Purna Warta – Salah satu kantor pemberitaan di Iran melaporkan bahwa peluncuran mekanisme bernama Dewan Perdamaian Gaza pada awal 2026 menunjukkan upaya mantan Presiden AS Donald Trump dan sekutu Baratnya untuk mengelola pasca-krisis di Jalur Gaza melalui “rekayasa politik.” Berdasarkan dokumen dan pengumuman resmi, tujuan deklaratif dewan ini adalah mempercepat rekonstruksi infrastruktur yang hancur, membentuk struktur administratif teknokratik non-militer, dan mewujudkan apa yang disebut “normalisasi kehidupan.”
Namun, para analis menilai dewan semacam ini memiliki fungsi ganda. Secara lahiriah, dewan ini menanggapi tekanan opini publik internasional untuk menghentikan tragedi kemanusiaan. Di lapisan tersembunyi, dewan berfungsi sebagai alat untuk menegakkan tatanan yang menguntungkan kekuatan pendudukan. Strukturnya dirancang tanpa jaminan eksekusi untuk menahan “mesin perang” Israel atau memaksa Israel mundur ke perbatasan sebelum konflik. Fokus dewan lebih pada “perdamaian ekonomi” dan pelucutan senjata kelompok perlawanan daripada hak-hak fundamental Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri.
Sejarah hubungan internasional menunjukkan bahwa lembaga mediasi tanpa mekanisme hukuman terhadap agresor cenderung mengukuhkan status quo yang menguntungkan pihak lebih kuat. Oleh karena itu, Dewan Perdamaian Gaza, dalam struktur saat ini, tidak memiliki kapasitas atau kemauan untuk menghentikan ambisi ekspansionis Israel.
Di sisi lain, kenyataan lapangan dan ideologi penguasa Israel, didukung oleh AS, jelas terlihat dari wawancara terbaru Mike Huckabee, duta besar AS untuk Israel, dengan Tucker Carlson. Huckabee secara terang-terangan membela gagasan “Israel Besar” dan menolak pembentukan negara Palestina yang merdeka. Pandangannya, yang didasarkan pada Zionisme Kristen dan faksi sayap kanan ekstrem, mencerminkan doktrin besar rezim yang berkuasa di Tel Aviv dan sebagian besar pembuat kebijakan di Washington. Penekanan Huckabee pada hak historis Yahudi atas seluruh wilayah antara Sungai Efrat hingga Laut Tengah menunjukkan bahwa strategi Israel bukan koeksistensi damai, tetapi penyerapan bertahap wilayah Palestina yang tersisa, ekspansi permukiman di Tepi Barat, dan perubahan demografi di Jalur Gaza.
Perbandingan antara pendirian dewan kompromistis dan pengakuan publik terhadap doktrin Israel Besar menggambarkan paradoks strategis: sementara komunitas internasional sibuk dengan Dewan Perdamaian Gaza, arsitek kebijakan di poros Washington-Tel Aviv tetap melanjutkan proyek pembersihan etnis dan ekspansi wilayah. Analisis dokumen dan publikasi lembaga pemikir Barat menunjukkan bahwa proyek “Israel Besar” bukan teori konspirasi, melainkan agenda operasional yang menunggu peluang geopolitik.
Dari perspektif politik, Dewan Perdamaian Gaza berfungsi sebagai “peredam” untuk meredakan tekanan internasional dan hak asasi manusia, sementara mesin ekspansionis Israel tetap melanjutkan aneksasi wilayah. Studi akademik tentang konflik asimetris menekankan bahwa setiap rencana perdamaian yang mengabaikan akar krisis—dalam hal ini pendudukan dan apartheid—justru menjadi bagian dari masalah dan memperpanjang krisis. Dewan Perdamaian Gaza, dengan mereduksi isu Palestina menjadi masalah kemanusiaan dan ekonomi, malah mempermudah realisasi ambisi sayap kanan ekstrem yang diwakili Huckabee. Dewan ini bisa dianggap sebagai “kuda Troya diplomatik,” yang dengan janji rekonstruksi memaksa kelompok Palestina menerima struktur keamanan yang dipaksakan dan membuat perlawanan terhadap ekspansi Israel tampak tidak sah.
Memahami dinamika ini penting bagi strategi nasional Iran dan doktrin keamanan regional “Poros Perlawanan.” Dari sudut pandang Tehran, pernyataan Huckabee tentang Israel Besar adalah bukti kuat validitas narasi perlawanan yang telah diperjuangkan selama dekade terakhir. Iran menekankan bahwa Israel adalah entitas tanpa batas wilayah tetap dan memiliki sifat ekspansionis. Pernyataan duta besar AS menunjukkan bahwa tujuan akhir Tel Aviv melampaui Gaza dan Tepi Barat, yakni menciptakan hegemoni regional yang mengancam keamanan nasional Iran dan negara-negara tetangga.
Oleh karena itu, mekanisme seperti Dewan Perdamaian Gaza tidak boleh dilihat sebagai peluang perdamaian, melainkan sebagai alat intelijen, pelucutan senjata “lunak,” dan manipulasi geopolitik yang menguntungkan Amerika dan Israel. Satu-satunya jawaban ilmiah dan efektif terhadap aliansi yang memanfaatkan diplomasi untuk ekspansi ini adalah mempertahankan kemampuan penangkalan militer dan memperkuat solidaritas di berbagai front. Sejarah Timur Tengah membuktikan bahwa rezim ekspansionis hanya berhenti di hadapan kekuatan nyata dan penangkalan praktis, bukan resolusi atau dewan perdamaian yang lemah.
Kesimpulannya, jawaban tegas atas pertanyaan apakah Dewan Perdamaian Gaza mampu menghentikan ambisi ekspansionis Israel adalah negatif. Selama struktur kekuatan internasional tetap mendukung Israel tanpa syarat, tidak ada dewan perdamaian yang mampu mengubah perilaku Tel Aviv. Dewan ini, dalam skenario terbaik, hanyalah birokrasi untuk distribusi bantuan kemanusiaan, dan dalam skenario terburuk, menjadi alat Israel untuk mengelola wilayah pendudukan secara murah.