Tehran, Purna Warta – Ketika kerusuhan yang didukung pihak asing meluas di sejumlah kota Iran, pemberitaan media Barat dituding meremehkan tingkat kekerasan yang terjadi serta terlalu mengandalkan data korban dari organisasi-organisasi yang didanai pemerintah Amerika Serikat. Para pengkritik menilai narasi tersebut ikut mendorong meningkatnya seruan di Washington untuk kembali melakukan aksi militer.
Dalam laporan investigatif yang ditulis Pemimpin Redaksi The Grayzone Max Blumenthal dan editor Wyatt Reed, disebutkan bahwa media-media utama Barat mengabaikan bukti visual yang kian banyak menunjukkan kekerasan serius. Kelompok-kelompok yang oleh Amnesty International dan Human Rights Watch kerap digambarkan sebagai “sebagian besar damai” justru terekam melakukan tindakan brutal.
Rekaman yang disiarkan media pemerintah Iran dan sumber lain memperlihatkan aksi pembunuhan massa terhadap petugas tak bersenjata, penyerangan masjid, pembakaran gedung pemerintah daerah, pasar, dan kantor pemadam kebakaran, hingga pria bersenjata yang menembakkan senjata api di pusat-pusat kota yang padat.
Meski demikian, laporan The Grayzone menyebut liputan di Amerika Serikat dan Eropa hampir sepenuhnya berfokus pada dugaan pelanggaran aparat Iran, sembari mengandalkan angka korban dari LSM diaspora Iran yang didanai National Endowment for Democracy (NED), lembaga yang lama dikaitkan dengan agenda perubahan rezim Washington.
Dominasi Data LSM dan Campur Tangan Asing
NED secara terbuka mengklaim peran dalam mendukung gelombang protes “Woman, Life, Freedom” di Iran pada 2023. Menurut laporan tersebut, demonstrasi itu juga diwarnai kekerasan serius yang minim sorotan media Barat dan organisasi HAM. Saat ini, NED disebut hanya salah satu dari sejumlah aktor yang dituduh memicu instabilitas di Iran.
Badan intelijen “Israel”, Mossad, bahkan secara terbuka menyerukan warga Iran untuk meningkatkan upaya menggulingkan pemerintah melalui unggahan di akun resmi berbahasa Persia di platform X. Pesan tersebut menyerukan warga turun ke jalan dan menyatakan dukungan “di lapangan,” bukan sekadar secara verbal.
Dari Protes Ekonomi ke Kerusuhan Bersenjata
Protes awal pecah pada awal Januari 2026, dipicu demonstrasi pedagang yang memprotes inflasi akibat sanksi Barat. Otoritas Iran sempat mengizinkan aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan polisi. Namun, menurut The Grayzone, situasi berubah ketika kelompok bersenjata mulai meningkatkan eskalasi kekerasan, didorong oleh pemerintah asing dan tokoh oposisi di luar negeri, termasuk Reza Pahlavi, yang menyebut pegawai pemerintah dan media negara sebagai “target yang sah.”
Pada 9 Januari, kota Mashhad mengalami bentrokan paling intens. Pejabat kota menyatakan perusuh membakar kantor pemadam kebakaran hingga menewaskan petugas, menyerang bus, merusak stasiun metro, serta menargetkan pekerja kota, dengan kerugian diperkirakan melebihi USD 18 juta.
Di Kermanshah, kelompok bersenjata terekam menembaki polisi dengan senjata otomatis. Seorang bocah perempuan berusia tiga tahun, Melina Asadi, tewas tertembak selama kerusuhan. Video lain menunjukkan penjaga tak bersenjata dipukuli hingga tewas di sejumlah provinsi.
Rekaman juga memperlihatkan pembakaran bus umum di Iran tengah pada 10 Januari. Di Teheran, perusuh bersenjata menyerang Masjid Abazar yang bersejarah dan membakarnya. Di Sarableh dan Khuzestan, kelompok lain dilaporkan membakar Al-Qur’an di dalam tempat ibadah.
