Abuja, Purna Warta – Nigeria mengontrak firma pelobi berbasis Washington senilai US$9 juta guna melawan disinformasi terkait tudingan persekusi terhadap umat Kristen serta mengelola hubungan yang kian menekan dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump, menyusul serangan udara kontroversial bulan lalu.
Perjanjian berdurasi enam bulan dengan DCI Group, yang difinalisasi pada pertengahan Desember, menugaskan perusahaan konsultan tersebut untuk “mengomunikasikan upaya Nigeria yang berkelanjutan dan semakin diperluas dalam melindungi umat Kristen dan semua pemeluk agama,” sekaligus membangun hubungan dagang antara kedua negara. Kontrak itu tercantum dalam dokumen yang diajukan ke Departemen Kehakiman AS.
Langkah Abuja ini diambil di tengah meningkatnya tekanan dari Washington, yang pada Oktober kembali menetapkan Nigeria sebagai “negara perhatian khusus,” sebelum melancarkan serangan rudal pada Hari Natal. Serangan tersebut dibingkai Trump sebagai upaya melindungi umat Kristen dari militan Negara Islam—narasi yang secara mencolok tidak diadopsi oleh pejabat Nigeria.
Menavigasi Kebijakan Luar Negeri Era Trump
Kontrak lobi ini menandai pengakuan Nigeria bahwa kebijakan luar negeri era Trump perlu dihadapi melalui kanal politik domestik Amerika, bukan semata kerangka diplomasi tradisional. DCI Group menggambarkan keahliannya dalam “membingkai ulang narasi eksternal” dan “menyampaikan pesan yang tepat kepada audiens yang tepat”—kemampuan yang dinilai krusial ketika berhadapan dengan pemerintahan yang pernah mengancam intervensi “secara terbuka” dan pemangkasan bantuan hingga US$1 miliar.
Nigeria Tolak Kerangka “Persekusi”
Pemerintah Nigeria berulang kali menegaskan bahwa kekerasan bersenjata berdampak pada semua komunitas, bukan hanya umat Kristen. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa “kekerasan teroris dalam bentuk apa pun—baik terhadap Kristen, Muslim, maupun komunitas lain—merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Nigeria serta ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.”
Penegasan ini mencerminkan realitas di lapangan yang tidak sejalan dengan narasi evangelikal yang didorong Trump. Nigeria terbagi hampir seimbang antara Muslim dan Kristen, dengan kekerasan dipicu beragam faktor: pemberontakan Boko Haram dan afiliasinya di timur laut, jaringan bandit di barat laut, serta konflik petani–penggembala di Sabuk Tengah akibat kelangkaan sumber daya.
Para analis keamanan mencatat bahwa kelompok bersenjata menewaskan Muslim dan Kristen tanpa pandang bulu; pola korban lebih mencerminkan demografi wilayah terdampak ketimbang persekusi agama yang terarah. Negara Bagian Sokoto—lokasi jatuhnya serangan AS pada Hari Natal—berpenduduk lebih dari 99% Muslim, sehingga pembingkaian operasi tersebut menuai kontroversi.
Kalkulasi Strategis di Balik Retorika
Upaya lobi ini juga menyasar kepentingan AS yang kurang disorot publik. Di luar bantahan terhadap narasi persekusi, kesepakatan tersebut secara eksplisit bertujuan membangun “hubungan dagang dan komersial yang saling menguntungkan,” menurut pernyataan DCI.
Nigeria menyimpan cadangan mineral strategis bernilai sekitar US$700 miliar—termasuk litium, kobalt, dan unsur tanah jarang yang krusial bagi teknologi transisi energi—serta menjadi arena penting dalam upaya Washington menandingi investasi Belt and Road Initiative China di Afrika. Keputusan Abuja untuk mengembangkan kapasitas pemurnian domestik alih-alih mengekspor bahan mentah telah memicu friksi dengan kepentingan ekstraksi sumber daya Amerika. Di saat yang sama, posisi China sebagai mitra dagang terbesar dan penyandang dana infrastruktur utama Nigeria dipandang pembuat kebijakan AS sebagai pengaruh yang tak dapat diterima di negara terpadat Afrika tersebut.