Purna Warta – Dalam sirkus grotesk perebutan kekuasaan internasional, hanya sedikit figur yang mampu menandingi Tony Blair dalam hal keberanian tanpa malu. Mantan Perdana Menteri Inggris (1997–2007), yang dahulu dielu-elukan melalui citra “Cool Britannia” dan politik Jalan Ketiga, kini secara permanen tercoreng oleh bencana Perang Irak—sebuah perang yang dibangun di atas kebohongan, merenggut ratusan ribu nyawa, dan menghancurkan stabilitas kawasan.
Baca juga: Pelanggaran Gencatan Senjata Israel Bagian dari “Kebijakan Genosida Kolonial 80 tahun” di Palestina
Namun pada Januari 2026, Donald Trump justru menunjuk Tony Blair sebagai anggota Board of Peace (Dewan Perdamaian), sebuah entitas bentukan Gedung Putih yang dipimpin langsung oleh Trump tanpa batas waktu, untuk mengawasi “rekonstruksi” Gaza berdasarkan rencana kontroversial 20 poin.
Jajaran eksekutif pendiri dewan tersebut diisi oleh tokoh-tokoh besar seperti Marco Rubio, Jared Kushner, Steve Witkoff, Marc Rowan, Ajay Banga, dan Robert Gabriel—figur-figur yang terkait erat dengan lingkaran Trump dan kepentingan Zionis, tanpa satu pun perwakilan Palestina.
Peran Blair adalah memberikan legitimasi “kenegarawanan” bagi sebuah mekanisme pengawasan bergaya kolonial yang berpotensi memfasilitasi pemindahan penduduk dan kontrol atas Gaza. Ini bukan penebusan dosa, melainkan impunitas yang dilegalkan.
Blair seharusnya berada di Den Haag, menghadapi dakwaan agresi dan keterlibatan dalam kejahatan kemanusiaan—bukan berkeliling dunia sebagai arsitek “perdamaian”. Artikel ini mengungkap rekam jejaknya, aliansi Zionisnya, institutnya yang berorientasi keuntungan, para penyandang dana miliardernya, serta alasan mengapa peran terbarunya berisiko menyeretnya dalam mimpi buruk Gaza yang terus berlangsung.
Kejahatan Perang Blair: Kebohongan, Invasi, dan Pertumpahan Darah
Dosa terbesar Blair tetaplah invasi Irak tahun 2003, yang dijual kepada publik melalui klaim palsu tentang senjata pemusnah massal (WMD) dan ancaman segera dari Saddam Hussein.
Laporan Penyelidikan Chilcot (2016)—penyelidikan menyeluruh Inggris—meruntuhkan pembelaannya, menyimpulkan bahwa Inggris memilih bergabung dalam invasi sebelum seluruh opsi damai untuk perlucutan senjata ditempuh, serta bahwa aksi militer bukanlah jalan terakhir.
Laporan tersebut menyoroti intelijen yang cacat dan tidak diuji, serta keyakinan berlebihan Blair terhadap pengaruhnya atas Presiden AS George W. Bush. “Dossier bermasalah” yang terkenal mengklaim Irak dapat mengerahkan WMD dalam 45 menit—klaim yang kemudian terbukti dilebih-lebihkan dan tidak dapat dipercaya.
Di bawah Statuta Roma, Blair berpotensi menghadapi dakwaan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas:
Baca juga: Israel Hentikan Aktivitas “Doctors Without Borders” di Gaza
Kejahatan agresi: Merencanakan dan melaksanakan perang ilegal tanpa mandat Dewan Keamanan PBB.
Kejahatan perang: Keterlibatan dalam penyiksaan dan penyalahgunaan tahanan, termasuk kasus kematian Baha Mousa dalam tahanan pasukan Inggris.
Kejahatan terhadap kemanusiaan: Kontribusi terhadap penderitaan sipil sistematis, dengan korban Irak diperkirakan ratusan ribu hingga lebih dari satu juta jiwa.
Blair bersikeras ia bertindak “dengan itikad baik”, namun bukti terus bertambah bahwa perang tersebut tidak perlu, ilegal, dan menghancurkan.
Jaringan Zionis Blair dan “Israel First”
Sikap pro-Israel Blair bersifat lama dan terbuka. Sebagai PM, ia membangun hubungan erat dengan Labour Friends of Israel dan para donor yang terhubung dengan Zionisme, serta membela tindakan Israel selama Intifada Kedua dengan mengedepankan “keamanan” sambil mengabaikan pendudukan dan permukiman ilegal.
Lingkaran dalam Blair dipenuhi tokoh pro-Israel seperti Lord Michael Levy, Sir Trevor Chinn, dan Peter Mandelson, yang berperan besar dalam pendanaan politik dan pembentukan kebijakan luar negeri Blair. Jaringan ini turut memicu skandal cash-for-honours (jual beli gelar bangsawan) yang mengguncang pemerintahannya.
Blair juga berperan penting dalam memfasilitasi Abraham Accords, kesepakatan normalisasi yang mengabaikan hak-hak Palestina dan dipandang sebagai legitimasi apartheid Israel dengan kedok perdamaian.
Tony Blair Institute dan Peran Modal Miliarder
Didirikan pada 2016, Tony Blair Institute for Global Change (TBI) mengklaim mempromosikan tata kelola yang baik. Namun sejak menerima pendanaan besar dari pendiri Oracle, Larry Ellison, institut ini berkembang pesat dan dituduh menjadi alat pengaruh kebijakan, teknologi pengawasan, serta normalisasi kepentingan Barat dan Israel di Global South.
Ellison, seorang pelobi Zionis garis keras, telah menyumbangkan ratusan juta dolar ke TBI dan puluhan juta dolar kepada organisasi pendukung militer Israel. Oracle sendiri memiliki kontrak luas dengan militer Israel dan terlibat dalam infrastruktur teknologi yang digunakan dalam operasi militer.
Keterkaitan ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait keamanan data, pengawasan massal, dan kemungkinan keterlibatan dalam proyek “rekonstruksi Gaza” yang oleh banyak pihak dipandang sebagai cetak biru pemindahan paksa dan kontrol digital atas warga Palestina.
“Board of Peace”: Kontrol Kolonial Berkedok Perdamaian
Board of Peace yang dibentuk Trump pada Januari 2026 memberikan kewenangan luas kepada Trump untuk mengatur zona kemanusiaan, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi Gaza—tanpa melibatkan Hamas dan banyak organisasi kemanusiaan.
Blair, yang disebut berperan dalam perumusan beberapa elemennya, bergabung dengan jajaran yang didominasi sekutu Trump dan tokoh pro-Israel. Media seperti Al Jazeera mengkritik dewan ini sebagai upaya menempatkan pelanggar hak asasi manusia sebagai pengelola perdamaian.
Kesimpulan
Bagi para pengkritik, perjalanan Tony Blair dari Irak hingga Gaza bukanlah kisah penebusan, melainkan kesinambungan impunitas. Alih-alih duduk di ruang perundingan sebagai arsitek “perdamaian”, mereka menilai tempat yang layak baginya adalah pengadilan internasional di Den Haag.
Oleh David Miller