Sana’a, Purna Warta – Para Duta dan pakar Yaman meyakini bahwa Dewan Keamanan PBB diatur oleh negara-negara Barat dan kepentingan mereka berada di balik kontinuitas perang dan blokade. Karena dikte ini, perang, korban dan kejahatan di Yaman dianggap remeh dan receh.
Al-Masirah dalam salah satu analisanya mengupas tentang kerja Dewan Keamanan PBB dalam kasus Yaman, politik serta kebijakan Inggris dan semua anggota DK.
Baca Juga : Kenapa Mesir Harus Merangkul Iran?
Sebagai pendahuluan, al-Masirah dalam pengamatannya menulis, “Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan kepentingan internasionalnya terus mengajukan tawar-menawar dengan para musuh Yaman, bahkan tentang blokade yang telah mengurung. Berkas Sanaa adalah satu krisis besar kemanusiaan, tetapi anggota Dewan Keamanan menggunakan bahasa manajemen krisis ketika berbicara tentangnya.
Minggu lalu, menurut laporan al-Masirah, diadakan konferensi Dewan Keamanan untuk membahas Sanaa. Anggota permanen dan non-permanen DK PBB mendengar dengan cermat penjelasan Duta PBB untuk urusan kemanusiaan. Dalam dua pertemuan, para anggota DK PBB menuntut pembatasan tensi dan mencegah agar tidak meluap ke regional Timteng. Ini adalah salah satu tema yang membuat khawatir Inggris hingga membuatnya terus berupaya untuk memegang berkas Yaman.
Baca Juga : Tak Terima Foto Soleimani Dibakar, Massa Kashmir Unjuk Rasa
Abdul Ilah Hajar, Penasihat Ketua Dewan Tinggi Politik Yaman, dalam wawancaranya dengan al-Masirah terkait hal ini menyatakan, “Pertemuan bulanan Dewan Keamanan sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam upaya menutup fakta adu senjata di Yaman. Selain itu, perkembangan situasi Sanaa sekarang berada dalam pengaruh kebijakan DK, piagam PBB dan resolusi no. 2216. Blokade Yaman, pembantaian, penutupan bandara ibukota dan kebijakan-kebijakan seperti ini yang lainnya merupakan target terprogram versus bangsa dan sipil Yaman. Ini telah melanggar hukum internasional.”
“Jika Anda mengamati keputusan DK PBB, di sana tidak ada izin perang dan tidak ada satupun dari pasal mereka yang membolehkan angkat senjata. Akan tetapi, khusus berkas Yaman, yang terjadi malah diam seribu bahasa. Mereka tutup mulut melihat perang dan blokade Yaman. Diam inilah yang membuka pintu penjualan senjata. Penguasa-penguasa Barat tidak pernah menghomrati bangsa Arab dan Islam. Mulai dari kasus Yaman hingga perang Irak-Iran sampai apa yang terjadi di Suriah, Libya dan sekarang di Yaman,” tambahnya menegaskan.
Tentang Rusia dan China, Abdul Ilah Hajar menyatakan, “Perubahan kebijakan Rusia mengenai Yaman dan berkas-berkas umum internasional lainnya berkaitan dengan kasus Ukraina-Moskow sekarang ini. Adapun China, kebijakan-kebijakannya terkait Yaman juga berubah karena persaingan ekonominya dengan Amerika Serikat. Dengan demikian di tengah situasi ini, maka tidak ada harapan untuk melakukan perubahan besar terkait kasus serta upaya menghentikan perang Yaman di sela perkembangan saat ini.”
Baca Juga : Pertemuan Bersejarah Poros Oposisi Turki, Bersatu Melawan Erdogan
Inggris dan Para Anteknya
Ahmed al-Emad, Direktur Asosiasi Analisis Diplomatik Yaman, dalam hal ini menyatakan, “Pernyataan-pernyataan Utusan khusus PBB dalam kasus Yaman dan pernyataannya di konferensi DK hingga saat ini lebih baik dari utusan sebelumnya. Tapi dia terus menyebut rudal dan drone Yaman dengan ancaman Kawasan, sedangkan ribuan rudal yang ditembakkan ke kepala masyarakat sipil Yaman tidak disebut ancaman Kawasan.”
