Jakarta, Purna Warta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2025.
Baca juga: Menag Nasaruddin Umar Bersyukur 1 Ramadan dan Idul Fitri Serentak
Sebagai bentuk dukungan terhadap program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 155,5 triliun sepanjang tahun 2025. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan 2024 yang hanya sebesar Rp 114,3 triliun.
“Alokasi anggaran ketahanan pangan untuk mendorong produktivitas pertanian maupun perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan,” jelas Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram resminya @smindrawati, Sabtu (29/3/2025).
Secara rinci, dari total anggaran ketahanan pangan 2025, Rp 40,0 triliun dialokasikan melalui Kementerian/Lembaga (K/L), Rp 74,3 triliun melalui Non-K/L, Rp 16,6 triliun melalui Transfer Daerah, dan Rp 24,6 triliun melalui Pembiayaan.
Dari sisi produksi, anggaran ini digunakan untuk subsidi pupuk sebesar 9,5 juta ton, pembukaan lahan sawah (ekstensifikasi) seluas 225 ribu hektare, intensifikasi pertanian seluas 80 ribu hektare, serta penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen sebanyak 77,4 ribu unit.
Di sisi distribusi dan cadangan pangan, anggaran dialokasikan untuk pembangunan jalan usaha tani sepanjang 102 km, pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana di 63 pelabuhan perikanan, program Koperasi Desa Merah Putih, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta penguatan badan usaha di sektor pangan.
Baca juga: Open House di Istana: Warga Terima Bingkisan dan Halalbihalal dengan Presiden Prabowo
Sementara itu, dari sisi konsumsi, anggaran ini dimanfaatkan untuk program bantuan pangan, bantuan sembako, gelar pasar murah (GPM), serta stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
“Semoga dengan upaya ini kita bisa merealisasikan swasembada pangan serta meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan secara bersamaan,” pungkas Sri Mulyani.