Teheran, Purna Warta – Juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajerani mengatakan Republik Islam tidak akan pernah mundur dari pangsa pasar minyak global. Mohajerani menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah unggahan di akun X miliknya pada hari Sabtu sebagai reaksi atas langkah terbaru Departemen Keuangan AS yang menjatuhkan sanksi kepada Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad dan beberapa kapal yang merupakan bagian dari armada yang terlibat dalam ekspor minyak mentah Iran.
“Jika sanksi sebelumnya efektif, tidak perlu ada sanksi baru dan pemutakhirannya,” kata Mohajerani.
Ekspor minyak Iran tidak dapat dihentikan, imbuhnya. Ia mengatakan beberapa kementerian mempelopori kampanye untuk melawan sanksi, dengan Kementerian Perminyakan menjadi salah satu yang terpenting.
Fakta bahwa AS telah tergesa-gesa menjatuhkan sanksi kepada menteri perminyakan Iran menunjukkan bahwa Washington khawatir dengan aktivitas Kementerian Perminyakan, tegas Mohajerani.
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa mereka menunjuk Paknejad.
Paknejad “mengawasi ekspor minyak Iran senilai puluhan miliar dolar dan telah mengalokasikan minyak senilai miliaran dolar kepada angkatan bersenjata Iran untuk diekspor,” imbuh Departemen Keuangan.
OFAC juga menunjuk beberapa entitas di beberapa yurisdiksi, termasuk Tiongkok dan India, atas kepemilikan atau pengoperasian kapal yang telah mengirimkan minyak Iran ke Tiongkok, atau mengangkat minyak Iran dari penyimpanan di kota Dalian, Tiongkok.
Sanksi tersebut menyusul pengiriman surat yang ditulis Presiden AS Donald Trump kepada Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei ke Iran.
Dalam wawancara dengan Fox News minggu lalu, Trump mengancam akan melakukan aksi militer terhadap Teheran jika negara itu tidak terlibat dalam pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir baru. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei pada hari Jumat mengutuk keras sanksi baru AS terhadap Paknejad sebagai bukti “pelanggaran hukum dan kemunafikan” Washington.
Baghaei mengatakan larangan baru tersebut membantah klaim berulang kali oleh pejabat Amerika tentang kesiapan mereka untuk berunding dan menunjukkan permusuhan AS terhadap pembangunan, kemajuan, dan kemakmuran rakyat Iran.