“Dewan ini tidak memiliki identitas merdeka. DK merupakan penyambung lidah sekumpulan kekuatan seperti AS dan Inggris serta pihak-pihak yang memiliki hak veto, di mana negara-negara ini tidak akan mengambil keputusan untuk menghentikan perang. Pihak-pihak menutup kasus Yaman. Mereka memindah berkas analisa mengenai bahaya politik dan kemanusiaan ke pusat-pusat penyelidikan,” tegasnya.
Dewan Keamanan mengklaim bahwa pernyataan yang dihasilkan dalam konferensi-konferensi DK PBB memiliki kandungan yang melazimkan yang menargetkan pengakhiran perang Yaman. Akan tetapi hingga saat ini, masih belum terjalin kesepakatan internasional untuk melakukan hal tersebut.
Karena, menurut analisa al-Masirah, Dewan Keamanan PBB tidak memerankan peranan seharusnya untuk menjadi markas kepolisian dunia. Sedangkan DK PBB memiliki potensi untuk menyelesaikan berkas ini, karena tugas utamanya adalah mencegah perang ataupun mengajukan opsi-opsi jalan keluar.
Baca Juga : Times: Barat Harus Pisah Rusia-China, AS Tidak Mampu Perang di 2 Medan
Perdamaian Berasaskan Kekuatan Bangsa Yaman
Hamid Ashem, anggota delegasi diplomatik Yaman, selain menyinggung dikte AS, Prancis dan Inggris ke DK PBB, juga menyatakan, “Merekalah negara-negara yang bertarung dengan Yaman selama 7 tahun. Jadi tidak bisa mengharap mereka. Dalam konferensi terakhir DK PBB yang dilangsungkan pekan lalu, kami melihat bahwa para anggota hanya meremehkan berkas dan mereka berupaya untuk meremehkan krisis Yaman. Pertemuan ini tidak menghasilkan apa-apa selain mendengar pengaduan berulang-ulang tentang situasi Yaman dan mengajak semua pihak ke meja perundingan.”
“Dewan Keamanan PBB tidak akan memutuskan kebijakan apapun atas kasus Yaman, sebagaimana yang mereka lakukan terkait masalah Palestina sejak tahun 1948 hingga sekarang. Saya meyakini bahwa tidak ada keseriusan dalam kerja serta upaya DK untuk mengakhiri perang ataupun serangan ke bangsa Yaman. Tujuh tahun Dewan ini tidak melakukan apapun dalam menanggapi berkas Yaman dengan serius dan tidak akan pernah melakukannya. Perdamaian hanya akan tercipta berlandaskan kekuatan bangsa Yaman.” sindirnya.
Baca Juga: AS-Israel Tukar Peran Emirat-Saudi di Yaman, Untuk Apa Kiranya?
Sanaa dan Tuntutan Perdamaian
Muhammad al-Zubeiri, Wakil Sekjen partai Baath Arab, menjelaskan, “Dewan Keamanan sedari awal krisis Yaman hingga sekarang hanya berusaha untuk menutup kasus adu senjata Yaman. Jadi kami tidak bisa mengharap keseriusan untuk menghentikan perang dari pihak Dewan. 5 kekuatan Barat menguasai DK. Dan negara-negara ini menguasai dunia berdasarkan kepentingan-kepentingannya.”
“5 negara tersebut hanya berusaha untuk mempertahankan perang dan blokade, bahkan ingin menghancurkan struktur dasar dan pondasi strategis geografi Sanaa dalam jalur perdagangan internasional. Konferensi-konferensi DK PBB hanyalah tempat untuk mendengar pandangan utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak akan ada keputusan terkait perang dan kejahatan ini. Hari ini, keseriusan DK dalam menciptakan perdamaian di Yaman tidak dapat diterima. Setiap keuntungan perang dapat dipisah dari kepentingan Barat, maka akan ada harapan untuk berdamai,” tambahnya.
Sebagaimana dilaporkan bahwa minggu lalu setelah konferensi DK tentang kasus Yaman, Hans Grundberg, Utusan PBB urusan Yaman, memaparkan program yang bertemakan jalan keluar politik krisis antar pihak perang Yaman. Grundberg dalam pernyataannya mengklaim bahwa mengakhiri perang Yaman adalah hal mungkin dan sekarang ini juga mereka berupaya untuk merealisasikannya.
Baca Juga : Respon Anyar Menlu Saudi Menyorot Perundingan Wina