Purna Warta – Jabatan Presiden baru Iran, Ebrahim Raisi, telah melewati 100 hari terhitung sejak awal terpilihnya dan telah membawa perkembangan yang cukup signifikan.
Keanggotaan permanen Iran dalam Organisasi Kerja Sama Shanghai merupakan langkah besar politik luar negeri pemerintahan Ebrahim Raisi, ditimbuh relasi berwibawa dan cerdik dengan Barat demi mencapai kepentingan bangsa. Ini adalah modal utama dan berpengaruh untuk menjalin kesepakatan dengan negara-negara non Barat.
Setelah 100 hari berlalu, Presiden Iran Ebrahim Raisi menghadiri wawancara dengan media untuk yang ketiga kalinya. Presiden terpilih Iran tersebut mengupas politik luar negeri pemerintahannya dengan menyatakan bahwa politik kami dengan negara-negara internasional adalah politik aktif dan maksimal dengan mengutamakan kedaulatan tetangga dan negara kawasan Timur Tengah.
Baca Juga : Perkembangan Kerjasama Iran dan Uni Emirat Arab
Mengutip dari Fars News, 6/12, keanggotaan Iran dalam Organisasi Kerja Sama Shanghai merupakan salah satu gerak cepat diplomasi yang dilangkahkan oleh sosok Raisi dan elemen diplomasinya.
Masuk ke Blok Besar Non-Barat
Husein Amir-Abdollahian, Menlu Iran, dalam laporan kerja 100 hari instansi politik asing menjelaskan politik yang dimulai di bawah struktur diplomasi ekonomi, fokus pada tetangga serta Asia dengan menyatakan, “Sejak tahun-tahun lalu, dialog keanggotaan di Organisasi Kerja Sama Shanghai telah dilakukan dan diadakanlah kunjungan Presiden ke luar negeri, ke Tajikistan dan kota Dushanbe. Dalam kesempatan ini dan konferensi internasional serta Kawasan Shanghai, disepakatilah keanggotaan permanen Iran dalam organisasi ini. Ini adalah buah kesuksesan yang merupakan hasil jerih siang dan malam kami di Kementerian Luar Negeri, penekanan Dr. Raisi dan upaya pribadi Presiden beserta perangkat diplomasi.”
Dalam wawancara ini, Presiden Ebrahim Raisi juga mengungkap partisipasinya di konferensi Organisasi Kerja Sama Shanghai dan menjelaskan, “Di sela konferensi, kami juga mengadakan pertemuan dengan para petinggi. Dalam pertemuan ini ditekankan keharusan pengembangan kerja sama, karena tidak ada satupun dari negara ini dan kami sendiri yang puas dengan kapasitas relasi yang telah dibangun. Begitu juga setelah topik keanggotaan Iran di Organisasi Kerja Sama Shanghai, kepada para pakar ekonomi kami tegaskan bahwa mereka harus aktif dan mampu menjalin hubungan di bawah struktur ekonomi dan semua negara Asia.”
Baca Juga : Amir Abdullahian: Rezim Israel Palsu Adalah Penyebab Ketidakamanan di Kawasan
Keputusan pemerintah Iran mendapatkan sambutan hangat dari para petinggi dan media-media asing. Mereka menyebut kebijakan ini sebagai poin penting selain siasat politik, diplomatik, ekonomi dan keamanan istimewa Iran dalam upaya menguatkan kursi Tehran di hadapan Barat, khususnya dalam perundingan nuklir Iran dan 4+1 di Wina.
Levan Dzhagaryan, Duta Besar Rusia di Iran, selain puas dengan keputusan Tehran akan keanggotaannya di Organisasi Kerja Sama Shanghai, juga menganggap hal tersebut sebagai sukses politik luar negeri Raisi dan Amir-Abdollahian.
Bakhtiyor Khakimov, Wakil Khusus Presiden Rusia di Organisasi Kerja Sama Shanghai, juga mengatakan kedudukan urgen Iran dalam organisasi.
Salah satu media cetakan Rusia, Modern Diplomacy dalam analisanya mengenai kacamata Tehran ke Timur dan partisipasinya dalam Organisasi Kerja Sama Shanghai menuliskan, “Keanggotaan Iran dalam Organisasi ini merupakan permulaan apik pemerintahan Ebrahim Raisi dalam politik.”
