Purna Warta – Dunia warta Arab, Sabtu (25/9), melaporkan konferensi yang dihadiri lebih dari 300 pihak di wilayah Kurdi Irak, Erbil. Mereka menuntut normalisasi Irak-Israel.
Penjelasan Ketua al-Sahwa Irak
Sumber berita melaporkan bahwa Wissam al-Hardan, Ketua kelompok Sahwa al-Iraq atau juga biasa di sebut Sons of Iraq, mendukung normalisasi kerjasama dengan rezim Zionis. Hal ini menumbuhkan kritik dan protes pedas dari berbagai partai politik Irak. Pemerintah pusat Baghdad dan otoritas daerah Kurdi Irak menyatakan tidak bertanggung jawab atas konferensi ini dan mengecam pertemuan tersebut.
Al-Hardan tentang pandangannya ini menjelaskan bahwa dirinya hanya menuntut pemulangan kewarganegaraan yang dicabut dari sipil Irak beragama Yahudi. Al-Hardan menegaskan bahwa dia tidak berbicara mengenai normalisasi dengan Israel.
Dalam wawancara dengan Rudaw, Wissam al-Hardan menyatakan, “Konferensi ini diadakan atas undangan organisasi Perdamaian Internasional di Erbil. Banyak sosok-sosok dari berbagai provinsi dan aliran ikut serta dalam konferensi tersebut.”
“Dalam konferensi ini tidak dibahas normalisasi dengan Israel. Akan tetapi ada persoalan yang dipaparkan yaitu apakah Yahudi Irak bisa pulang ke negaranya?,” jelasnya.
“Kami selaku warga Irak setuju pemulangan warga Irak ke tanah airnya. Sementara keputusan tentang normalisasi kembali ke tangan pemerintah. Kami tidak memiliki permusuhan dengan orang-orang Irak yang dicabut kewarganegaraannya ataupun pihak yang disita hartanya. Kami mendukung perdamaian, keamanan stabilitas dan investasi,” tambahnya kepada Rudaw.
Irak dan rezim Zionis tidak memiliki hubungan diplomatik resmi apapun. Dari tahun 1948 dan eksistensi rezim Zionis di Palestina Pendudukan, Baghdad selalu memusuhi Tel Aviv.
Target Konferensi
Kemudian apa yang membuat konferensi kontroversial tersebut? Yang dilakukan Tel Aviv secara langsung adalah mendukung konferensi yang menjunjung normalisasi di Irak ini.
Yair Lapid, Menlu Israel, menyatakan, “Semenjak pemerintahan ini mengambil kekuasaan, target kami adalah mengembangkan luas resolusi Abraham (normalisasi),” tegasnya.
Sementara otoritas Kurdi Irak yaitu Erbil mengenai hal ini menjelaskan seluk-beluk di balik penyelenggaraan konferensi ini dan menyatakan, “Salah satu organisasi sosial sipil memilih beberapa sosok dari berbagai provinsi untuk mengadakan workshop di Erbil. Mereka membahas denifisi hidup bersama dan mengupas realisasi dasar-dasar federal di Irak di bawah UUD. Akan tetapi sangat disayangkan sekali, sebagian petinggi workshop tersebut manipulasi demi tujuan privasi dan mereka melanggar syarat penyelenggaraan workshop seperti ini.”
Arabi21 menuliskan sebuah catatan mengenai hal ini, “Konferensi Perdamaian dan Rujuk yang diselenggarakan pada hari Jumat di daerah otoritas Kurdi Irak, Erbil, telah membuat kontroversi, sebab di sana ada sosok-sosok dari berbagai provinsi serta Kabilah dan mereka diajak untuk normalisasi Baghdad-Tel Aviv secara transparans.”
Salah Satu Organisasi AS Sebagai Penaggungjawab
Arabi21 mengutip dari pihak koordinator konferensi dan melaporkan bahwa konferensi ini dikoordinasikan oleh satu organisasi AS bernama Center for Peace Communications.
