Purna Warta – Baru-baru ini, seorang tokoh yang mengklaim diri sebagai reformis memberikan pembelaan terhadap pernyataan sekelompok kecil yang dikenal sebagai “Majma’ Modarresin” terkait dukungan mereka terhadap pengakuan Israel dan solusi dua negara di Palestina. Dia bahkan berani mengklaim bahwa syahid Ismail Haniyeh, pemimpin perjuangan Palestina, memiliki pandangan yang sama. Klaim ini menimbulkan banyak pertanyaan, baik dari segi keabsahannya maupun relevansinya terhadap situasi politik yang sedang berlangsung.
Sebelum menerima narasi ini, penting untuk meninjau fakta-fakta yang ada. Pengakuan terhadap rezim Zionis dan solusi dua negara di Palestina adalah agenda resmi yang dipromosikan oleh Amerika Serikat, Israel, dan beberapa negara Eropa. Mereka berusaha memaksakan solusi ini sebagai satu-satunya jalan keluar dari konflik berkepanjangan. Namun, pernyataan bahwa Haniyeh mendukung agenda ini tampak sangat kontradiktif dengan tindakan dan perjuangan yang telah dilakukannya.
Ismail Haniyeh telah berulang kali menegaskan bahwa perlawanan terhadap Israel akan terus berlanjut hingga rezim Zionis sepenuhnya hancur. Sikap ini didasarkan pada prinsip bahwa solusi dua negara hanya akan memperkuat eksistensi Israel sebagai negara pendudukan, sementara rakyat Palestina terus hidup dalam ketidakadilan dan keterbatasan. Haniyeh, yang sehari sebelum kematiannya kembali menegaskan komitmennya terhadap perjuangan melawan Israel, tidak pernah menunjukkan dukungan untuk pengakuan terhadap negara yang selama ini dianggapnya sebagai penjajah tanah Palestina.
Klaim yang menyebutkan Haniyeh mendukung solusi dua negara menimbulkan pertanyaan tentang motif di balik narasi ini. Mungkin ada upaya untuk mengaitkan tokoh-tokoh perlawanan ke dalam agenda yang lebih besar. Namun, klaim seperti ini tidak hanya mengaburkan kenyataan tetapi juga merusak integritas perjuangan rakyat Palestina yang menolak segala bentuk legitimasi bagi keberadaan Israel.
Walaupun solusi dua negara tampak seperti kompromi politik yang ideal, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa usulan ini justru memperkuat posisi Israel dan melanggengkan penjajahan terhadap Palestina. Mengakui Israel dan membentuk negara Palestina di sisa wilayah yang ada berarti rakyat Palestina harus menerima pendudukan yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade sebagai sesuatu yang permanen. Bagi banyak orang, termasuk Haniyeh, ini bukanlah solusi yang adil atau layak diperjuangkan.
Penting untuk memahami bahwa solusi terhadap konflik Israel-Palestina harus berakar pada keadilan, bukan pada kompromi yang menguntungkan satu pihak. Narasi pengakuan Israel dan solusi dua negara mungkin terdengar seperti langkah maju, tetapi pada kenyataannya, itu hanya memperdalam luka dan ketidakadilan yang telah lama dialami oleh rakyat Palestina.
Sebagai pengamat, kita harus kritis terhadap upaya-upaya yang muncul dari pihak-pihak yang berusaha memaksakan solusi yang terlihat baik di permukaan tetapi merugikan di lapangan. Pendekatan yang mengabaikan keinginan dan hak-hak dasar rakyat Palestina hanya akan memperpanjang konflik, bukan menyelesaikannya.
Akhirnya, sangat penting untuk mendukung suara-suara yang konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, bukan mereka yang berupaya mengaburkan kenyataan untuk tujuan politik tertentu. Perjuangan rakyat Palestina tidak boleh direndahkan dengan klaim-klaim yang tidak sesuai dengan sejarah dan fakta di lapangan.
Solusi yang adil dan berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan menghormati hak-hak dan aspirasi rakyat Palestina. Tanpa pemahaman yang jelas tentang konteks historis dan perjuangan yang sebenarnya, setiap upaya untuk mencapai perdamaian hanya akan berakhir dengan kesia-siaan.