Washington, Purna Warta – Pada 18 Desember 2025, organisasi advokasi Democracy for the Arab World Now (DAWN) meluncurkan The Faces of AIPAC, sebuah sumber daring yang memprofilkan 50 individu yang mengelola kelompok lobi Israel yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat.
DAWN menyatakan inisiatif ini bertujuan menutup kesenjangan besar dalam transparansi. Meski menghabiskan lebih dari 126 juta dolar AS pada siklus pemilu 2023–2024 dan memainkan peran sentral dalam membentuk kebijakan luar negeri AS, AIPAC tidak memublikasikan direktori kepemimpinannya secara terbuka di situs resmi.
Dengan mengandalkan catatan yang tersedia untuk umum—termasuk laporan IRS Form 990 dan pengungkapan aktivitas lobi—DAWN berupaya mengurai struktur internal AIPAC. Organisasi itu menegaskan bahwa AIPAC “bukanlah sebuah abstraksi”, melainkan entitas yang diarahkan oleh individu-individu yang dapat diidentifikasi, dengan tanggung jawab hukum dan fidusia yang jelas.
Peluncuran ini hadir di tengah meningkatnya sorotan terhadap kebijakan luar negeri AS dan peran kelompok advokasi bermodal besar, dengan tujuan mengaitkan kekuasaan politik institusional dengan akuntabilitas personal para penggeraknya.
Awal mula inisiatif transparansi
The Faces of AIPAC mencerminkan perluasan terfokus dari misi DAWN yang lebih luas. Didirikan sesuai visi jurnalis Saudi–Amerika Jamal Khashoggi yang terbunuh, DAWN berupaya memajukan demokrasi, hak asasi manusia, dan akuntabilitas pemerintahan di Asia Barat dan Afrika Utara, dengan penekanan khusus pada reformasi kebijakan luar negeri AS di kawasan tersebut.
Transparansi menjadi prasyarat utama bagi akuntabilitas dalam pendekatan DAWN. Sebelumnya, prinsip ini diterapkan melalui kampanye yang menelaah pelobian pemerintah asing dan mendorong persyaratan terhadap bantuan militer AS. Pemetaan kepemimpinan AIPAC, menurut DAWN, merupakan kelanjutan alami dari kerja tersebut—menggeser perdebatan geopolitik lama ke ranah tata kelola, tanggung jawab fidusia, dan keterbukaan publik.
Dalam kerangka ini, DAWN menegaskan proyek tersebut bukanlah tindakan oposisi, melainkan upaya transparansi sipil untuk mengisi kekosongan informasi yang dinilainya mencolok terkait salah satu organisasi lobi paling berpengaruh di Washington yang bekerja atas nama rezim Israel.
Dari monolit institusional ke kepemimpinan yang teridentifikasi
Tujuan utama proyek DAWN adalah membingkai ulang persepsi publik tentang AIPAC—dari kekuatan tunggal yang monolitik menjadi organisasi terstruktur yang dikelola oleh kelompok pengambil keputusan yang jelas. Basis data tersebut mengidentifikasi badan pengurus yang terdiri dari 41 anggota dewan dan tim eksekutif beranggotakan 9 pejabat. Bersama-sama, 50 individu ini—menurut DAWN—menetapkan arah strategis, mengawasi pengeluaran politik, dan mengelola operasi luas kelompok lobi tersebut.
Dengan menampakkan kepemimpinan ini ke ruang publik, inisiatif tersebut menantang anonimitas yang kerap menyelimuti aktivitas lobi skala besar, serta mengajukan premis bahwa pengaruh sebesar ini patut disertai pengawasan terhadap para pengarahnya.
Pendekatan ini berlandaskan realitas hukum. Berdasarkan Undang-Undang Korporasi Nirlaba Washington, DC, anggota dewan dan pejabat terikat kewajiban fidusia—kehati-hatian, loyalitas, dan kepatuhan—kepada organisasi. DAWN berpendapat bahwa tindakan AIPAC, mulai dari dukungan elektoral hingga advokasi kebijakan, bukan sekadar ekspresi politik, melainkan keputusan tata kelola organisasi yang membawa implikasi hukum dan etika.
Puncak kepemimpinan dan arah strategis
Pada tingkat tertinggi hierarki AIPAC, profil DAWN menyoroti figur-figur yang membentuk arah strategis organisasi. Bernie Kaminetsky menjabat sebagai presiden AIPAC dan pejabat dewan, dengan latar belakang sebagai dokter dan pengusaha medis, serta berperan membimbing delegasi donor ke luar negeri.
