Beirut, Purna Warta – Untuk keenam kalinya dalam sejarah Lebanon, Beirut kembali menjajaki periode tanpa Presiden. Satu peristiwa yang menjadikan pemerintahan berputar dengan keterbatasan kekuasaan.
Sejak hari Selasa, 1/11, Lebanon mengarungi pemerintahan tanpa Presiden. Periode 6 tahun kepresidenan Michel Aoun telah berakhir sehingga meninggalkan Istana Baabda pada hari Senin, 31/10, sementara anggota Parlemen belum sepakat memilih suksesornya.
Baca Juga : Kebanyakan Orang Amerika Tidak Percayai Media
4 pertemuan Parlemen tidak mampu menunjuk satu Presiden. Pada konferensi terakhir hari Senin, ada 110 dari 128 anggota Parlemen yang hadir dan tidak ada satupun dari kandidat yang sukses menarik suara cukup. Dalam pemungutan suara ini, Michel Moawad berhasil mendapatkan 39 suara dan Esham Khalifa meraih 10 suara. Sementara ada 61 suara yang tidak sah.
Selasa, 25 Mei 2014, Michel Suleiman meninggalkan Istana kepresidenan pasca 6 tahun memimpin. Kemudian rakyat Lebanon menunggu hingga 2 tahun setengah untuk memiliki Presiden baru. Dalam 46 pertemuan yang dibentuk Parlemen untuk pemilihan, secara sengaja para anggota Parlemen tidak hadir dalam konferensi sehingga hadirin tidak sampai pada batas syarat. Hingga akhirnya, pada 31 Oktober 2016, Michel Aoun terpilih menjadi Presiden. Dua tahun setengah itu adalah tahun politik paling buruk dalam sejarah Beirut dan banyak proyek yang mangkrak karena nir-Presiden. Bahkan tidak ada yang mau mengumpulkan sampah dan ibukota Beirut-pun menjadi gunung sampah.
Dan sekarang bangsa Lebanon khawatir periode itu kembali lagi dan para anggota Parlemen tidak mampu mencapai kebulatan suara demi memilih seorang Presiden.
Krisis politik Lebanon sudah mengakar sejak pendiriannya di tangan Prancis pada bulan September 1920, bahkan resolusi Taif, 22 Oktober 1989, tidak mampu mengakhiri krisis, bahkan memukul sistem pembagian perkabilahan pemerintahan.
Baca Juga : Biden Peringatkan Partai Republik, Amerika Bisa Berjalan Menuju Kekacauan
Perlu diketahui bahwa sejak resolusi Taif sampai detik ini, tidak ada sejarah yang mencatat pemilihan Presiden tepat waktu. Setiap kali mereka harus memperpanjang waktu dan negara-pun kosong Presiden.
Krisis dan jalan buntu politik Lebanon memiliki akar sejarah dan politik. Secara umum, kelemahan pembangunan nasionalisme, perkabilahan di samping sistem Parlemen dan intervensi asing menjadi faktor-faktor nolnya rule of law di Beirut. Persaingan tidak berjalan di jalan biasanya, bahkan jalan keluar didasari pada pembagian antar kelompok dan supresi asing.
Berdasarkan UUD Lebanon, jangka kepresidenan Lebanon adalah 6 tahun. Dan tidak ada satupun pihak yang akan terpilih pasca periode ini, kecuali melewati 6 tahun setelahnya.
Kursi kepresidenan meskipun tidak memiliki kuasa seperti kuasa sebelum resolusi Taif, namun masih memiliki beberapa tugas, yang tanpa peranannya, akan ada banyak kerja kenegaraan yang terhenti. Berasaskan UUD Lebanon, sebelum terpilih Presiden baru, pemerintahan juga tidak akan bisa dibentuk. Menurut sumber, kesepakatan Saad Hariri akan kepresidenan Michel Aoun pada tahun 2016 kemarin, itu dikarenakan tidak bisanya Saad melewatkan janji ke-Perdana Menterian-nya. Karena alasan inilah, di depan media putra Rafic Hariri itu mendeklarasikan dukungannya kepada kepemimpinan Michel Aoun.
Diprediksikan bahwa nir kepresidenan kali ini lebih didasarkan pada perselisihan opsi Perdana Menteri depan Lebanon. Hal ini juga pernah menjadi salah satu alasan ketiadaan Presiden pada periode sebelumnya. Namun demikian, situasi ini tidak akan lama berlanjut seperti masa sebelumnya. Semua kelompok dan partai sepakat untuk memilih Presiden secepat mungkin dan pemerintahan baru akan dibentuk pasca Pemilu Mei depan. Dari sisi ini, diharapkan jalan buntu ini hanya akan berjangka beberapa bulan saja.
Baca Juga : Biden Peringatkan Partai Republik, Amerika Bisa Berjalan Menuju Kekacauan
Detik ini, Lebanon tidak memiliki Presiden. Pemerintah masih terus berjalan. Pemerintahan Najib Mikati akan menjalankan Kabinet yang hanya memiliki gerak kuasa terbatas. Diprediksikan bahwa selama sistem pembagian kekuasaan masih dilandaskan pada pembagian kabilah, Lebanon akan tetap seperti ini.
Berasaskan resolusi Taif, kepresidenan Lebanon masih tetap dipegang oleh poros Kristen, meskipun dengan kekuatan terbatas. Michel Aoun adalah pihak yang condong ke poros 8 Maret (Hizbullah dan sekutunya) dan mampu menjaga stabilitas pemerintahan meskipun masalah datang silih berganti, mulai dari pengunduran pemerintah dan instabilitas situasi pasca ledakan pelabuhan Beirut dan lainnya.
Tanpa diragukan lagi, sukses terbesar kepresidenan Michel Aoun di periode ini adalah keberhasilannya mengakhiri krisis perbatasan maritim dengan Israel via mediasi Amerika Serikat. Kesepaktan yang melepaskan belenggu tangan Lebanon untuk eksploitasi sumber daya alam dan mengentas Beirut dari krisis ekonomi puluhan tahun.
Naim Qassem, Wakil Sayid Hasan Nasrullah, menyebut kesepakatan ini dengan pencurian poin tanpa peluncuran rudal, sedangkan Benjamin Netanyahu menyatakan, Israel bersimpuh menyerah di depan Hizbullah tanpa syarat apapun.