Tehran, Purna Warta – Perang saat ini tidak terbatas pada satu medan pertempuran saja. Perang sedang berlangsung di berbagai front di dunia Muslim yang lebih luas – Palestina, Lebanon, Suriah, Sudan, dan kini Iran.
Konfrontasi-konfrontasi ini bukanlah peristiwa yang terpisah, melainkan medan yang saling terhubung dalam sebuah perjuangan geopolitik yang lebih luas mengenai kekuasaan, sumber daya, dan dominasi ideologis.
Untuk memahami eskalasi saat ini terhadap Republik Islam Iran, hal itu harus ditempatkan dalam konteks sejarah yang lebih panjang – sejarah yang ditandai oleh intervensi, perlawanan, dan perebutan kedaulatan di dunia Muslim.
1979: Titik balik
Fase modern konfrontasi dengan Iran dimulai dengan Revolusi Islam 1979.
Revolusi rakyat tersebut menggulingkan Shah, seorang raja yang kekuasaannya dipertahankan melalui intervensi asing. Pada tahun 1953, kudeta yang direkayasa oleh CIA menggulingkan perdana menteri yang dipilih secara demokratis, Mohammad Mossadegh, setelah ia menasionalisasi industri minyak negara yang sebelumnya didominasi oleh kepentingan Inggris.
Shah kemudian dipulihkan kembali ke tampuk kekuasaan dan memerintah melalui represi, yang ditegakkan oleh SAVAK – aparat polisi rahasia yang ditakuti dan dikenal karena praktik penyiksaan serta kekerasan yang meluas.
Perlawanan terhadap rezim yang didukung Barat ini terus meningkat hingga akhirnya memuncak dalam pemberontakan rakyat dan revolusi. Pada 11 Februari 1979, Republik Islam secara resmi didirikan, yang secara mendasar mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan.
Iran dan Palestina: Ideologi dan keselarasan
Revolusi Islam 1979 segera menandai perubahan dalam prioritas kebijakan luar negeri Iran.
Dalam beberapa hari, Iran menyerahkan bekas kedutaan Israel di Teheran kepada Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Yasser Arafat menjadi pemimpin asing pertama yang mengunjungi Iran setelah revolusi, melambangkan keselarasan strategis yang baru.
Belakangan pada tahun yang sama, Ayatollah Ruhollah Khomeini menetapkan Hari Al-Quds, yaitu mobilisasi global tahunan yang diadakan pada Jumat terakhir bulan Ramadan yang didedikasikan untuk pembebasan Al-Quds (Yerusalem).
Hari Al-Quds bukan sekadar acara simbolis. Ia menjadi sarana mobilisasi politik, penegasan komitmen ideologis, dan ekspresi solidaritas global. Peristiwa ini menghubungkan perjuangan lokal dengan visi yang lebih luas mengenai persatuan dalam umat Muslim.
Dukungan Iran yang teguh dan tak tergoyahkan terhadap Palestina tidak dipandang sebagai diplomasi opsional, melainkan sebagai kewajiban religius dan ideologis yang berakar pada pembelaan terhadap kaum tertindas di seluruh dunia.
Mengapa Revolusi 1979 mengancam Barat
Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Imam Khomeini lebih dari sekadar pergantian rezim. Revolusi tersebut mengganggu struktur pengaruh Barat di kawasan.
Shah sebelumnya merupakan sekutu penting yang memastikan akses Barat terhadap sumber daya minyak, dinamika regional yang menguntungkan kepentingan Barat, serta keselarasan strategis dengan Israel.
Dengan tergulingnya Shah, Amerika Serikat, Inggris, dan Israel kehilangan salah satu pilar utama tatanan regional mereka.
Dua kepentingan strategis – penguasaan sumber daya energi dan perlindungan terhadap Israel – telah lama membentuk kebijakan Barat di Asia Barat. Munculnya Republik Islam Iran yang mandiri dan menentang dominasi tersebut menantang kedua kepentingan ini.
Penahanan: Sanksi dan isolasi
Sebagai respons, Iran menghadapi tekanan ekonomi dan politik yang berkelanjutan dari negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya.
Selama puluhan tahun, sanksi digunakan sebagai alat untuk melemahkan Republik Islam, membatasi pengaruhnya, dan mengurangi dukungan internal terhadap model revolusionernya.
Pola ini tidak hanya berlaku bagi Iran: setiap negara yang menantang struktur global dominan berisiko menghadapi pencekikan ekonomi atau konfrontasi militer.
Palestina: Pengepungan dan perlawanan
Sementara Iran menghadapi sanksi, Palestina mengalami apartheid dan pengepungan.
