Teheran, Purna Warta – Iran telah meminta pemerintah sementara Suriah untuk mengambil tindakan tegas terhadap pembunuhan massal warga sipil di Latakia dan Tartus, mendesak tindakan segera untuk mengakhiri kekerasan, melindungi warga sipil, dan memastikan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.
Amir Saeid Iravani, perwakilan tetap Iran untuk PBB, menyampaikan pidato pada pertemuan Dewan Keamanan tentang Suriah, menolak tuduhan AS mengenai kebijakan regional Iran. “Republik Islam Iran berupaya membangun stabilitas dan keamanan yang langgeng di Suriah dan tidak terlibat dalam kegiatan yang mengganggu stabilitas di Suriah atau kawasan tersebut,” kata Iravani.
Kecaman atas Kekerasan di Suriah
Iravani mengutuk kekerasan yang meluas di Latakia dan Tartus sejak 6 Maret, yang telah mengakibatkan banyaknya korban sipil. Ia mendesak otoritas sementara untuk mengambil langkah tegas guna mengakhiri kekerasan, melindungi warga sipil, dan memastikan akses bantuan kemanusiaan tanpa batas. “Hak semua masyarakat harus dihormati, dan segala upaya pemindahan paksa, khususnya terhadap kaum Alawi dan minoritas Syiah, harus segera dihentikan,” tegasnya.
Iran menyambut baik pernyataan presiden Dewan Keamanan PBB pada 14 Maret, yang mengecam serangan tersebut dan menyerukan penyelidikan menyeluruh dan independen. “Otoritas sementara harus memastikan akuntabilitas penuh dan membawa pelaku ke pengadilan tanpa penundaan,” tegas Iravani.
Upaya Antiterorisme
Menyoroti perlunya memerangi terorisme di Suriah, Iravani memperingatkan ancaman serius yang ditimbulkan oleh pejuang teroris asing terhadap keamanan regional dan global. “Ancaman transnasional ini memerlukan tindakan kolektif yang terkoordinasi,” katanya. Iran menegaskan kembali seruan Dewan Keamanan bagi otoritas sementara untuk mengambil langkah-langkah antiterorisme yang tegas, mengadili pejuang asing, dan mencegah destabilisasi lebih lanjut. “Republik Islam Iran tetap berkomitmen untuk memerangi terorisme dan siap bekerja sama dengan mitra internasional yang sah untuk mengatasi tantangan ini,” tambah Iravani.
Kecaman atas Serangan Israel
Menyatakan keprihatinan mendalam atas pelanggaran berulang Israel terhadap kedaulatan Suriah, Iravani mengutuk serangan udara baru-baru ini, termasuk yang terjadi di Daraa, yang mengakibatkan korban sipil dan meningkatnya ketegangan regional. “Agresi ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan memperburuk ketidakstabilan regional,” katanya. Ia juga mengecam pendudukan Israel yang terus berlanjut di Dataran Tinggi Golan sebagai hambatan utama bagi perdamaian dan keamanan. Mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 497, ia menegaskan kembali bahwa aneksasi Israel atas Golan adalah “batal demi hukum internasional.” Iran meminta Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan tegas guna menghentikan pelanggaran Israel dan menegakkan penarikan penuh dari wilayah Suriah yang diduduki.
Tantangan Ekonomi dan Sanksi
Iravani menyoroti tantangan kemanusiaan dan ekonomi Suriah yang parah, menekankan perlunya rekonstruksi dan pemulihan segera layanan penting. Namun, ia mengkritik sanksi AS dan Uni Eropa karena menghalangi pemulihan Suriah dan secara tidak proporsional merugikan populasi yang rentan. Sambil menyambut baik penangguhan sanksi Uni Eropa baru-baru ini di sektor transportasi, energi, dan perbankan, ia menegaskan, “Langkah ini tidak cukup. Semua sanksi yang melanggar hukum harus dicabut sepenuhnya untuk memfasilitasi rekonstruksi Suriah dan memastikan kembalinya para pengungsi dengan aman.”
Proses Politik dan Kedaulatan Suriah
Iran menegaskan kembali bahwa masa depan Suriah harus ditentukan semata-mata oleh rakyatnya, bebas dari campur tangan eksternal. “Iran mendukung pembentukan pemerintahan yang inklusif melalui pemilihan umum yang bebas dan dialog nasional yang komprehensif yang memastikan representasi yang adil bagi semua komunitas,” kata Iravani. Ia menekankan pentingnya proses politik yang dipimpin Suriah di bawah fasilitasi PBB, sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254. “Sebuah konstitusi baru harus memperkuat persatuan nasional daripada memperdalam perpecahan etnis atau sektarian,” tambahnya, menggarisbawahi dukungan Iran terhadap upaya utusan khusus PBB tersebut.
Reintegrasi ke dalam Komunitas Internasional
Menyambut kembalinya Suriah ke Organisasi Kerja Sama Islam setelah 13 tahun, Iravani mengatakan perkembangan ini memungkinkan Suriah untuk mendapatkan kembali perannya sebagai anggota aktif komunitas internasional. Ia menegaskan kembali komitmen Iran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Suriah, serta berjanji untuk memainkan peran konstruktif dalam mencapai perdamaian dan stabilitas yang langgeng.
Penolakan Tuduhan AS
Iravani dengan tegas menolak tuduhan tak berdasar dari perwakilan AS tersebut, dan mengecam Washington karena memutarbalikkan fakta untuk menyesatkan masyarakat internasional. “Selama bertahun-tahun, AS telah secara terbuka melanggar kedaulatan Suriah dengan kedok kontraterorisme, memperkuat kelompok teroris, dan mendukung pendudukan Israel demi kepentingan geopolitiknya,” katanya.
Ia menyalahkan krisis kemanusiaan dan kesulitan ekonomi Suriah yang sedang berlangsung pada sanksi AS, dan menyebutnya sebagai “pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia yang mendasar.” “Ini adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal yang tidak dapat dihapuskan oleh AS melalui penipuan, distorsi, atau tuduhan tidak berdasar terhadap Iran. Republik Islam tetap berkomitmen untuk mencapai stabilitas dan keamanan yang langgeng di Suriah dan tidak terlibat dalam kegiatan yang mengganggu stabilitas di kawasan tersebut,” pungkas Iravani.