Purna Warta – CGTN, salah satu media warta China menelisik keputusan AS keluar sepihak dari perjanjian JCPOA nuklir Iran dan menyebut keputusan tersebut sebagai kekalahan strategis.
Di awal, media China tersebut mengabarkan permulaan putaran baru perundingan nuklir di Wina yang akan dimulai 27 Desember 2021, kemudian menuliskan, “Meskipun Iran sudah menegaskan keteguhannya dalam menjalankan pasal-pasal resolusi, Donald Trump, Presiden AS kala itu, tetap saja keluar sepihak dari perjanjian pada tahun 2018. Amerika Serikat bukan hanya melepas perjanjian ini, tetapi mereka juga mengaktifkan segala jenis sanksi atas Iran.”
Baca Juga : Penjelasan Rinci Hasil Pembicaraan Wina Kesatu Sampai Keenam
“Menurut laporan salah satu asosiasi kontrol senjata di organisasi di Washington, ketika keluar dari JCPOA pada tahun 2018, Amerika sama sekali tidak mengajukan bukti pelanggaran Iran dalam perjanjian. Sementara Tehran terus memegang perjanjian satu tahun pasca AS keluar,” tulis CGTN.
Menurut laporan CGTN, sejak tahun 2019, Iran mulai mundur selangkah demi selangkah dari perjanjian, bahkan mengeluarkan beberapa keputusan di tahun itu juga. Namun demikian, dengan langkah mundur ini Iran masih tetap menjadi anggota JCPOA, tidak keluar.
Sebelum Donald Trump keluar, menurut analisa CGTN, Iran terus merealisasikan perjanjian 2015, di mana Tehran terus menjaga jarak dengan satu titik kemampuan menciptakan senjata nuklir. Dan berdasarkan laporan, sekarang Iran hanya berjarak beberapa bulan dari titik kemampuan tersebut. Demikian CGTN mengklaim dalam laporannya.
“Seiring dengan dibukanya perundingan Wina, Iran mengajutan 3 tuntutan kepada Amerika. Pertama: Washington harus mengakui kesalahannya keluar dari JCPOA. Kedua: AS harus mengangkat sanksi sekaligus. Ketiga: Amerika harus menjamin tidak adanya satupun pemerintahan ke depan AS yang bakal keluar dari JCPOA nanti,” tulis media China tersebut.
Baca Juga : Israel Akui Perannya dalam Teror Qasem Soleimani, Lalu Apa Dampaknya?
“Secara historis, AS sangat jarang sekali meminta maaf atas apa yang dilakukan. Begitu pula berdasarkan UUD AS, Joe Biden bukanlah pihak yang bisa menjamin pemerintahan setelahnya. Selain itu, mengangkat sanksi sekaligus hanyalah satu hal idealisme,” tambah media China mengamati.
Sejak awal, menurut analisa CGTN, pemerintahan Joe Biden memang mampu mengembalikan resolusi nuklir JCPOA, akan tetapi diprediksikan bahwa target Amerika tidaklah realistis sedari awal. Di bawah tekanan Israel, keluarnya pemerintahan Donald Trump dari JCPOA pada tahun 2018 telah berubah menjadi satu kesalahan strategis, yang telah menjerumuskan semua negara Timur Tengah dalam bahaya dan instabilitas, khususnya ketika JCPOA memiliki efek bertolak belakang karena menguatkan program nuklir Iran.
Di tengah situasi saat ini, jika perundingan gagal, Amerika dan Iran tidak dapat menyelesaikan masalah, ada indikasi perang di masa depan.
Baca Juga : Bukan Hanya Tolak Isolasi Tehran, Emirat Juga Nafikan Opsi Militer Vs Iran
Di akhir, media China tersebut mengupas dinginnya AS dan hegemoni Israel. Mengenai retorika arogan Israel akhir-akhir ini, CGTN menuliskan, “Israel mengklaim bahwa mereka hanya mempertahankan diri dari ancaman nuklir Iran. Berkali-kali menyatakan bahwa dengan bantuan atau tanpa bantuan Amerika, mereka akan mengoperasikan agresi militer versus Iran. Untuk menghindarkan perang lain di Kawasan, Gedung Putih harus bergerak lebih awal dan kembali ke JCPOA, menonaktifkan sanksi demi membuat Iran kembali ke isi perjanjian nuklir lalu mengundur program pengayaan uraniumnya. Keluar sepihak AS dalam tahap ini tidak bisa ditutupi. Namun opsi perundingan dan gerak aktif para anggota resolusi tentu bisa memajukan JCPOA. Semua faktor pendukung harus dimobilisasi dalam perundingan selanjutnya sehingga mencegah segala bentuk indikasi kelahiran krisis baru di masa depan.