Selama hampir dua dekade, Gaza diblokade – penduduknya dibatasi geraknya, diawasi, dan secara ekonomi dicekik. Meski dalam kondisi tersebut, gerakan perlawanan Palestina mengembangkan jaringan bawah tanah yang luas, memungkinkan mereka untuk mengorganisir, melatih, dan mempertahankan perjuangan mereka demi pembebasan wilayah yang diduduki.
Dukungan dari Iran, bersama koordinasi dengan kelompok perlawanan seperti Hizbullah, turut berkontribusi pada perkembangan infrastruktur perlawanan ini.
Normalisasi Arab dan pengkhianatan strategis
Di tengah penderitaan Palestina, beberapa negara Arab secara bertahap bergerak menuju normalisasi hubungan dengan rezim Israel, yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina yang adil.
Negara-negara seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan menjalin atau memperkuat hubungan dengan Israel, dengan memprioritaskan stabilitas rezim, kerja sama ekonomi, dan jaminan keamanan.
Perubahan ini mencerminkan perhitungan yang lebih luas: kelangsungan hidup elit penguasa lebih diutamakan daripada solidaritas terhadap Palestina. Ketergantungan pada perlindungan militer Barat, khususnya melalui pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk, memperkuat keselarasan ini.
7 Oktober: Guncangan strategis
Pada 7 Oktober 2023, gerakan perlawanan berbasis di Gaza, Hamas, meluncurkan operasi berskala besar di wilayah yang diduduki, yang mereka sebut Banjir Al-Aqsa.
Operasi ini mengguncang asumsi lama mengenai ketangguhan militer Israel dan memicu eskalasi regional. Peristiwa ini juga mengaktifkan kembali jaringan kelompok sekutu, termasuk Hizbullah di Lebanon, Ansarullah (Houthi) di Yaman, serta faksi bersenjata di Irak.
Konstelasi ini sering disebut sebagai “Poros Perlawanan” (Axis of Resistance), yang menunjukkan tekanan terkoordinasi dari berbagai front terhadap Israel dan sekutu regional maupun internasionalnya.
Mengapa Iran mendukung Palestina
Meskipun Palestina tidak secara eksplisit disebut dalam konstitusi Iran, kepemimpinan Iran mendasarkan dukungannya pada prinsip-prinsip yang lebih luas, termasuk pembelaan terhadap kaum tertindas, penentangan terhadap ketidakadilan, dan komitmen terhadap persatuan umat Islam.
Pasal 152 Konstitusi Iran membingkai kebijakan luar negeri berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, yang menjadi dasar sikap konsisten pro-Palestina.
Narasi perlawanan juga diperkuat oleh figur-figur yang dianggap syahid, termasuk Ahmed Yassin, Abdel Aziz al-Rantisi, Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, Sayyed Hassan Nasrallah, Qassem Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis, dan tokoh lainnya.
Tokoh-tokoh ini tidak hanya dipandang sebagai pemimpin revolusioner, tetapi juga sebagai simbol perlawanan.
Narasi pengorbanan – seperti kisah Sinwar yang bertempur hingga saat-saat terakhir atau Ayatollah Ali Khamenei yang menolak bersembunyi di bawah tanah meski menghadapi ancaman terhadap nyawanya – digunakan untuk memperkuat moral dan melegitimasi perjuangan yang sedang berlangsung melawan koalisi Israel-Amerika.
Kepemimpinan dan otoritas moral
Kisah-kisah yang dikaitkan dengan tokoh seperti Ayatollah Khamenei menekankan model kepemimpinan yang berakar pada risiko bersama dan konsistensi moral.
Gagasannya sederhana namun kuat: seorang pemimpin tidak dapat menyerukan pengorbanan jika ia sendiri menghindarinya.
Kerangka pemikiran ini banyak terinspirasi dari memori sejarah Islam, khususnya warisan Imam Husain bin Ali, di mana keteguhan menghadapi kemungkinan yang sangat berat dipandang sebagai bentuk integritas tertinggi.
Perang, kekuasaan, dan masa depan
Perang saat ini terhadap Republik Islam Iran – yang secara luas dianggap sebagai perang ilegal dan tidak dapat dibenarkan – tidak dapat direduksi menjadi satu isu saja.
Perang ini mencerminkan ketegangan struktural yang lebih dalam: antara kemerdekaan dan kontrol eksternal, antara perlawanan dan normalisasi, antara komitmen ideologis dan kepentingan politik praktis.
Yang jelas adalah bahwa perang-perang di Palestina, Iran, dan kawasan yang lebih luas bukanlah konflik yang terpisah. Semua itu merupakan ekspresi yang saling terhubung dari perjuangan yang lebih besar – perjuangan yang akan terus membentuk lanskap politik dan moral dunia Muslim.
Dr. Firoz Osman adalah penulis dan analis yang berbasis di Afrika Selatan. Ia merupakan penulis buku “Shattering Zionist Myths” dan rekan penulis buku “Why Israel?”.