Purna Warta – Perundingan konferensi putaran keempat yang diselenggarakan oleh para oposisi Turki pimpinan Recep Tayyip Erdogan melahirkan kesepakatan 10 dasar perang dengan partai penguasa. Dialog dijamu oleh partai Masa Depan dan dipimpin oleh Ahmet Davutoglu.
Baca Juga : Reaksi Keras Damaskus terhadap Pergerakan Ankara
Para pemimpin 6 partai politik oposisi pemerintahan Recep Tayyip Erdogan, hari Minggu kemarin (29/5) mengadakan pertemuan fokus membahas mengenai koalisi bersama dalam pemilihan umum kepresidenan depan. Dalam kesempatan ini, mereka menyepakati beberapa dasar sistem politik masa depan negara. Ini merupakan putaran ke-4 dialog para pemimpin partai oposisi dalam satu tahun ini.
Dikutip dari Al-Araby al-Jadeed, perundingan ini dijamu oleh partai Masa Depan (Gelecek Partisi). Perundingan diramaikan oleh Kemal Kilicdaroglu, Ketua partai CHP (partai Republik Bangsa), Meral Aksener, Ketua partai Kebaikan (Good Party), Temel Karamollaoglu, Ketua partai Kebahagiaan (Saadet atau Felicity Party), Ali Babacan, Ketua partai Demokrasi dan Kemajuan (Deva atau Democracy and Progress Party), Ahmet Davutoglu, Ketua partai Masa Depan, dan Gultekin Uysal, Ketua partai Demokrat (DP).
Konferensi ini dilaksanakan hari Minggu, 29/5, malam waktu setempat. Setelah makan malam, para ketua partai oposisi berkumpul di ruangan tertutup dan jauh dari sorot kamrena media dan jurnalis.
Baca Juga : Dari Kerja Sama Media Hingga Spionase, Perkembangan Diplomasi Maroko-Israel
Menurut media Bangsa, jaringan partai Republik Bangsa, dalam pertemuan ini, mereka membahas 4 masalah.
- Menjaga keamanan Pemilu, mendengar laporan-laporan Komite sah dan anjuran mereka, termasuk pengamatan akan daftar pemilik suara, pengawasan malam di pos-pos pemungutan suara beserta manajemen terkait.
- Dasar utama dalam transisi sistem Parlementer, salah satunya detail pasal-pasal universal yang disepakati dalam pertemuan sebelumnya.
- Berdasarkan permohonan Ahmet Davutoglu, Pemimpin partai Masa Depan (Future Party), dalam kesempatan kali ini dibahas permasalahan jadwal waktu pemilihan kandidat kepresidenan untuk bersaing dengan Recep Tayyip Erdogan, meskipun dalam pertemuan ini masih belum menemukan satu hasil. Dan di akhir pernyataan juga tidak ada singgungan mengenai hal ini.
- Koalisi atau aliansi yang kemungkinan dibangun 6 partai oposisi di berbagai daerah berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Parlemen depan.
Di kelanjutan laporannya, media Bangsa menambahkan bahwa konferensi memakan waktu 7 jam. Pagi hari Senin, 30/5, diliput pernyataan tentang dasar-dasar utama dan target perundingan. Di sana dijelaskan kerja sama dua pihak dan para partisipan juga menyepakati 10 dasar.
Baca Juga : Pemimpin Ansarullah: Tujuan Zionis adalah Penghancuran Masjid Al-Aqsha
Kesepakatan akan pembagian kekuasaan berdasarkan sistem Parlementer yang sudah dikembangkan dengan tujuan mengadakan supremasi hukum terbarukan, normalisasi politik dan kembali ke ekonomi sejahtera. Sepakat akan landasan sistem umum berdasarkan pada kebebasan privasi, ideologi, perbedaan tanpa adanya pembatasan, berikut dasar pengakhiran diskriminasi dan fokus pada demokrasi berlandaskan kebebasan, gotong royong serta aturan mayoritas adalah beberapa hal yang tertulis dalam kesepakatan konferensi tersebut dalam deklarasi 6 pemimpin partai oposisi Turki.
Pernyataan di akhir konferensi juga menyinggung masalah kebebasan media dan ekspresi, dasar kebebasan beragama, fitrah dan idiologi, netral dalam pengadilan, perdamaian sosial, pembagian yang adil pendapatan, ekonomi berlandaskan aktifitas produksi dan lapangan kerja, reformasi etika politik, siasat luar negeri yang kuat dan berpengaruh.
Pertemuan tahap keempat diselenggarakan hanya satu bulan pasca konferensi ketiga di Ankara dan tiga bulan pasca pengumuman kebijakan bersama terkait dasar sistem Parlementer yang telah dikembangkan serta dilaksanakan setelah pengesahan UU baru Pemilu Parlemen.
Baca Juga : China & Negara Pasifik Gagal Mencapai Pakta Keamanan
Oposisi Turki pimpinan Erdogan sedang berupaya keras untuk menyatukan barisannya demi mencapai target meraih suara rakyat secara maksimal. Hal itu dilakukan pasca kekalahan mereka dari tahun 2002 hingga sekarang dalam persaingan melawan partai penguasa. Sekarang mereka hadir dengan lebih sistematis dan bersatu dalam Pemilu mendatang untuk menyingkirkan lawan abadinya.
Para analis meyakini, “Sejak diamininya sistem Kepresidenan pasca referendum 16 April 2017, sistem ini berubah halauan menuju polarisasi terpusat politik Turki. Karena koalisi penguasa melihatnya sebagai sistem ideal untuk Ankara, sedangkan partai-partai oposisi melihatnya hanya sebagai sistem kuasa privasi dan mengatakan bahwa sistem ini bukanlah sistem politik yang cocok.”