Roma, Purna Warta – Hari ini, Senin (28/6), dijadwalkan konferensi tingkat Menteri Luar Negeri negara-negara koalisi internasional bernama anti-ISIS di Roma. Konferensi ditujukan untuk menekan Rusia agar menerima resolusi PBB terkait pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah lewat darat tanpa izin resmi pemerintah Damaskus.
Dewan Keamanan, pada tahun 2014 yang merupakan tahun puncak peperangan, menandatangani resolusi atau kesepakatan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah, tepatnya ke daerah kontrol militan bersenjata.
Semenjak tahun itu pengiriman bantuan ke Suriah terus mengalir tanpa izin pemerintah pusat Damaskus. AS, Turki dan Barat mengirim bantuan kemanusiaan ke Suriah melalui perbatasan darat, namun negara-negara sekutu Suriah menolak metode ini, khususnya China dan Rusia. Mereka menegaskan bahwa bantuan harus melalui Damaskus, selain itu maka melanggar kedaulatan Suriah.
Baca Juga : Pengadilan Militer Hukum Mati Sepupu MBS Karena Upaya Kudeta
Asharq al-Awsat, cetakan London, mencatat sebuah torehan dengan judul “Normalisasi Hubungan” dengan Damaskus, Kejutan AS untuk Konferensi Roma. Dalam coretan surat kabar ini, Asharq al-Awsat mengupas acara mendadak Washington DC untuk menyelenggarakan konferensi membahas situasi Suriah hingga mengundang Liga Arab.
Secara tiba-tiba Amerika Serikat menzoom daftar tamu dalam konferensi tingkat Menlu di Roma yang dijadwalkan Senin (28/6). Dengan mengundang Liga Arab, Gedung Putih ingin memetakan normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Suriah.
Dilaporkan bahwa Antony Blinken, Menlu AS, akan menghadiri konferensi ini bersama 15 sekutunya dari G7, Uni Eropa, Turki dan Qatar.
Lebih lanjut, Asharq al-Awsat melaporkan bahwa ini adalah konferensi pertama tingkat Menlu membahas Suriah, yang dilaksanakan dalam periode pemerintahan Joe Biden dipimpin Antony Blinken. Pertemuan ini akan dilaksanakan di sela konferensi khusus koalisi internasional anti-ISIS di ibukota Italia.
Sebelum pemaparan draf pendek tentang pengiriman bantuan kemanusiaan dan perpanjangan mekanisme pengiriman bantuan melalui perbatasan yang akan berakhir pada 10 Juli mendatang, Geir Otto Pederson, Wakil PBB urusan Suriah, akan menjelaskan laporan singkat. Setiap Menteri Luar Negeri juga akan diberikan kesempatan 2 menit untuk pidato.
Baca Juga : Reaksi Poros Perlawanan Kataib Sayyid al-Syuhada Terhadap Serangan Udara AS
“Namun negara-negara yang ikut konferensi ini, dua hari yang lalu mendapatkan kabar bahwa Liga Arab hingga Irlandia akan diundang dalam konferensi ini. Irlandia dan Norwegia diundang ke konferensi ini, karena dua negara adalah pejabat kasus kemanusiaan di New York. Sedangkan alasan undangan Liga Arab karena Amerika Serikat ingin menganalisa tema negara-negara Arab yang ingin menjalin hubungan normal nan biasa dengan Damaskus dan mengembalikannya ke organisasi Liga Arab. Beberapa negara Arab menginginkan hal ini dan di lain pihak, ada tekanan dari Rusia yang bisa dilihat dari kunjungan Sergey Lavrov, Menlu Rusia, ke beberapa negeri Arab dan pertemuannya dengan beberapa Menteri,” tulis Asharq al-Awsat menganalisa.
Lebih lanjut, Asharq al-Awsat melaporkan bahwa Paris dan Washington kepada negara-negara Arab dan Eropa menjelaskan bahwa normalisasi hubungan dengan Suriah tidak boleh dilakukan dengan gratisan tanpa menghasilkan poin. Harus menunggu setuju-tidaknya Rusia atas kesepakatan internasional mengenai perpanjangan izin pengiriman bantuan dari jalur perbatasan sebelum akhir kesepakatan sekarang, yang akan berakhir pada tanggal 10 Juli mendatang.
Menurut analisa Asharq al-Awsat, Washington berupaya membuka tiga pintu perbatasan Suriah, yang duanya ada di Turki dan Irak. Untuk mendapatkan perhatian Moskow, Amerika telah mengirim beberapa pesan positif dan yang paling penting dari semua pesan tersebut adalah nihilnya sanksi baru atas Suriah. Hal ini bertolak belakang dengan 6 bulan terakhir periode Donald Trump yang mengaktifkan 114 boikot atas Damaskus.
Baca Juga : Ansarullah: Serangan AS Terhadap Al-Hashd Al-Shaabi Untuk Lindungi ISIS
Akan tetapi, menurut pengamatan Asharq al-Awsat, Amerika tidak yakin dengan keputusan Rusia, yang mengumumkan bahwa hal ini akan diserahkan ke tingkat tinggi kepresidenan. Gerak-gerik terakhir Presiden Rusia, Vladimir Putin menunjukkan ciri-ciri kontranya. Karena Menlu Sergey Lavrov dalam sebuah surat yang dikirim ke Antonio Guterres, Sekjen PBB, menuding negara-negara Barat korupsi.