Mogadishu, Purna Warta – Pemerintah Somalia secara resmi mengakhiri seluruh perjanjian dengan Uni Emirat Arab (UEA), termasuk yang melibatkan lembaga pemerintah, entitas afiliasi, serta pemerintahan daerah di dalam Republik Federal Somalia. Keputusan tersebut diumumkan oleh Dewan Menteri Somalia dan dilaporkan oleh Kantor Berita Nasional Somalia.
Menurut pemerintah, keputusan itu mencakup seluruh bentuk kerja sama dan kesepakatan yang berkaitan dengan pengelolaan pelabuhan Berbera, Bosaso, dan Kismayo. Kabinet juga membatalkan seluruh perjanjian bilateral dengan UEA, termasuk kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan.
Kantor berita Somalia menyebutkan bahwa langkah tersebut diambil menyusul laporan dan bukti kuat mengenai apa yang disebut sebagai “tindakan bermusuhan” yang dinilai merongrong kedaulatan, persatuan nasional, dan kemerdekaan politik Somalia.
Dugaan Pelanggaran Kedaulatan
Dalam pernyataan resminya, pemerintah Somalia menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut melanggar prinsip kedaulatan, non-intervensi, serta penghormatan terhadap tatanan konstitusional, sebagaimana diatur dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Afrika, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Liga Arab, yang semuanya diikuti Somalia sebagai negara anggota.
Pemerintah menambahkan bahwa kebijakan ini juga mencerminkan kehendak rakyat Somalia, yang menolak segala bentuk tindakan yang mengancam kemerdekaan dan persatuan negara.
Berdasarkan keputusan tersebut, Kementerian Luar Negeri Somalia diperintahkan untuk secara resmi menyampaikan pemberitahuan pembatalan kepada pemerintah UEA serta mengoordinasikan langkah-langkah pelaksanaannya. Kementerian juga diminta memberi informasi kepada mitra internasional dan regional, termasuk Uni Afrika dan PBB, seraya menegaskan kembali hak kedaulatan dan kewenangan konstitusional Somalia.
Somalia dan Somaliland Jadi Sorotan
Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap Somalia dan Somaliland, setelah “Israel” secara sepihak mengumumkan pengakuan terhadap Somaliland. Dengan langkah tersebut, “Israel” bergabung dengan sekitar 32 negara yang sebelumnya telah mengakui wilayah itu sebagai sebuah negara.
Pada 26 Desember, “Israel” secara resmi mengakui Republik Somaliland sebagai negara merdeka dan berdaulat melalui deklarasi bersama yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar, dan Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdallah.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Kantor Perdana Menteri Israel, yang menyatakan bahwa deklarasi itu mencerminkan semangat normalisasi regional dalam kerangka Abraham Accords, yang digagas di bawah inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Langkah Netanyahu itu memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak regional dan internasional, termasuk Somalia, Mesir, Turki, Yaman, serta Liga Arab. Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud menyatakan melalui unggahan di platform X bahwa pengakuan tersebut melanggar hukum internasional dan bertentangan dengan norma diplomatik dan hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa setiap campur tangan dalam urusan dalam negeri Somalia tidak dapat diterima, serta menekankan bahwa rakyat dan negara Somalia tetap bersatu, tidak terpecah, dan tidak dapat dipecah-belah oleh tindakan eksternal.
Trump Tolak Gagasan Pengakuan Somaliland
Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyatakan penolakannya terhadap gagasan pengakuan Somaliland dalam sebuah wawancara dengan New York Post. Meski demikian, media Israel mengungkap bahwa pengakuan “Israel” terhadap Somaliland dikaitkan dengan rencana Trump untuk mengubah Gaza menjadi apa yang disebut sebagai “Riviera Timur Tengah.”
Pakar urusan Amerika Serikat asal Israel, Eido Dambin, pada 27 Desember mengatakan kepada iNEWS24 bahwa Somaliland sempat dipertimbangkan sebagai salah satu lokasi potensial untuk menampung warga Gaza dalam skema “Gaza Riviera” yang diumumkan Trump lebih dari enam bulan lalu.
Dambin menilai kecil kemungkinan rencana tersebut segera direalisasikan, terutama di tengah gencatan senjata yang sedang berlangsung. Namun, ia menyebut pengakuan Somaliland oleh Netanyahu dapat dipandang sebagai langkah simbolis yang menandakan kesiapan “Israel” untuk mempertimbangkan opsi tersebut, termasuk dengan mengakui sebuah wilayah yang belum diakui secara luas oleh komunitas internasional.