Media analisis online, Inside Arabia, menganggap partisipan Iran dalam Organisasi Kerja Sama Shanghai berartikan bahwa Tehran telah masuk dalam blok kuat non-Barat dan hal itu menjadi masalah baru di hadapan piramida supresi Barat. Hal ini adalah satu pesan penting di perundingan JCPOA, karena Tehran merasakan tekanan lebih kecil untuk menerima dikte-dikte dan tuntutan poin (Barat).
Baca Juga : Emmanuel Macron di Teluk Persia; Prancis Menuju Pasar Iran
Para arsitek tekanan maksimal terhadap Iran, yaitu anggota lobi yang bernama FDD (Foundation for Defense of Democracies) sangat mengkhawatirkan keputusan Iran ini. Mereka menuntut kerja sama lebih dengan para antek Amerika, yaitu Zionis, Saudi dan Emirat, untuk melawan efek keanggotaan Iran dalam Organisasi Kerja Sama Shanghai.
Sementara surat kabar Prancis mengupas siasat Iran dalam Organisasi ini sebagai upaya mencapai pasar besar dunia dan melawan sanksi cacat Barat.
Hadir dengan Segala Wibawa di Perundingan Nuklir Wina
Menurut pernyataan Presiden Ebrahim Raisi, pemerintah Iran sejak awal menulis agenda dua lapis, satu sterilisasi sanksi dan selain itu, masalah penonaktifan sanksi.
Baca Juga : Ali Bagheri: Draf Iran Dalam Pembicaraan Wina Berdasar Pada Prinsip – Prinsip Bersama
Presiden Raisi menjelaskan upaya Barat dalam membangun opini sebelum perundingan di Wina dan menyatakan, “Beberapa pihak menganggap bahwa kami tidak akan ikut perundingan dan kami tidak memiliki sesuatu untuk didialogkan. Mereka mengira kami tidak memiliki inovasi kerja. Alhamdulillah hari ini kami telah buktikan kepada dunia bahwa Iran ikut perundingan dengan wibawa dan bermartabat kemudian juga menyerahkan 2 draf terkait masalah nuklir dan sanksi. Semua tindak lanjut ini sesuai dengan isi JCPOA.”
“Ekonomi Iran, yaitu anggaran tahun depan, sama sekali tidak berhubungan dengan masalah ini,” tegasnya meyakinkan.
Liputan warta melaporkan bahwa Rabu, 1/12, malam delegasi Iran menyerahkan dua dokumen yang mencakup pengangkatan sanksi dan masalah nuklir ke pihak Negara 4+1. Di akhir perundingan hari Jumat, Ali Bagheri, Wakil Menlu Iran, menyatakan, “Pihak mereka akan mengadakan kunjungan ke ibukota-ibukota untuk mendapatkan jawaban berbukti dan rasional akan masalah yang dipaparkan Iran dan perundingan di Wina akan segera dilanjutkan.”
Sementara Amir-Abdollahian, Menlu Iran, menyatakan terkait perundingan nuklir di Wina, “Kami tidak ingin masuk perundingan Wina dari titik buntu, akan tetapi kami menerima format yang dibangun dalam perundingan ini.”
Baca Juga : Poin – Poin Negosiasi Iran dan Barat Dalam Pembicaraan Wina
Salah satu sumber di Iran menyatakan, “Pemaparan dan usulan yang tim Iran ajukan berdasarkan isi yang dihasilkan dalam 6 putaran perundingan sebelumnya. Tapi dengan beberapa tambahan dan penghapusan titik-titik yang bertentangan dengan isi pasal JCPOA. Dan akhirnya dalam struktur 2 draf, hal itu diserahkan kepada pihak 4+1.”
Ali Bagheri, Wakil Menlu Iran, menegaskan, “Masih ada draf ketiga tentang verifikasi dan aturan eksekusi yang hingga kini masih belum diserahkan.”
Menurut pengamatan diplomat senior Iran, Tehran telah mengajukan saran pragmatis dalam perundingan terakhir di Wina dan pihak mereka harus memaparkan jawaban atau usulan dan ide baru secara tertulis.
Dalam pernyataan-pernyataan Menlu Amir-Abdollahian bisa ditarik prediksi bahwa perundingan mungkin membuahkan kesepakatan. Akan tetapi Iran tidak mau menerima tuntutan-tuntutan pasca JCPOA.
Baca Juga : [VIDEO] – Angkatan Pertahanan Udara Iran meluncurkan Rudal Jarak Pendek Majid-1