Joseph Braude, Ketua pusat ini, dalam wawancara dengan media menjelaskan bahwa konferensi ini diramaikan oleh 300 pemuka Irak, Kurdi, Sunni dan Syiah dari 6 provinsi Baghdad, Nainawa, Salahuddin, al-Anbar, Diyala dan Babel.
Lalu, siapakah Joseph Braude? Ketua Center for Peace Communications adalah satu mahasiswa AS-Yahudi berdarah Irak yang aktif sebagai penasihat satu organisasi komunikasi dengan anggaran dari Emirat.
Joseph Braude adalah penasihat al-Mesbar Studies and Research Centre yang didirikan oleh Turki Aldakhil, Dubes Saudi di Emirat.
Joseph Braude adalah seorang jurnalis dan pakar urusan Timur Tengah yang mempelajari bahasa-bahasa Timur Dekat di universitas Yale Amerika dan pendidikan sejarah Arab dan Islam di universitas Princeton. Braude fasih dalam berbahasa Arab dan Persi serta tinggal dan belajar di banyak ibukota negara-negara Barat Asia.
Yang banyak tertinggal dalam laporan identitas Braude adalah Joseph Braude, yang kakeknya adalah seorang ruhani Yahudi di Irak, pernah ditangkap dibandara New York pada tahun 2003 karena membawa potongan benda peninggalan kuno curian dari museum irak. Dia diadili dan dipenjara pada tahun 2004. Hal ini sempat tranding pada zamannya.
Peran Jurnalis Suriah Pendukung Politik Emirat
Menurut penelusuran yang dilakukan Arabi21, salah satu pihak koordinator konferensi ini adalah Hayvi Bouzo, seorang jurnalis dan pembawa acara televisi AS-Suriah. Dia adalah salah satu pendukung keras perjanjian Abraham dan penyongsong setia Emirat serta politiknya. Hal ini terlihat jelas dalam cuitan-cuitan twiternya.
Hayvi Bouzo bekerja di media Suriah, Orient News, yang bercokol di Dubai dan berkali-kali menegaskan dukungannya atas normalisasi dengan rezim pembantai anak-anak. Dan sekarang, Hayvi bekerja di media sosial di bawah pengawasan organisasi asal Amerika terkait perdamaian.
Adapun MC konferensi ini adalah Sahar al-Tai yang dengan tegas mengatakan bahwa Irak seharusnya mengambil contoh Emirat untuk normalisasi.
Sahar al-Tai adalah seorang pejabat di Kementerian Kebudayaaan Irak. “Warga Israel adalah saudara dan saudari kami,” jelasnya.
“Para hadirin di konferensi ini menuntut untuk bergabung ke resolusi Abraham dengan Israel. Satu keputusan yang telah diambil oleh Emirat. Tidak akan ada satupun kekuatan yang bisa mencegah tuntutan kami ini,” tambahnya.
Di akhir konferensi, Sahar al-Tai mengungkapkan bahwa setelah konferensi ini, 7 komite akan dibangun, salah satunya komite ekonomi yang bertugas menciptakan hubungan dengan Emirat dan rezim Pendudukan.
Satu komite lagi, menurut penjelasan Sahar al-Tai, dibangun bertujuan untuk reformasi program pendidikan dan pelajaran di sekolah-sekolah di bawah program normalisasi. Satu komite lainnya bekerja untuk mengakhiri opini kejahatan normalisasi dengan Israel di Irak. Satu komite budaya dan seni juga akan dibangun dengan target menyebarkan perjanjian Abraham.
Setelah pernyataan Sahar al-Tai ini, Kementerian Kebudayaan Irak menyatakan tidak tahu menahu klaim pejabatnya. Kemenbud Irak menegaskan dukungan dan solidaritas dengan rakyat Palestina. Mereka mengecam konferensi ilegal di Erbil ini.