Tehran, Purna Warta – Ratu Elizabeth II adalah pewaris kejahatan warisan kejam Kerajaan Inggris, yang pernah digambarkan sebagai “kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam.” Melalui kejahatan pemerintahan kolonial mereka, dia dan leluhurnya menimbulkan penderitaan yang menyiksa bagi jutaan orang di seluruh dunia.
Pemerintahan panjang Elizabeth II berlangsung selama tujuh dekade, di mana kolonialisme Inggris yang gelap dan kejam bermetamorfosis menjadi “neokolonialisme” yang kurang terlihat, menandai berakhirnya Pax Britannica.
Baca Juga : Skotlandia Adakan Protes Anti-Monarki Baru Di Ibu Kota Edinburgh
Namun demikian, perusahaan-perusahaan Inggris, seperti perusahaan energi raksasa Inggris (BP), terus menjarah kekayaan nasional banyak negara, yaitu Iran, dengan memasang rezim boneka.
Dalam artikel ini, kita akan membaca dengan teliti tujuh dekade kejahatan menjijikkan yang dilakukan oleh pemerintah Ratu Inggris Elizabeth II terhadap bangsa Iran.
I. Kudeta 1953 dan peran Inggris
Penobatan Elizabeth II berlangsung pada 2 Juni 1953, di Westminster Abbey di London. Selama tahun itu, Dr. Mossadegh, Perdana Menteri Iran yang terpilih secara demokratis dan seorang patriot yang setia, menasionalisasi industri minyak Iran.
Winston Churchill sangat ingin menyelamatkan kepentingan minyak Inggris ilegal di Iran selatan karena negosiasi dengan Mossadegh mencapai titik buntu. Presiden Eisenhower juga takut akan perambahan Soviet yang semakin besar di Iran melalui Partai Tudeh yang komunis. London dan Washington putus asa untuk membujuk Mohammad Reza Shah Pahlavi agar tidak melarikan diri dari negara itu. Namun, Shah, semua kecuali sosok boneka, sudah mengemasi tasnya.
Sementara itu, CIA dan intelijen Inggris MI6 mulai mengatur kudeta terhadap Mossadegh, dengan kode nama “Operasi Ajax”.
Sementara itu, BBC mempelopori kampanye propaganda Inggris, menyiarkan go-code “Ini London, Radio BBC, ini tepat tengah malam,” menandakan lampu hijau untuk upaya kudeta.
Awalnya, kudeta tersendat, dan Shah melarikan diri ke Irak. Namun, setelah pengasingan singkat di Roma, agen CIA, yang dipimpin oleh Kermit Roosevelt Jr., cucu mantan Presiden AS Theodore Roosevelt, menghujani preman Tehran dan perwira tentara pengkhianat untuk merebut kantor-kantor penting pemerintah dan akhirnya menahan orang-orang yang dihormati, termasuk Perdana Menteri.
Kudeta terkenal Anglo-Amerika 1953 tetap menjadi luka terbuka karena melampaui tirani dan kediktatoran despotik Shah hingga revolusi Islam 1979.
Baca Juga : Arab Saudi Berikan Hukuman Penjara 50 Tahun Pada Anggota Suku Karena Tolak Pemindahan
II. “The Fourteenth Province”: Peran pemerintah Inggris dalam memisahkan Bahrain dari Iran
Setelah Perang Dunia II, Inggris berada dalam situasi yang sangat genting karena kekuatan ekonomi dan militernya sangat hancur, dan meninggalkan negara itu dalam posisi yang sangat rentan.
Oleh karena itu, pemerintah Inggris dengan enggan mengadopsi strategi pada 1960-an-70-an untuk menarik pasukan militer Inggris dari wilayah timur Terusan Suez, yang termasuk pulau Bahrain yang diduduki Inggris di Iran.
Namun, 10 Downing Street tidak ingin menyerahkan Bahrain ke Iran karena dapat berfungsi sebagai basis intervensi Inggris di masa depan di Teluk Persia yang strategis. Inggris dengan tepat meramalkan kepentingan strategis Bahrain, karena hari ini, pulau Teluk Persia adalah rumah bagi Armada Angkatan Laut Kelima AS.
