkap pro dan kontra dalam pemerintahan Amerika Serikat terkait kekebalan penyelidikan maupun hukum Mohammed bin Salman, Putra Mahkota Saudi. Mereka terus berselisih tentang klaim yang menyebut kekebalan yang tak terelakkan.
Dalam jurnalnya, jurnalis The Intercept melaporkan, “Gedung Putih mengupayakan pembersihan tanggung jawab kekebalan Mohammed bin Salman dalam kasus pembunuhan Jamal Khashogi lalu menjadikannya satu problematika manajemen yang ditanggung Kementerian Luar Negeri AS, bukan kantor Eksekutif. Akan tetapi Kemenlu AS menyatakan bahwa hukum ini merupakan hasil dari latar hukum.”
Kemenlu AS meyakini, menurut pengamatan The Intercept, bahwa ini bukanlah satu tugas Kementerian Luar Negeri dan Gedung Putih memberikan kekebalan penylidikan hingga hukum karena Bin Salman merupakan pemimpin negara.
“Ini merupakan satu aturan dahulu dan tidak akan mempengaruhi relasi kedua negara,” tulis The Intercept.
“Melihat kehormatan yang harus ditunjukkan oleh Pengadilan AS kepada Kerajaan Arab Saudi, maka hukum ini bermaknakan bahwa Hakim meyakini akan penolakan tuduhan pengadilan. Satu tuduhan yang menuntut Arab Saudi sebagai penanggungjawab teror Jamal Khashoggi,” tambah Jurnalis The Intercept.
Selain itu, beberapa karyawan DAWN, organisasi Demokrasi Kini telah menegaskan bahwa Dewan Keamanan Nasional AS sudah mengambil satu langkah maju untuk menulis sebuah catatan dan mengajukan bukti untuk mencegat kekebalan hukum tersebut.
Dua sumber dekat dengan keluarga kerajaan dan pemerintah Arab Saudi menyatakan kepada The Intercept bahwa pemerintahan Riyadh telah mengajukan permohonan kepada kedaulatan Joe Biden untuk memberikan kekebalan hukum kepada MbS. Sebuah permohonan yang dilaporkan pertama kali oleh Wall Street Journal. Di saat itu pula, pemerintah AS memohon untuk meningkatkan produksi emas hitam.
Selain menganggap permohonan tersebut sebuah propaganda, DAWN juga menegaskan bahwa satu-satunya pemimpin Saudi yang memiliki hak untuk kekebalan ini adalah Raja Salman bin Abdulaziz, sedangkan dari satu sisi lainnya, di sebuah negara tidak mungkin ada dua pemimpin.
Dalam urusan inilah, Jubir Dewan Keamanan Nasional AS menekankan bahwa beberapa pejabat instansi Dewan Keamanan Nasional mengadakan pertemuan dengan petinggi DAWN. Akan tetapi para petinggi ini sama sekali tidak membahas kekebalan sebagai satu objek masalah hak di Kemenlu AS.
The Intercept menjelaskan bahwa Brett McGurk, Wakil Presiden AS Joe Biden di Timur Tengah sukses mengontrol perselisihan dalam Dewan Keamanan Nasional AS, tapi mereka menganggap Brett sudah terlalu lembut dalam menyikapi Saudi, ditambah lagi dia memiliki catatan menterang dalam menjaga hubungan hangat dengan kerajaan Riyadh di periode George Bush.
Pemerintah Donald Trump, menurut analisa The Intercept, meskipun berelasi baik dengan Arab Saudi tidak memiliki keberanian untuk menghadiahkan kekebalan kepada Putra Mahkota sekaligus PM Mohammed bin Salman. Meskipun ada pengaduan Saad al-Jabri, eks Pejabat anti-terorisme Saudi, kepada Bin Salman bahkan menuduhnya sebagai pihak yang mengirim tim teror tahun 2018, pemerintahan Donald Trump tetap mencegah diri untuk memberikan hadiah kekebalan hukum.
Di akhir jurnalis The Intercept menuliskan bahwa penekanan pemerintahan Joe Biden bahwa kekebalan ini merupakan satu langkah pendahuluan hukum, ini telah menolak satu fakta bahwa Washington memegang kuasa untuk mengesahkan satu pemimpin di Saudi.