Jakarta, Purna Warta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memanggil sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga (K/L) serta asosiasi pengusaha untuk membahas penerapan tarif perdagangan baru dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% oleh Trump.
Airlangga menyampaikan bahwa tidak lama setelah pengumuman tarif tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan arahan agar Indonesia segera melakukan negosiasi dengan pihak AS. Langkah ini juga sejalan dengan keputusan bersama negara-negara ASEAN.
“Bapak Presiden (Prabowo) sudah mengarahkan setelah hari ini, kita akan memberikan masukan kepada Amerika untuk kita bisa memberikan respons (negosiasi),” kata Airlangga dalam konferensi pers usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).
Lebih lanjut, Indonesia juga akan berupaya meningkatkan volume perdagangan dengan AS, khususnya pada produk impor dan ekspor, untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang mencapai US$ 18 miliar. Produk-produk seperti kapas, gandum, dan minyak serta gas (migas) akan didorong untuk masuk ke pasar domestik dari AS.
“Kedutaan Besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR) dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia,” ujarnya.
Airlangga menjelaskan bahwa mulai 5 April, AS telah menerapkan tarif sebesar 10% untuk Indonesia, dan tarif tersebut akan meningkat menjadi 32% mulai 9 April. Meski demikian, ia menambahkan bahwa tarif yang dikenakan terhadap negara-negara ASEAN lainnya justru lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.
Menindaklanjuti kebijakan tarif ini, Airlangga menyebut dirinya telah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk membahas sikap negara-negara ASEAN. Indonesia juga berinisiatif mendorong kesepakatan bersama antarnegara ASEAN guna merespons kebijakan tersebut.
“Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN. Menteri perdagangan, saya juga berkomunikasi selain Malaysia juga dengan PM Singapura dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” kata Airlangga.
Direncanakan, para menteri perdagangan dari negara-negara ASEAN akan mengadakan pertemuan pada 10 April untuk menyusun kesepakatan kolektif. Airlangga menambahkan bahwa sebagian besar negara ASEAN tidak akan mengambil langkah retaliasi atau pemberlakuan tarif balasan.
“ASEAN akan mengutamakan negosiasi jadi ASEAN tidak mengambil angka retaliasi tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA (Trade and Investment Framework Agreement) karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA,” katanya.