Betsy Berns Korn adalah ketua dewan dan mantan presiden AIPAC. Pada masa jabatannya, diluncurkan komite aksi politik (PAC) afiliasi organisasi serta super PAC. Ia juga memimpin Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, sebuah payung koordinasi berbagai kelompok advokasi.
CEO AIPAC adalah Elliot Brandt, veteran lebih dari tiga dekade di organisasi tersebut. Jejak kariernya mencerminkan profesionalisasi yang kian meningkat dalam pelobian, penggalangan dana, dan infrastruktur relasi donor AIPAC.
Secara keseluruhan, profil ini menggambarkan lingkar kepemimpinan dengan komitmen institusional jangka panjang, keberhasilan profesional eksternal, dan otoritas strategis terpusat di puncak salah satu organisasi lobi Zionis paling berpengaruh di Washington.
Eksekutif operasional dan kesinambungan institusional
Di luar figur publik teratas, riset DAWN menyoroti para eksekutif yang peran operasionalnya krusial bagi fungsi harian dan stabilitas jangka panjang AIPAC. Suzanne M. Kinzer, kepala keuangan (CFO), mengawasi seluruh operasi keuangan dan kepatuhan regulasi, termasuk penandatanganan laporan pajak tahunan.
Samantha C. Margolis menjabat sebagai kepala administrasi sekaligus kepala staf, mengelola operasi internal dan bertindak sebagai pembantu utama pimpinan eksekutif. Brian T. Shankman adalah direktur strategis urusan nasional, berfokus pada penggalangan dana nasional dan pengembangan donor. Penunjukannya mengikuti karier 30 tahun di AIPAC, menegaskan penekanan pada kesinambungan internal.
Profil-profil ini menegaskan bahwa pengaruh berkelanjutan AIPAC ditopang bukan hanya oleh advokasi kebijakan, tetapi juga manajemen keuangan yang disiplin, administrasi internal, serta pembinaan sistematis jaringan donor yang membiayai aktivitas politiknya.
Strategi hukum dan pengawasan tata kelola
Integrasi penasihat hukum dengan strategi politik dan operasional tercermin pada Philip S. Friedman, yang merangkap sebagai penasihat hukum umum dan direktur operasi politik AIPAC. Masa jabatannya yang panjang menempatkannya di persimpangan kepatuhan hukum dan advokasi politik. Ia terlibat membela aktivitas AIPAC dan upaya politik menentang kebijakan seperti kesepakatan nuklir Iran, menunjukkan bagaimana strategi hukum tertanam dalam misi politik organisasi.
Figur lain yang sentral dalam tata kelola adalah Howard Kohr, yang hampir tiga dekade menjabat CEO, bertepatan dengan pertumbuhan signifikan anggaran, staf, dan jangkauan nasional AIPAC. Setelah meninggalkan jabatan eksekutif, Kohr beralih menjadi anggota dewan.
Kehadiran figur-figur ini menguatkan temuan inti DAWN: bimbingan hukum, strategi politik, dan pengelolaan institusional jangka panjang saling terjalin erat dalam struktur kepemimpinan AIPAC, membentuk kapasitas operasional dan pengaruhnya yang bertahan lama.
Dewan direksi: pertemuan berbagai pengaruh
Proyek DAWN memprofilkan sejumlah anggota dewan AIPAC, menggambarkan pertemuan keahlian profesional, kapasitas donor, dan konektivitas politik yang menopang tata kelola organisasi lobi Zionis tersebut. Mark Rubin, sekretaris dan bendahara, adalah eksekutif properti dengan kontribusi politik lintas partai yang selaras dengan tujuan kebijakan AIPAC dan, secara ekstensi, kepentingan rezim Israel.
Michael Tuchin, mantan presiden AIPAC dan pengacara kepailitan terkemuka, digambarkan sebagai perantara kunci antara donor tingkat tinggi dan pejabat rezim Israel. Alan Franco, anggota dewan dari Louisiana, terkait kontribusi politik signifikan dan hubungan dengan lembaga pemikir yang berfokus pada kebijakan militer dan regional Israel.
Anggota dewan lain, Alan Levow, juga menjabat wakil presiden American Israel Education Foundation (AIEF), sayap amal AIPAC yang membiayai perjalanan edukasi bagi anggota Kongres. Peran ganda ini mengaitkan struktur tata kelola AIPAC dengan aktivitas edukasi dan penjangkauannya.
