Purna Warta – Presiden Amerika Serikat akan mengadakan kunjungan ke Arab Saudi ditambah rencana pertemuan dengan Putra Mahkota, meskipun kembali menelan ludah yang keluar saat janji kampanye.
Titik pertama kunjungan yang dijadwalkan pada tanggal 14 Juni tersebut adalah Israel, yang berlanjut kemudian ke Arab Saudi. Kunjungan ini bisa disebut pengkhianatan akan janji kampanye Joe Biden yang bersiasat mengasingkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman karena teror Jamal Khashoggi dan pelanggaran HAM lainnya.
Pengumuman kunjungan ini disebarkan pasca Arab Saudi bersedia meningkatkan produksi minyak di tengah krisis energi Barat karena sanksi atas Rusia. OPEC Plus akan meningkatkan kapasitas produksinya hingga 648 ribu barel perhari.
Kunjungan Presiden Joe Biden ke Barat Asia akan memakan waktu 4 hari, sedari tanggal 13 Juni. Di Jeddah, direncanakan pertemuan dengan Mohammed bin Salman, Putra Mahkota Saudi. Dalam kampanyenya, Joe Biden telah berjanji untuk tidak menjalin hubungan dengan Bin Salman, namun sekarang pertemuan akan dilakukan.
Februari 2021, pemerintahan Biden dalam pernyataannya menegaskan bahwa pembunuhan keji Jamal Khashoggi, jurnalis oposisi Saudi sekaligus wartawan Washington Post, pada tahun 2018 di Gedung Konsulat Saudi di Turki, dilakukan sepengetahuan MBS. Namun demikian, Washington masih enggan menjatuhkan sanksi ke Bin Salman berdasarkan Magnitsky act. Jadi tidak ada kebijakan berarti dalam menghukum teror ini.
Sebelum kunjungan ini diumumkan oleh pemerintah Gedung Putih, CNN mengutip dari beberapa petinggi AS dan melaporkan bahwa Washington siap merekonstruksi kerja samanya dengan Arab Saudi dan melupakan berkas teror Jamal Khashoggi.
Sementara banyak laporan yang menjelaskan kunjungan Biden ini sebagai salah satu upaya untuk mengontrol harga energi dan inflasi di AS yang telah memukul nama baik Presiden beserta konco-konconya.
“Sebenarnya ini konferensi yang lebih besar yang dijamu oleh Arab Saudi. Inilah alasan kunjunganku dan berkaitan erat dengan keamanan nasional mereka -Israel-. Yang jelas saya memiliki rencana. Berkaitan dengan masalah yang lebih besar dari harga energi,” jelas Presiden Joe Biden sambil mengisyaratkan konferensi dengan 6 anggota Dewan Kerja Sama Teluk Persia di kota Jeddah.
Karine Jean-Pierre, Jubir Gedung Putih, menjelaskan, “Penting untuk saya tegaskan bahwa relasi dengan Arab Saudi akan diformat ulang. Kami tidak berupaya untuk melemahkannya. Namun masalah HAM dan dialog HAM merupakan satu hal yang ditegaskan oleh Presiden dengan semua pemimpin negara. Presiden berencana untuk melakukan hal ini.”
Mengenai perang 8 tahun Yaman, Karine mengutarakan, “Presiden akan membahas banyak masalah, termasuk hubungan bilateral, Kawasan dan dunia, yang mencakup pula dukungan akan gencatan senjata dengan negosiasi PBB di Yaman.”
Minggu lalu, beberapa Legislatif senior Demokrat melalui sebuah surat menuntut Joe Biden untuk memperbaiki relasi dengan Saudi dan meyakinkan bahwa hubungan ini akan menguntungkan kepentingan AS.
Relasi AS-Saudi tahun kemarin semakin kompleks. Riyadh menolak tuntutan Gedung Putih untuk meningkatkan produksi minyak di tengah menjulangnya harga emas hitam. Tapi akhir-akhir ini, Saudi bersedia meningkatkan jumlah produksinya dalam dua bulan ke depan.
Dengan demikian, di tengah upaya AS untuk memanipulasi kunjungan ini demi menggugurkan dampak sanksi atas Rusia, mengontrol inflasi AS dan krisis energi Barat, para aktivis HAM telah memperingatkan bahwa kunjungan ini, jika dilakukan tanpa penegasan akan HAM, akan menyampaikan pesan kepada petinggi Riyadh bahwa tidak ada jerat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Hala Al-Dosari, Aktivis HAM Saudi mukim AS, kepada Associated Press menyatakan, “Keputusan Biden untuk bertemu dengan Bin Salman merupakan satu pengkhianatan.”
“Kunjungan Biden ke Palestina Pendudukan akan menutup kasus penembakan Shereen Abu Aqleh, Jurnalis Palestina, yang menurut penyelidikan dibunuh oleh Israel,” tambahnya.
Al-Dosari menuduh Joe Biden yang lebih memprioritaskan kepentingan urgen seperti minyak dan dukungan Israel.
Ilhan Omar, Wakil Kongres AS, pekan lalu kepada Middle East Eye menegaskan, “Satu-satunya cara agar Biden menepati janjinya adalah menulis Saudi dalam buku kejahatan HAM.”
“Arab Saudi adalah salah satu penjahat HAM yang paling buruk di dunia. Mereka telah mengaplikasikan perbudakan modern. Menghancurkan hak perempuan, menyiksa oposisi dan membunuh. Menghancurkan badan-badan demokrasi dan penanggung jawab krisis kemanusiaan Yaman,” tambahnya.
13 organisasi HAM menulis surat kepada Presiden AS dengan memperingatkan, “Upaya AS untuk memperbaiki hubungan dengan Arab Saudi tanpa penegasan pasti akan prioritas HAM, bukan hanya mengkhianati janji kampanye Anda, tetapi akan memberikan Putra Mahkota Saudi keberanian untuk melanggar HAM internasional dan hukum kemanusiaan ke depannya.”
Sementara sebagian pakar energi meragukan upaya OPEC untuk meningkatkan produksi minyak demi menurunkan harga energi.