Purna Warta – Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Keamanan Israel, Yoav Gallant, atas kejahatan perang, yang ternyata justru membongkar kemunafikan dan rapuhnya Uni Eropa dalam mendukung keputusan ICC.
Josep Borrell, Wakil Presiden Uni Eropa, menegaskan bahwa keputusan ICC mengikat seluruh negara anggota, tetapi kenyataannya, implementasi di lapangan penuh dengan standar ganda.
Baca Juga : Masuknya Teroris ke Suriah Kompensasi Kekalahan Rezim Zionis
Jerman dan Prancis menjadi contoh nyata. Berlin berdalih bahwa surat perintah ICC tidak cukup untuk memfasilitasi penangkapan. Sikap ini mencerminkan ketidakseriusan Jerman dalam menghadapi kejahatan perang Israel di Palestina, meskipun sebelumnya sangat vokal mendukung penegakan hukum internasional terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Begitu pula dengan Prancis, yang menggunakan alasan “komplikasi hukum” untuk menghindari implementasi surat perintah jika Netanyahu memasuki wilayahnya.
Sebaliknya, negara seperti Spanyol menunjukkan dukungan konsisten terhadap ICC, menyerukan keadilan bagi rakyat Palestina, dan mengakui negara Palestina. Spanyol juga mendukung kasus di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait kejahatan perang Israel. Hal ini kontras dengan Jerman yang malah meningkatkan ekspor senjata ke Israel.
Ketidaksepahaman Uni Eropa terhadap mandat ICC memperlihatkan standar ganda yang mencolok. Banyak negara Eropa, termasuk Prancis, Jerman, dan Inggris, memilih untuk melindungi kepentingan Israel dibanding menegakkan hukum internasional. Bahkan, dalam pertemuan G7 baru-baru ini, mereka sepakat untuk tidak menyebutkan surat perintah ICC, menunjukkan keberpihakan terhadap Washington dan mengabaikan keadilan bagi Palestina.
Baca Juga : Terorisme yang Direkayasa Israel di Aleppo Tunjukkan Peran Penting Suriah dalam Poros Perlawanan
Hal ini mempertegas bahwa banyak negara Uni Eropa lebih memilih mendukung kejahatan perang Israel daripada memenuhi komitmen mereka terhadap ICC, hak asasi manusia, dan perlindungan warga sipil Palestina. [TH]