Gedung-gedung pemerintah dibakar di Karaj, pasar utama dihancurkan di Rasht, dan di Borujen, sebuah perpustakaan bersejarah yang menyimpan manuskrip kuno dilaporkan hangus dijarah pada malam hari.
Kementerian Luar Negeri Iran kemudian memanggil duta besar Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia untuk memperlihatkan rekaman kekerasan tersebut. Namun, insiden itu nyaris tidak memicu reaksi dari pemerintah Barat maupun media besar.
Kontroversi Angka Korban dan Peran NED
Otoritas Iran menyebut lebih dari 100 anggota polisi dan aparat keamanan tewas dalam kerusuhan. Namun, media Barat sebagian besar mengutip data dari dua LSM berbasis di Washington yang didanai NED: Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran dan Human Rights Activists in Iran.
Pernyataan NED pada 2024 menyebut Boroumand Center sebagai organisasi “mitra” resmi. Human Rights Activists in Iran mengakui pada 2021 mulai menerima dana NED setelah sebelumnya dituduh Teheran memiliki hubungan dengan CIA.
NED sendiri didirikan pada era Presiden Ronald Reagan untuk melanjutkan intervensi politik luar negeri yang sebelumnya dilakukan secara rahasia oleh intelijen AS. Salah satu pendirinya, Allen Weinstein, pernah mengakui bahwa banyak aktivitas NED dulunya dilakukan CIA secara terselubung.
Meski demikian, media seperti The Washington Post dan ABC News dikritik karena mengutip Boroumand Center tanpa mengungkap sumber pendanaannya. Dewan organisasi tersebut mencakup Francis Fukuyama, tokoh neokonservatif dan penandatangan Project for the New American Century.
Angka korban dari Human Rights Activists in Iran—544 kematian—dikutip luas oleh media AS dan Israel, serta oleh Stratfor, perusahaan analisis yang memiliki kaitan dengan komunitas intelijen, yang menggambarkan kerusuhan sebagai peluang campur tangan AS atau Israel.
Klaim Inflatif dan Dorongan Eskalasi
Di tengah sulitnya verifikasi independen, sejumlah aktivis dan influencer media sosial menyebarkan klaim korban jauh lebih tinggi. Laura Loomer, sekutu Trump, mengklaim lebih dari 6.000 demonstran tewas dengan mengutip sumber intelijen anonim.
Pasar prediksi Polymarket bahkan menyebut tanpa bukti bahwa lebih dari 10.000 orang tewas dan Iran “kehilangan hampir seluruh kendali” atas sejumlah kota besar. Polymarket, yang didukung investor Peter Thiel dan memiliki penasihat Donald Trump Jr., sebelumnya menuai kritik karena memungkinkan pihak internal meraup keuntungan dari informasi dini terkait peristiwa politik dan militer.
Menurut The Grayzone, narasi semacam ini mendorong Presiden AS ke arah eskalasi militer. Stratfor sendiri mengakui bahwa meski kerusuhan dapat dijadikan dalih campur tangan, serangan baru justru berpotensi memperkuat nasionalisme Iran, seperti terlihat pasca-serangan AS-Israel pada 2025.
Ancaman Trump Saat Protes Mereda
Sejumlah pemimpin Barat, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump, secara terbuka mendukung protes tersebut. Trump bahkan mengancam intervensi militer jika aparat Iran menindak demonstran.
Namun, ketika ketegangan mulai mereda dan situasi relatif tenang kembali di sejumlah kota, massa besar berkumpul di Teheran, Mashhad, dan wilayah lain untuk mengecam kerusuhan, menolak campur tangan asing, serta menyatakan dukungan terhadap pemerintah. Menurut para pengkritik, aksi-aksi ini nyaris tak mendapat sorotan di ruang redaksi media Barat.