“Beberapa perjanjian, termasuk Turkmenchay, Akhal, dan Paris, telah berpisah dari negara Iran selama lebih dari 150 tahun. Namun, sekarang ada perbedaan. Parlemen Iran sendiri meratifikasi perjanjian ini. Menurut semua dokumen sejarah, Bahrain adalah bagian integral dari Iran sejak era Achaemenid,” Dalam sambutan Mohsen Pezeshkpour, seorang anggota parlemen Iran, dengan suara gemetar, mengecam pemerintah Iran karena tunduk pada tuntutan Inggris untuk memberikan kemerdekaan kepada Bahrain.
Menurut duta besar Inggris di Tehran, Sir Denis Wrightt, hambatan paling menonjol bagi kemerdekaan Bahrain adalah oposisi publik Iran. Dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi surat kabar Ettela’at, Senator Abbas Masoudi, Wrightt mengatakan, “Saya percaya rintangan paling penting adalah meyakinkan publik bahwa Bahrain bukanlah aset berharga bagi Iran.”
Akhirnya, sebuah referendum kemerdekaan palsu diadakan di Bahrain pada tahun 1970, hasil yang meragukan menunjukkan bahwa mayoritas pemilih mendukung kemerdekaan dari Iran.
Di bawah paksaan Inggris, pada Mei 1970, Shah, dengan sikap demokratis palsu, melepaskan klaim historis Iran atas Bahrain. Iran menganggap pengabaian kedaulatan Iran atas provinsi Iran yang dihuni oleh mayoritas Syiah berbahasa Arab sebagai pengkhianatan yang tak termaafkan.
Menurut SAVAK, polisi rahasia Shah, Amir-Abbas Hoveyda, Perdana Menteri Iran saat itu, yang bertindak lebih seperti kepala pelayan kerajaan yang patuh daripada seorang Perdana Menteri, berusaha untuk membenarkan pengkhianatan tuannya dengan mengatakan, “Bahrain adalah putri kami. Dia tumbuh dewasa dan menikah, dan kami akan mendukungnya.”
Baca Juga : Herzog Akan Wakili Israel Saat Pemakaman Ratu Elizabeth II
III. Pengepungan kedutaan Iran di London dan tanggapan Inggris yang mencurigakan
Dua puluh enam diplomat dan warga sipil Iran disandera oleh enam teroris bersenjata yang menyerbu kedutaan Iran di London pada 30 April 1980, hanya beberapa hari setelah bencana Amerika Serikat selama “Operasi Eagle Claw” di gurun Tabas Iran.
Orang-orang bersenjata itu berafiliasi dengan organisasi teroris, “Front Revolusioner Demokratik untuk Pembebasan Arabistan (DRFLA),” yang berjanji setia kepada rezim Ba’athist Saddam Irak.
Tuntutan para penyerang adalah membagi Provinsi Khuzestan Iran dan membebaskan 91 teroris yang dipenjara.
Menyusul kegagalan para teroris untuk memenuhi tuntutan mereka, Abbas Lavasani, seorang pegawai muda kedutaan, menjadi korban pertama para teroris. Samadzadeh, diplomat Iran lainnya, yang terluka parah, dan tewas karena kelalaian otoritas Inggris dalam membawanya ke rumah sakit.
Ketika Pasukan Khusus Inggris menyerbu gedung kedutaan, mereka langsung menembak dan membunuh semua teroris yang telah meletakkan senjata mereka dan menyerah. Kuasa usaha kedutaan pada saat itu, Dr. Gholam Ali Afrouz, yang menyaksikan kejadian tragis itu, menyatakan bahwa polisi Inggris membunuh para teroris dengan sengaja agar petunjuk-petunjuk kerja sama Inggris atau konspirasi di balik layar tetap terkubur.
Baca Juga : [FOTO] – Arakan Peti Ratu Elizabeth Mengarungi Lautan Manusia di Skotlandia
IV. Rahasia kotor Inggris: Melengkapi Saddam Hussein dengan senjata kimia
Pada tahun 1985, setelah perang Iran-Irak, Inggris diam-diam membangun pabrik kimia senilai £14 juta, yang digunakan Saddam untuk mengembangkan gudang senjatanya yang tidak konvensional.
