Purna Warta – Karim al-Khaikani, analis politik kondang Irak mengungkap upaya Amerika Serikat mencampuri Pemilu Irak dengan segala cara. Mereka mengutus orang-orang yang bisa menarik Baghdad normalisasi dengan Tel Aviv.
Dalam wawancara dengan surat kabar al-Maalomah, 11/3, analis berdarah Irak tersebut menegaskan, “Mayoritas taraf politik Irak saat ini menolak normalisasi dengan Israel. Hanya sebagian yang ingin merajut kerjasama normal dengan rezim pendudukan. Melalui budak bayarannya, Amerika mencari jalan intervensi Pemilu Irak. Mereka memilih pihak-pihak yang mendukung politik Washington di Baghdad, dengan target akhir normalisasi dengan Israel.”
“AS (mungkin) akan menggiring ke separasi Irak. Mereka mengimpikan pemisahan Kurdi dari Irak sebagai jaminan untuk kepentingan bersama mereka, AS dan rezim Zionis. Washington juga akan memisahkan daerah Ahlu Sunnah, seandainya mereka mendukung agenda normalisasi dengan Israel. Yang jelas ini bukanlah pekerjaan sesederhana yang dipikirkan Amerika. Karena mayoritas rakyat Irak menolak mereka. Seandainya sebagian condong ke normalisasi, revolusi besar akan terjadi di Irak,” tambahnya.
Sementara media Zionis mengklaim bahwa setelah normalisasi dengan Emirat, Bahrain, Sudan dan Maroko, maka tiba waktunya giliran Irak.
Sky News, Selasa sore (9/3), dalam akun twiternya menuliskan bahwa Baghdad siap menandatangani nota kesepahaman dengan rezim pendudukan al-Quds. Dan setelah beberapa jam, tweet tersebut dihapus.
Penyebaran laporan ini mendapatkan reaksi dari petinggi Irak. Juru bicara Barham Saleh dalam tanggapannya ke media Emirat ini menyatakan, “Media serta akun-akun Medsos mengatakan klaim palsu dengan menisbatkannya kepada Presiden, yang berisi, Irak siap menandatangani nota kesepahaman perdamaian dengan Israel dengan koordinasi Palestina.”
Sebelumnya juga banyak kabar mengenai represi Amerika kepada Irak untuk normalisasi dengan Israel.
Mayoritas pakar politik serta petinggi Irak mengutuk normalisasi beberapa negara Arab dengan Tel Aviv. Mustafa al-Kadhimi, PM Irak, awalnya tidak merespon apapun. Hingga akhirnya 10 hari kemudian, tepatnya 22 Agustus 2020, dalam wawancara dengan Washington Post, PM al-Kadhimi menyatakan sesuatu tentang normalisasi karena terdesak pertanyaan.
“Normalisasi Emirat-Israel adalah sebuah keputusan yang berkaitan dengan Emirat, tidak seharusnya intervensi dalam hal itu,” jelasnya.
5 hari setelahnya, Ahmad Mulla Talal, Jubir PM, dalam konferensi pers secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah Baghdad.
“UU Irak telah melarang normalisasi dengan Israel. Dan normalisasi Emirat-Israel adalah urusan dalam negeri kedua negara,” jelasnya.
“Irak akan mengikuti perubahan dengan seksama, namun hingga kini Irak masih berpegang teguh pada resolusi konferensi Uni Irak, salah satunya yang pernah diselenggarakan tahun 2012 di Baghdad,” tegas Menlu Irak, Fuad Hussein. Menlu Hussein menyebut hal ini dengan hal yang sangat sensitif dan perlu diputuskan secara umum.
Baca juga: ISIS Prioritaskan Wilayah Jurfa al-Nasr Irak, Mengapa?