Asmara, Purna Warta – Presiden Eritrea Isaias Afwerki secara terbuka menuduh Uni Emirat Arab (UEA) sebagai kekuatan utama di balik ketidakstabilan yang terus berlangsung di Sudan. Ia menegaskan bahwa campur tangan asing telah menghambat upaya negara itu menuju perdamaian, stabilitas, dan pemerintahan sipil.
Dalam wawancara dengan media lokal yang dipublikasikan Kementerian Informasi Eritrea pada Selasa, Afwerki menyerukan kepada para aktor regional untuk mendukung Dewan Kedaulatan Transisi Sudan. Menurutnya, lembaga tersebut merupakan badan sementara yang sah dan memiliki peran krusial dalam membimbing Sudan melewati masa transisi menuju stabilitas politik.
Krisis Sudan Bukan Sekadar Perang Dua Jenderal
Afwerki menolak narasi yang menggambarkan krisis Sudan sebagai “perang saudara” atau konflik antara dua jenderal. Ia menekankan bahwa situasi saat ini harus dipahami dalam konteks sejarah yang lebih luas, termasuk tiga dekade kekacauan di bawah Partai Kongres Nasional serta kebangkitan rakyat yang mendorong militer mengambil peran penjaga sebelum menyerahkan kekuasaan melalui Dewan Kedaulatan.
Presiden Eritrea itu mengungkapkan bahwa pada 2022, Eritrea telah mengajukan rencana transisi selama tiga tahun kepada Dewan Kedaulatan untuk memastikan peralihan kekuasaan yang tertib dan damai. Namun, ia menilai proses tersebut digagalkan oleh campur tangan eksternal, dengan Uni Emirat Arab disebut sebagai aktor utama yang mengacaukan upaya tersebut.
Afwerki juga mengkritik berbagai inisiatif internasional serta apa yang ia sebut sebagai “slogan-slogan tidak realistis” dari Dewan Keamanan PBB dan Quartet, yang menurutnya tidak menyentuh akar masalah dan justru memperpanjang krisis.
Tuduhan Keterlibatan UEA dalam Konflik Sudan
Uni Emirat Arab sendiri berada di tengah sorotan terkait perannya dalam konflik Sudan yang pecah pada April 2023 antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Pemerintah Sudan berulang kali menuduh Abu Dhabi memberikan dukungan luas kepada RSF, termasuk pendanaan dan bantuan militer, yang oleh Khartoum disebut sebagai bentuk “keterlibatan dalam genosida” terhadap kelompok etnis seperti Masalit di Darfur.
Tuduhan tersebut dibawa Sudan ke Mahkamah Internasional, dengan klaim bahwa UEA memberikan perintah serta dukungan langsung kepada milisi RSF. Pihak UEA membantah tuduhan itu dan menyebutnya sebagai propaganda tidak berdasar. Pada Agustus 2025, Sudan juga melaporkan penembakan jatuh pesawat tentara bayaran yang dikaitkan dengan UEA di dekat Nyala, klaim yang kembali dibantah oleh Abu Dhabi.
Kelompok hak asasi manusia dan para analis turut menyoroti dugaan keterlibatan UEA dalam persenjataan RSF. Sejumlah laporan menyebutkan masuknya senjata dan amunisi ke zona konflik, yang diduga melanggar embargo senjata PBB.
Dalam investigasi tertanggal 7 Mei 2025, Amnesty International mengidentifikasi penggunaan bom berpemandu dan howitzer buatan China oleh RSF yang dinilai “hampir pasti diekspor ulang oleh Uni Emirat Arab,” sehingga melanggar embargo senjata PBB. Kepala Riset Krisis Amnesty International, Brian Castner, menyatakan bahwa temuan tersebut menunjukkan dukungan luas yang berkontribusi langsung terhadap kehancuran akibat konflik.
Laporan Panel Ahli Dewan Keamanan PBB pada 15 Januari 2024 juga mengungkap bukti transfer senjata melalui pangkalan Amdjarass di Chad, dengan penerbangan dari kawasan UEA yang dicurigai membawa persenjataan bagi RSF—temuan yang dinilai kredibel oleh pemantau sanksi.
Militer Sudan Bersiap Luncurkan Operasi Besar
Di tengah situasi tersebut, Angkatan Bersenjata Sudan dilaporkan tengah merampungkan persiapan ofensif berskala besar untuk merebut kembali wilayah Kordofan dan Darfur. Sumber militer pada 13 Januari menyebutkan bahwa langkah ini menandai eskalasi signifikan dalam konflik yang sedang berlangsung.
Laporan lapangan menunjukkan serangan tambahan terhadap posisi RSF di wilayah Jabal Abu Sunun, dekat El-Obeid, menyusul klaim RSF yang menyatakan telah menguasai lokasi strategis yang memungkinkan serangan artileri ke arah kota.
Sementara itu, pemerintah Sudan secara resmi kembali ke ibu kota Khartoum untuk pertama kalinya sejak pecahnya konflik pada 2023. Perdana Menteri Sudan, Kamel Idris, mengumumkan kepulangan tersebut setelah kampanye militer besar-besaran yang berhasil merebut kembali ibu kota hampir dua tahun setelah jatuh pada fase awal konflik.
Pada Maret 2025, unit-unit militer Sudan berhasil merebut kembali sejumlah lokasi strategis di pusat Khartoum, termasuk Istana Republik. Hingga 20 Mei 2025, Angkatan Bersenjata Sudan secara resmi menyatakan Negara Bagian Khartoum sepenuhnya telah dibebaskan dari kehadiran pasukan RSF, menutup lebih dari dua tahun pertempuran intens.