Terletak 80 kilometer dari Baghdad dan dekat bandara Habbaniya, kompleks Falluja 2 memproduksi mustard dan gas saraf. Selain meracuni ratusan tentara Iran dengan gas, Saddam Hussein menggunakan senjata kimia buatan Inggris untuk melawan lawan-lawan Kurdinya, dan pembantaian Halabja menjadi sejarah yang paling mengerikan.
Margaret Thatcher, “Wanita Besi,” menginstruksikan menteri perdagangan Inggris saat itu, Paul Channon, untuk menyembunyikan transaksi pabrik klorin dengan Baghdad secara hati-hati karena takut akan adanya reaksi kemarahan publik.
Richard Luce, menteri Kantor Luar Negeri, dengan keras memohon bahwa perjanjian itu akan menodai reputasi internasional Inggris jika berita itu bocor.
Namun, di bawah strategi Thatcher untuk mendukung rezim Irak, Channon, yang dianugerahi gelar “Lord Kelvedon” oleh Ratu Elizabeth II, mencela para pengkritiknya bahwa membatalkan kesepakatan akan membahayakan peluang komersial Inggris di Irak.
Rezim Ba’athist menerima bantuan militer lebih lanjut dari Inggris. IMS, sebuah Perusahaan milik Kementerian Pertahanan Inggris, disetujui pada tahun 1982 untuk merombak tank Chieftain buatan Inggris yang dibeli Iran dari Inggris sebelum revolusi 1979 dan seluruhnya dibayar di muka, tetapi London menyerahkan tank-tank modern Inggris itu kepada rezim Irak.
Baca Juga : PR Mary Elizabeth Truss di Kursi Perdana Menteri Inggris
V. Peran Inggris dalam kekacauan pasca-pemilu 2009
Beberapa bulan sebelum pemilihan presiden 2009, BBC melancarkan serangan psikologis, mengoceh tentang kemungkinan kecurangan suara di Iran, menyiapkan panggung untuk revolusi beludru. Sekitar 85% pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara dalam pemilihan presiden 2009, jumlah pemilih yang signifikan dipuji sebagai kemenangan demokrasi yang dicapai oleh bangsa Iran.
Namun, tuduhan palsu dan tidak berdasar tentang kerusakan hasil resmi memicu gelombang ketidakstabilan di seluruh Iran.
Tehran menyalahkan staf kedutaan Inggris khususnya karena bertindak sebagai agen provokator. Sementara itu, aparat keamanan Iran menahan sembilan karyawan lokal Kedutaan Besar Inggris di Tehran yang telah mendorong orang untuk menyulut kerusuhan dan merusak fasilitas umum.
Setelah kerusuhan 2009, sejumlah warga yang tidak bersalah dibunuh oleh teroris anti-Iran dari Organisasi Mujahidin-e-Khalq (MKO) dalam plot yang direncanakan untuk menyediakan serangkaian berita bom untuk BBC dan media barat lainnya.
Pada 19 Juni 2009, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei menyebut pemerintah Inggris sebagai kekuatan Barat yang paling “jahat”, dan menuduh London telah mengerahkan mata-mata ke Iran untuk menimbulkan ketegangan dan kerusuhan serta menabur perselisihan sebelum pemilihan.
Baca Juga : Ratu Elizabeth dan Warisan Tercela Kolonialisme Inggris
Kesimpulan
Banyak yang secara naif berpendapat bahwa Ratu Elizabeth II hanya memiliki peran seremonial. Namun, mengingat simbolisme besarnya sebagai kepala negara, siapa lagi yang harus disalahkan atas kejahatan pemerintah Inggris terhadap Iran selain Ratu Elizabeth II?
Warisan kelam Ratu Elizabeth akan bertahan meskipun upaya terus-menerus sejarawan Inggris untuk menutupi masa lalu menjijikkan negara mereka di Iran.
Meskipun Raja Charles III dapat memberi penghormatan kepada “Mama tersayang”, tetapi seperti yang dikatakan Hamlet, “roh yang telah saya lihat / Mungkin iblis, dan iblis memiliki kekuatan / T’ mengambil bentuk yang menyenangkan.”
Arvin Qaemian adalah seorang analis politik yang berbasis di Tehran.