Purna Warta – Beberapa sumber di Palestina menjelaskan upaya Amerika Serikat dan Israel untuk menambah bantuan finansial ke Otoritas Palestina dan menyelamatkan organisasi tersebut dari krisis.
AS-Israel mengungkap wacana ini demi meyakinkan dan menghilangkan kekhawatiran mereka akan transisi kekuatan Tepi Barat ke tangan Hamas sehingga memaksanya membangun pondasi politik penggantian pemimpin Otoritas Palestina.
Kursi Otoritas Palestina sedang berguncang. Validitas organisasi ini di mata warga semakin menurun sampai dasar karena beberapa kebijakan. Pemerintah Amerika Serikat bersama Israel sedang mencari strategi baru untuk meniupkan nafas baru ke Otoritas Palestina atas nama bantuan keuangan. Tapi jelas bahwa pondasi ini harus diselingi dengan perubahan politik Palestina dan menuntut Mahmoud Abbas, Ketua Otoritas Palestina, untuk membangun pendahuluan dan bersiap menanggalkan kedudukan.
Surat kabar al-Akhbar, Jumat (15/7), dalam salah satu catatannya menjelaskan, “Melihat bahwa Otoritas Palestina tidak memiliki kartu untuk menekan Tel Aviv, maka mereka berupaya menghidupkan rancangan perdamaian dengan bantuan Amerika berasaskan perdamaian ekonomi.”
Menurut pengamatan al-Akhbar, Otoritas Palestina tidak lagi mementingkan poin dalam kontrol keamanan. Mereka lebih mengutamakan pembangunan ekonomi Tepi Barat dan menghidupkan opsi dua negara.
Opsi ini, menurut pendekatan PM Naftalli Bennet, seperti memukulkan paku di malam hari kemudian menegaskan, “Tanpa sekutu dalam Palestina, hal tersebut tidak mungkin terealisasi.”
Salah seorang sumber di Otoritas Palestina kepada al-Akhbar menyatakan terkait hal ini, “Rancangan Washington dan Tel Aviv, yang sekarang hangat dibahas petinggi Palestina, berkisar pada persiapan sumber penyokong keuangan baru untuk Otoritas Palestina dan pengembangan elemen-elemen keamanan.”
“Dialog ini dipimpin oleh Hady Amr, penanggungjawab masalah Palestina-Israel di Kemenlu AS dan sekarang dia sibuk bersama petinggi Tel Aviv dan Washington dalam upaya membangun satu komite bersama untuk menyederhanakan aktifitas ekonomi Otoritas Palestina,” tambahnya.
Shukri Bishara, Menkeu Otoritas Palestina, dalam pertemuan dengan Hady Amr, menegaskan keharusan membangun kepercayaan baru antara rezim Pendudukan dan Palestina dengan cara memaparkan reformasi perjanjian ekonomi Paris untuk mengakhiri situasi buruk ekonomi Otoritas Palestina.
Sementara Haaretz, salah satu surat kabar kondang berbahasa Ibrani, terkait hal ini melaporkan bahwa ada kemajuan dalam perundingan tentang komite bersama yang baru.
Adapun sumber di Palestina mengabarkan bahwa Hussein al-Sheikh, Menteri Urusan Sipil Otoritas Palestina, mengirim sebuah pesan kepada Tel Aviv dan menuntut mereka untuk segera beraksi menyelamatkan Otoritas Palestina dari krisis keuangan saat ini.
“Krisis keuangan ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan dalam Ramallah, penurunan bantuan asing, pandemi Corona beserta pengurangan bantuan Tel Aviv ke Otoritas. Krisis ini telah mengancam Ramallah dan memberikan kesempatan untuk kepentingan Hamas dan resistensi bersenjata,” pesan Hussein al-Sheikh dalam pesannya kepada rezim Pembantai Anak-Anak.
Dalam kelanjutan pesan tersebut, al-Sheikh juga menuntut pengembangan serta penguatan Otoritas Palestina dan instansi keamanan Ramallah demi menghadapi kemunculan Intifada dukungan Hamas dan sebagian pihak asing di Tepi Barat Pendudukan.
Al-Akhbar kemudian menuliskan bahwa Tel Aviv mengabarkan jawaban akan pesan Ramallah yang sedang merundingkan pembentukan komite bersama untuk menyelesaikan krisis ekonomi dengan sebagian pihak internasional, khususnya Amerika. Otoritas Palestina mencari sumber tetap finansial dan menyisir cara untuk mengembalikan kotak keuangan menjadi 400 juta dolar pertahun.
Surat kabar Lebanon tersebut, yaitu al-Akhbar mengabarkan bahwa Otoritas Palestina juga menuntut Amerika melalui delegasinya untuk menyuntikkan perubahan ekonomi bagi penduduk Tepi Barat, meningkatkan lapangan kerja di Palestina Pendudukan dan membuka izin penambahan kuantitas pekerja di wilayah Pendudukan.
Hal di atas, menurut pengamatan Otoritas Palestina, dapat menurunkan tensi kemarahan dan ketidakpuasan warga akan kebijakan Tel Aviv seperti pengunduran Pemilu, beberapa masalah terkait perang terbaru di Gaza dan kasus teror Nizar Banat.
Dan sebagai upahnya, kepada Washington dan Tel Aviv, Otoritas Palestina menjanjikan pengawasan ketat Tepi Barat (mulai dari gerakan privasi sampai kelompok terkoordinasi melawan Israel) dan mengaktifnya kekuasaanya atas wilayah tersebut, seandainya kantong cuan Otoritas Palestina kembali normal.
“Namun masalah paling urgen di mata Amerika Serikat adalah masa depan Otoritas Palestina sendiri pasca penurunan Mahmoud Abbas, 85 tahun. Mahmoud Abbas sendiri terlihat mengalami masalah kesehatan,” tulis al-Akhbar mengutip sumber dari petinggi Ramallah.
Menurut laporan al-Akhbar, Washington dan Tel Aviv minggu lalu secara transparan membahas masalah Otoritas Palestina. Kedua belah pihak menegaskan koreksi situasi dalam tubuh Ramallah hingga jangan sampai menyerahkan kontrol politik kepada Gerakan Mukawamah Islami Palestina.
Al-Akhbar juga menambahkan bahwa Amerika menekankan pentingnya keseimbangan atau balance politik Palestina di masa depan dan menandatangani satu aturan yang membuka kebijakan menentukan suksesor Mahmoud Abbas. Karena Wakil dari Mahmoud Abbas sangatlah sulit untuk menerima tampuk kekuasaan menjadi suksesor di saat penyelenggaraan Pemilu sangatlah kompleks.
Di akhir catatan, al-Akhbar menjelaskan bahwa pasca Dewan Legislatif dibubarkan dua tahun lalu, Mahmoud Abbas mengontrol semua instansi legislatif dan eksekutif di Palestina Pendudukan. Kekuasaan ini telah memberikan Mahmoud Abbas kewenangan untuk menciptakan aturan baru tentang kepemimpinan dan memilih pemimpin sesuai titah Amerika dan Zionis. Namun menurut pengakuan sebagian petinggi Otoritas Palestina, eksekusi kekuatan tersebut bersyarat pada pengembangan situasi ekonomi Tepi Barat.
Surat kabar Rai al-Youm akhir-akhir ini juga mengabarkan bahwa sebagian sumber di dunia Arab melaporkan gerak senyap Amerika Serikat untuk menghidupkan perundingan normalisasi antara Otoritas Palestina dan rezim Zionis meski nihil dukungan politik.