Secara keseluruhan, profil-profil ini menunjukkan dewan yang tidak hanya memberikan pengawasan formal, tetapi juga akses ke jejaring pengaruh politik, filantropi, dan dukungan finansial.
“Jaringan dari berbagai jaringan” yang saling terhubung
Salah satu temuan utama DAWN adalah tumpang tindih peran kepemimpinan lintas organisasi dalam ekosistem advokasi pro-Israel. Struktur ini digambarkan sebagai “jaringan dari berbagai jaringan”, di mana direktur dan pejabat AIPAC juga memegang posisi kepemimpinan di institusi berpengaruh lain, membentuk jejaring koordinasi dan pandangan strategis bersama.
Peran ganda Betsy Berns Korn di AIPAC dan Conference of Presidents menjadi contoh menonjol. Keterkaitan lain mencakup posisi Harriet Schleifer di Washington Institute for Near East Policy (WINEP) dan American Jewish Committee (AJC), serta Michael Kassen sebagai wali di Hudson Institute. Pemetaan ini menunjukkan sekelompok individu terpusat yang berpotensi memperbesar dampak kolektif terhadap perdebatan kebijakan AS.
Kerangka hukum akuntabilitas fidusia
Setiap profil memuat bagian khusus mengenai akuntabilitas hukum, berlandaskan persyaratan hukum nirlaba. DAWN merinci kewajiban fidusia kehati-hatian, loyalitas, dan kepatuhan yang dibebankan kepada anggota dewan dan pejabat berdasarkan hukum Washington, DC.
Proyek ini menegaskan perbedaan hukum penting: meski direktur dapat menikmati perlindungan tanggung jawab tertentu, pejabat dengan kewenangan diskresioner tidak selalu memperoleh perlindungan otomatis yang sama, sehingga berpotensi menghadapi tanggung jawab pribadi atas kelalaian pengawasan atau pelanggaran kewajiban. Dengan merujuk preseden hukum, inisiatif ini menekankan bahwa peran kepemimpinan tersebut memikul kewajiban hukum yang substansial.
Reaksi publik atas pengungkapan
Inisiatif The Faces of AIPAC disambut positif oleh pegiat HAM, kampanye pro-transparansi, dan para pengkritik kebijakan luar negeri AS saat ini, yang menyebutnya sebagai alat penting akuntabilitas demokratis. Namun, proyek ini juga menuai kecaman keras dari organisasi pro-Israel mapan, seperti NGO Monitor, yang menyebutnya “melampaui garis merah berbahaya”.
Mereka berargumen pemprofilan ini dapat mengekspos individu pada pelecehan atau kekerasan, dan beberapa melaporkan proyek tersebut ke otoritas keamanan AS. Reaksi ini menegaskan tingginya taruhannya. DAWN memposisikan proyek ini sebagai respons atas aktivitas politik AIPAC, termasuk belanja elektoral yang belum pernah terjadi sebelumnya dan advokasi bantuan militer AS tanpa syarat.
Model baru advokasi transparansi
Metodologi The Faces of AIPAC merepresentasikan model advokasi era digital. Alih-alih mengandalkan kebocoran rahasia, proyek ini menghimpun informasi publik yang tersebar dan teknis menjadi profil yang jelas dan mudah diakses. Basis data ini ditujukan bagi jurnalis, peneliti, dan publik untuk menelaah latar belakang, afiliasi, serta potensi konflik kepentingan para pengarah salah satu organisasi lobi terkuat di Washington.
Pertanyaan terbuka dan dampak potensial
Dampak akhir inisiatif ini masih belum pasti. Namun, dalam jangka pendek, proyek tersebut telah menempatkan identitas dan tanggung jawab formal kepemimpinan AIPAC ke ruang publik. Dalam jangka panjang, pengamat mempertanyakan apakah visibilitas ini akan memengaruhi konteks politik AIPAC—mulai dari perdebatan legislatif tentang transparansi lobi dan nirlaba hingga pertimbangan individu yang menjabat.
Secara lebih luas, proyek ini mengajukan pertanyaan normatif tentang tingkat keterbukaan yang layak diharapkan dari organisasi politik nirlaba yang kuat dalam sistem Amerika. Dengan merakit informasi ini secara teliti, DAWN mengajukan tantangan implisit: bahwa dalam masyarakat demokratis, individu yang mengarahkan organisasi dengan belanja ratusan juta dolar untuk memengaruhi kebijakan luar negeri semestinya dikenal oleh publik yang kepentingannya mereka bentuk.
Oleh Ivan Kesic