Purna Warta – Pada tahun 2011, Presiden Barack Obama menyatakan bahwa telah tiba saatnya AS meninggalkan perang di Irak dan Afghanistan dan “beralih fokus” ke Asia untuk melawan kebangkitan China. Lima belas tahun kemudian, Amerika masih terlibat perang di Timur Tengah dan bahkan telah menarik aset militer mereka dari Asia-Pasifik demi menghadapi ancaman Iran.
Tuntutan perang Iran menyebabkan Presiden Donald Trump menunda perjalanannya ke China selama beberapa minggu. Hal ini memperdalam kekhawatiran bahwa Amerika kembali lagi berkemelut di Timur Tengah mengabaikan kepentingan strategisnya di Asia, di mana Beijing sedang berusaha menggeser posisi AS sebagai pemimpin regional.
Orang-orang yang skeptis terhadap keterlibatan Amerika di Timur Tengah mengatakan bahwa perang tersebut menghalangi Trump untuk mempersiapkan diri menyusul pertemuan tingkat tinggi dengan pemimpin China, Xi Jinping bulan depan disaat kepentingan ekonomi dipertaruhkan.
“Ini benar-benar waktu yang tidak tepat bagi AS untuk kembali lagi terseret ke dalam kon flik Timur Tengah” kata Danny Russel, seorang peneliti terkemuka di Asia Society Policy Institute. “Penyeimbangan kembali ke Asia sangatlah relevan bagi kepentingan nasional Amerika, namun hal ini dirusak oleh banyak Keputusan-keputusan yang tidak tepat.”
Sebagian lain membela pendekatan presiden dengan alasan bahwa langkah-langkah tegas yang diambilnya, termasuk di Venezuela dan Iran adalah berfungsi untuk melawan China secara global.
“Beijing adalah sponsor utama bagi musuh-musuh yang dihadapi Presiden Trump dan baiknya supaya hal ini dilakukan,” kata Matt Pottinger, yang menjabat sebagai wakil penasihat keamanan nasional di pemerintahan Trump pertama.
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte juga mengatakan konflik mungkin tidak terbatas pada satu teater saja, ia meyakini bahwa China bisa saja meminta “mitra juniornya” untuk mengalihkan perhatian AS jika mengambil Tindakan berkenaan dengan Taiwan.
“Kemungkinan besar tidak terbatas di Indo-Pasifik saja,” kata Rutte, berbicara pada hari Kamis di Institut Ronald Reagan di Washington. “Ini akan menjadi isu multi-teater.”
Senator Jeanne Shaheen, Demokrat terkemuka di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, baru-baru ini memimpin kelompok senator bipartisan ke Taiwan, Jepang dan Korea Selatan, di mana mereka mendengar kekhawatiran tentang dampak perang terhadap biaya energi dan tentang perginya aset militer AS dari Korea Selatan dan unit Marinir respons cepat dari Jepang.
Ia berusaha meyakinkan mereka tentang komitmen AS untuk mencegah konflik di Asia dan memperkuat stabilitas regional.
“Kegagalan bukanlah pilihan,” kata Shaheen kepada Associated Press setelah kembali dari Asia. “Kita tahu bahwa China telah menyatakan niat untuk merebut Taiwan dengan kekerasan jika perlu dan mereka memiliki jadwal yang dimajukan. Kita tahu bahwa apa yang terjadi di Eropa, dalam perang di Ukraina, di Timur Tengah memengaruhi perhitungan tersebut.”
Kurt Campbell, yang menjabat sebagai wakil menteri luar negeri di pemerintahan Biden, mengatakan dia khawatir bahwa kemampuan militer yang telah dikumpulkan AS sedikit demi sedikit di kawasan Indo-Pasifik bisa jadi tidak akan kembali sepenuhnya bahkan usai perang dengan Iran.
Semakin lama konflik berlangsung, semakin banyak sumber daya dan fokus yang dialihkan dari Asia, kata Zack Cooper, seorang peneliti senior di American Enterprise Institute. Ia menambahkan bahwa penjualan senjata di masa depan ke kawasan itu juga akan terdampak.
“Amerika Serikat telah menghabiskan sebagian besar amunisi di Timur Tengah dan harus mempertahankan kehadiran pasukan di sana, yang mana sebagian dipanggil dari Asia,” kata Cooper. “Sementara itu, kebijaksanaan Xi Jinping dalam mempersiapkan ekonomi ‘masa perang’ dengan menimbun dan menambahkan sumber energi alternatif telah terbukti bermanfaat.”
Shaheen mengatakan industri pertahanan AS akan menghadapi kesulitan memenuhi permintaan mengisi kembali persediaan senjata. “Kami sedang mengerjakan sejumlah strategi untuk memperbaikinya, tetapi saat ini, tenggat waktu pengiriman senjata semakin tertunda,” katanya.
Strategi penyeimbangan Obama di Asia mencerminkan bahwa AS harus menjadi pemain di Pasifik untuk memastikan kekuasaan AS dalam menghadapi meningkatnya pengaruh China.
“Setelah satu dekade kita dua kali mengalami perang yang merugikan baik darah maupun harta benda, Amerika Serikat mengalihkan perhatian ke potensi besar kawasan Asia-Pasifik,” kata Obama dalam pidatonya di Parlemen Australia. “Jadi jangan salah, gelombang perang sedang surut dan Amerika sedang menatap masa depan yang harus kita bangun.”
Namun strategi tersebut terhambat ketika usulan perjanjian perdagangan yang dikenal sebagai Kemitraan Trans-Pasifik dengan mitra regional utama AS gagal lolos di Senat AS. Setelah Trump pertama kali menjabat pada tahun 2017, ia menarik AS dari kemitraan tersebut dan melancarkan perang tarif dengan China.
Penerusnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, mempertahankan tarif Trump terhadap China dan memperketat kontrol ekspor teknologi canggih, sambil memperkuat aliansi regional untuk melawan Tiongkok.
Pada saat Trump meluncurkan strategi keamanan nasional pada akhir tahun 2025, strategi AS di Asia telah dipersempit menjadi strategi pencegahan di Selat Taiwan dan Rantai Pulau Pertama.
Dokumen keamanan nasional tersebut menyatakan bahwa mengamankan akses chip canggih, yang sebagian besar berasal dari Taiwan dan sangat dibutuhkan dimana-mana, adalah demi kepentingan ekonomi AS.
“Oleh karena itu, mencegah konflik Taiwan, dengan mempertahankan keunggulan militer, adalah prioritas,” kata dokumen tersebut. “Kita akan membangun militer yang mampu menolak agresi apapun di Rantai Pulau Pertama.”
Laporan tersebut menyatakan bahwa Timur Tengah seharusnya mendapat perhatian yang lebih sedikit: “Seiring pemerintahan ini mencabut atau melonggarkan kebijakan energi yang terbatas dan produksi energi Amerika meningkat, alasan Amerika untuk berfokus pada Timur Tengah akan memudar.”
Kemudian terjadilah perang Iran.